Jakarta: Edukasi protokol kesehatan covid-19 (korona) dinilai lebih efektif melalui pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sebab, paslon memiliki kepentingan.

“Banyak petugas kesehatan turun ke lapangan edukasi tapi tidak optimal. Beda (hasilnya) ketika paslon mengedukasi karena punya kepentingan memengaruhi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam diskusi virtual Denpasar Duabelas bertajuk ‘Pilkada: Ditunda atau Dilanjut?’ Rabu, 23 September 2020.

Akmal menyebut ada sekitar 739 paslon Pilkada 2020 di seluruh Indonesia. Seluruh paslon rutin mengikuti rapat bersama pemerintah untuk mengedukasi masyarakat soal protokol kesehatan

“Calon kita ‘paksa’ untuk menyamakan ide, topik, dan fokus agar ini menjadi kekuatan luar biasa dan masyarakat patuh protokol kesehatan,” ujar dia.

Baca: Mendagri Larang Euforia Paslon Lolos Pendaftaran Pilkada 2020

Akmal mengandaikan satu paslon memiliki 100 orang tim sukses. Artinya, ada 73.900 orang yang menyuarakan disiplin protokol kesehatan sambil menjelaskan visi dan misi paslon.

Pemerintah ingin menjadikan Pilkada 2020 sebagai sarana memerangi covid-19. Para paslon diminta bekerja sama mewujudkan niat itu.

"Butuh sinergitas dan kebersamaan,” tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))