KPU Ingatkan Suket Tidak Berlaku di Pilkada 2020
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Para pemegang hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus memiliki KTP elektronik (KTP-E) untuk bisa mencoblos pada 9 Desember 2020. Surat keterangan (suket) telah menjalani perekaman data KTP-E tidak bisa dipakai, kecuali untuk pemilih pemula.
Pelaksana harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menjelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengamanatkan suket sebagai pengganti KTP hanya berlaku sampai Desember 2018. KPU berharap penduduk yang berusia 17 tahun pada Desember 2020 dan sudah masuk dalam daftar pemilih bisa mempunyai KTP-E.
“Salah satu syarat bisa memilih, pemilih harus punya KTP-E. Apabila yang bersangkutan belum merekam data kependudukan, tentu saja tidak bisa (memilih),” ujar Ilham dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama KPU, di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.
Ilham mengatakan menjelang pengumuman tahapan daftar pemilih tetap (DPT), Kemendagri sudah menyatakan akan mengeluarkan suket bagi pemilih pemula. Menurut Ilham, suket tersebut penting apabila ada kesulitan dalam pencetakan KTP-E.
Berdasarkan data yang diserahkan Kemendagri kepada KPU per 18 Juli 2020, ada 456.256 pemilih pemula hingga akhir tahun ini. Hal itu sebagai dampak diundurnya pilkada dari semula 23 September 2020.
Baca: 10 Ribu Lebih Pemilih Ganda dan Meninggal di Surabaya Masuk DPS
Adapun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), total pemilih yang KPU terima dari Kemendagri sebanyak 105.396.460 jiwa. Persentase pemilih meliputi laki-laki 50,08 persen dan perempuan 49,92 persen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada Dinas Dukcapil memaksimalkan pengadaan blangko dalam pembuatan KTP-E sebelum hari pemungutan suara. Dia meminta daerah-daerah teliti dalam merekap kebutuhan blangko dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil agar permintaan blangko KTP-E bisa dipenuhi.
"Jangan sampai nanti mereka yang memiliki hak pilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri," ujar Tito.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan akan mengintegrasikan data kependudukan hasil Sensus Penduduk 2020 dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU. “Coklit sudah selesai pada 30 September 2020 dan akan kita integrasikan dengan database milik Dukcapil Kemendagri,” ujar Zudan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Pelaksana harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menjelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengamanatkan suket sebagai pengganti KTP hanya berlaku sampai Desember 2018. KPU berharap penduduk yang berusia 17 tahun pada Desember 2020 dan sudah masuk dalam daftar pemilih bisa mempunyai KTP-E.
“Salah satu syarat bisa memilih, pemilih harus punya KTP-E. Apabila yang bersangkutan belum merekam data kependudukan, tentu saja tidak bisa (memilih),” ujar Ilham dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama KPU, di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.
Ilham mengatakan menjelang pengumuman tahapan daftar pemilih tetap (DPT), Kemendagri sudah menyatakan akan mengeluarkan suket bagi pemilih pemula. Menurut Ilham, suket tersebut penting apabila ada kesulitan dalam pencetakan KTP-E.
Berdasarkan data yang diserahkan Kemendagri kepada KPU per 18 Juli 2020, ada 456.256 pemilih pemula hingga akhir tahun ini. Hal itu sebagai dampak diundurnya pilkada dari semula 23 September 2020.
Baca: 10 Ribu Lebih Pemilih Ganda dan Meninggal di Surabaya Masuk DPS
Adapun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), total pemilih yang KPU terima dari Kemendagri sebanyak 105.396.460 jiwa. Persentase pemilih meliputi laki-laki 50,08 persen dan perempuan 49,92 persen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada Dinas Dukcapil memaksimalkan pengadaan blangko dalam pembuatan KTP-E sebelum hari pemungutan suara. Dia meminta daerah-daerah teliti dalam merekap kebutuhan blangko dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil agar permintaan blangko KTP-E bisa dipenuhi.
"Jangan sampai nanti mereka yang memiliki hak pilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri," ujar Tito.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan akan mengintegrasikan data kependudukan hasil Sensus Penduduk 2020 dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU. “Coklit sudah selesai pada 30 September 2020 dan akan kita integrasikan dengan database milik Dukcapil Kemendagri,” ujar Zudan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
