medcom.id, Jakarta: Pelarangan untuk merawat jenazah warga yang berbeda pilihan politik dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Tindakan ini juga melanggar sisi kemanusiaan universal.
"Saya kira tidak tepat hanya karena pilihan politik berbeda kemudian dia didiskriminasi dalam berbagai hal. Harus diperhatikan bahwa setiap orang berhak menentukan nasib sendiri, termasuk pilihannya terhadap pemimpin," ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ketika dihubungi
Media Indonesia, Sabtu 11 Maret 2017.
Natalius mengimbau sedianya setiap warga menghormati orang yang telah meninggal. Merawat jenazah pun menjadi penghormatan terakhir bagi almarhum.
Penolakan ini antara lain terjadi pada jenazah Hindun binti Raisan, 77, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa 7 Maret. Warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bernama Siti Rohbaniah, 80, yang wafat pada Rabu 8 Maret juga demikian.
Yoyo Sudaryo, 56, menantu Siti, mengaku tidak mengerti adanya tudingan dirinya sebagai pendukung pasangan calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat oleh warga sekitar. Apalagi, ibu mertuanya itu tidak memilih saat pilkada putaran pertama.
"Saya enggak pernah ikut-ikut politik. Saya enggak mengerti kenapa," kata pria itu.
Yoyo bersama Ketua RT 05/02 Makmun Ahyar kemarin telah diminta klarifikasi di Polsek Kebayoran Lama. Namun, Makmun tidak ada di rumah saat ingin diminta konfirmasi.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya telah meminta masyarakat tidak membedakan jenazah yang akan disalatkan. "Kalau tidak ada satu pun muslim melakukan itu di sebuah kampung, semua orang di kampung itu berdosa," ungkap Lukman Jumat 10 Maret.
Baca: Anies Imbau Penolakan Salatkan Jenazah Dihentikan
Terkait pernyataan itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Menag bisa bertindak tegas. GP Ansor pun siap merawat jasad warga muslim yang diabaikan di lingkungannya.
Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan, menilai penolakan itu bakal menimbulkan suasana tak sehat. Dia mengimbau penghentian ancaman itu.
Anies menegaskan pihaknya tidak pernah membuat spanduk penolakan salat terhadap pendukung pemimpin nonmuslim. Sementara itu, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menilai penolakan itu sebagai cermin tidak dihargainya kebinekaan, khususnya Jakarta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((OGI))