Pemerintah Disarankan Terbitkan Perppu Sanksi Pilkada
Seorang peserta menyelesaikan lukisannya pada lomba mural bertema Nemo Golput (Jangan Golput) di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu, 16 Agustus 2020. Foto: Antara/Basri Marzuki
Jakarta: Pemerintah diminta mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pasalnya, pilkada serentak rentan pelanggaran protokol kesehatan.
"Sebaiknya dipertimbangkan bagi pemerintah untuk mengeluarkan perppu karena regulasi soal ini belum ada," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis dalam diskusi daring, Sabtu, 19 September 2020.
Menurut dia, soal pihak yang menangani sanksi pelanggaran ini masih menjadi polemik. Ia mencontohkan bagaimana para bakal pasangan calon (bapaslon) memasuki kantor KPU sesuai protokol kesehatan, tetapi para pendukung menunggu di luar sambil berkerumun.
Setali tiga uang, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo setuju. Pasalnya, dia menilai tak mungkin lagi membuat undang-undang (UU) terkait hal itu karena waktu yang tinggal sedikit.
"Paling mungkin (membuat) perppu untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum," kata Ratna pada kesempatan yang sama.
Ia menyebut UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada hanya menjelaskan tahapan pemilihan. Masalah protokol kesehatan pencegahan virus korona (covid-19) tak dicantumkan.
"Ini problem kita," jelas Ratna.
Ratna juga menyoroti momen pendaftaran bapaslon pada Jumat hingga Minggu, 4-6 September 2020, di beberapa daerah yang menyebabkan kerumunan. Hingga hari ini, tak ada tindakan atau hukuman kepada pelanggar protokol kesehatan itu.
Ia meminta proses penegakan hukuman diperkuat. Artinya, polisi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi masyarakat harus mampu mengatur itu.
"Jadi tak bisa biarkan KPU dan Bawaslu (mengurusi) terkait nonteknis pilkada," tambah Ratna.
Baca: Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19
Pemerintah, kata dia, juga harus mengantisipasi potensi kerumunan pada momen penetapan paslon pada Rabu, 23 September 2020. Potensi kerumunan juga muncul pada saat kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara.
Beberapa lembaga sepakat membentuk kelompok kerja untuk mengantisipasi masalah. Mereka terdiri dari KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Sebaiknya dipertimbangkan bagi pemerintah untuk mengeluarkan perppu karena regulasi soal ini belum ada," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis dalam diskusi daring, Sabtu, 19 September 2020.
Menurut dia, soal pihak yang menangani sanksi pelanggaran ini masih menjadi polemik. Ia mencontohkan bagaimana para bakal pasangan calon (bapaslon) memasuki kantor KPU sesuai protokol kesehatan, tetapi para pendukung menunggu di luar sambil berkerumun.
Setali tiga uang, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo setuju. Pasalnya, dia menilai tak mungkin lagi membuat undang-undang (UU) terkait hal itu karena waktu yang tinggal sedikit.
"Paling mungkin (membuat) perppu untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum," kata Ratna pada kesempatan yang sama.
Ia menyebut UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada hanya menjelaskan tahapan pemilihan. Masalah protokol kesehatan pencegahan virus korona (covid-19) tak dicantumkan.
"Ini problem kita," jelas Ratna.
Ratna juga menyoroti momen pendaftaran bapaslon pada Jumat hingga Minggu, 4-6 September 2020, di beberapa daerah yang menyebabkan kerumunan. Hingga hari ini, tak ada tindakan atau hukuman kepada pelanggar protokol kesehatan itu.
Ia meminta proses penegakan hukuman diperkuat. Artinya, polisi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi masyarakat harus mampu mengatur itu.
"Jadi tak bisa biarkan KPU dan Bawaslu (mengurusi) terkait nonteknis pilkada," tambah Ratna.
Baca: Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19
Pemerintah, kata dia, juga harus mengantisipasi potensi kerumunan pada momen penetapan paslon pada Rabu, 23 September 2020. Potensi kerumunan juga muncul pada saat kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara.
Beberapa lembaga sepakat membentuk kelompok kerja untuk mengantisipasi masalah. Mereka terdiri dari KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
