MK Putuskan Tak Lanjutkan 33 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah Baru Ditandatangani
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan 33 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2020 tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Salah satunya disebabkan tenggat waktu pengajuan permohonan yang telah melewati batas.
"Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. Menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang sengketa pilkada yang disiarkan secara virtual, Senin, 15 Februari 2021.
Ada beragam penyebab MK memutuskan tidak melanjutkan pada tahap pembuktiaan. Sebanyak 23 perkara tidak dapat diterima, dua perkara dinyatakan tidak berwenang, dua perkara dinyatakan gugur, dan enam perkara ditarik kembali oleh pemohon.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam eksepsinya menyerahkan bukti-bukti memperkuat sejumlah perkara yang telah melewati tengat waktu penyerahan permohonan. Pelanggaran itu tertuang pada Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.
"Bahwa pemohon telah mengajukan gugatan lebih dari tiga hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat," ujar Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi.
Baca: MK Gelar 33 Sidang Putusan Sengketa Pilkada
Selain itu, bukti yang disampaikan KPU selaku termohon mengungkap ada selisih suara yang melebihi aturan antara pemohon dan pihak terkait. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016.
Kemudian terkait perkara yang dinyatakan gugur, mahkamah berketetapan bahwa pemohon tidak hadir selama masa persidangan. Untuk perkara yang ditarik kembali, mahkamah menyampaikan bahwa perkara telah dicabut oleh pemohon pada saat masa persidangan atau sebelum dilakukannya pembacaan keputusan/ketetapan.
Adapun dua perkara yang dinyatakan tidak berwenang, disebabkan objek permohonan yang diajukan pemohon justru seputar surat Keputusan KPU dan bukan perselisihan penetapan hasil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10 Tahun 2016.
Sidang pembacaan keputusan/ketetapan masih akan berlangsung dalam dua hari ke depan hingga Rabu, 17 Februari 2021.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. Menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang sengketa pilkada yang disiarkan secara virtual, Senin, 15 Februari 2021.
Ada beragam penyebab MK memutuskan tidak melanjutkan pada tahap pembuktiaan. Sebanyak 23 perkara tidak dapat diterima, dua perkara dinyatakan tidak berwenang, dua perkara dinyatakan gugur, dan enam perkara ditarik kembali oleh pemohon.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam eksepsinya menyerahkan bukti-bukti memperkuat sejumlah perkara yang telah melewati tengat waktu penyerahan permohonan. Pelanggaran itu tertuang pada Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.
"Bahwa pemohon telah mengajukan gugatan lebih dari tiga hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat," ujar Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi.
Baca: MK Gelar 33 Sidang Putusan Sengketa Pilkada
Selain itu, bukti yang disampaikan KPU selaku termohon mengungkap ada selisih suara yang melebihi aturan antara pemohon dan pihak terkait. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016.
Kemudian terkait perkara yang dinyatakan gugur, mahkamah berketetapan bahwa pemohon tidak hadir selama masa persidangan. Untuk perkara yang ditarik kembali, mahkamah menyampaikan bahwa perkara telah dicabut oleh pemohon pada saat masa persidangan atau sebelum dilakukannya pembacaan keputusan/ketetapan.
Adapun dua perkara yang dinyatakan tidak berwenang, disebabkan objek permohonan yang diajukan pemohon justru seputar surat Keputusan KPU dan bukan perselisihan penetapan hasil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10 Tahun 2016.
Sidang pembacaan keputusan/ketetapan masih akan berlangsung dalam dua hari ke depan hingga Rabu, 17 Februari 2021.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
