Relawan Khofifah dan LSM Laporkan Risma ke Bawaslu
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan keterangan pers di kediamannya, Senin, 12 Oktober 2020 malam. (humas Pemkot).
Surabaya: Sejumlah relawan beramai-ramai melaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, ke Bawaslu Surabaya terkait Roadshow Online Surabaya Berenerji. Relawan itu yakni Relawan KIP (Khofifah Indar Parawansa), Progo V, LSM Lira Surabaya dan advokat M. Sholeh.
"Laporan saya masukkan kepada Bawaslu kemarin Rabu, juga ada tembusan kepada Gubernur Jawa Timur, dan Mendagri sebagai pejabat yang ada di dalam pemerintahan yang memberikan SK kepada Risma," kata Ketua Relawan KIP Progo 5 Rahman, Kamis, 22 Oktober 2020.
Risma diduga menyalahgunakan jabatan wali Kota Surabaya aktif, karena berkampanye untuk pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armudji.
Rahman menyertakan rekaman video, link berita, legal opinion, pendapat hukum, dan juga beberapa foto yang menggambarkan kejadian dugaan pelanggaran. Rinciannya adalah foto dan video kegiatan Roadshow Online, Surabaya Berenerji pada Minggu, 18 oktober 2020.
"Bukti yang saya lampirkan, merupakan fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan Risma wali kota aktif Surabaya yang harusnya memegang teguh netralitasnya sebagai pimpinan di jajaran pemkot," tegasnya.
Baca: Video Risma 'Titipkan' Eri Cahyadi Beredar Luas
Rahman menuturkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.15-16.49 WIB pekan lalu. Risma muncul dalam kegiatan yang bertajuk Roadshow Online, Surabaya Berenerji.
Risma disebut menggiring opini bahkan menyebut paslon Eri-Armuji agar dipilih menjadi wali kota Surabaya pada Pilwali 9 Desember mendatang. Risma dengan tegas melontarkan kalimat, yang menegaskan Eri adalah orang pilihannya.
"Saya tidak ingin yang saya bangun hancur, Eri orang pilihan yang tepat dan terbaik," kata Risma dalam video yang beredar.
Rahman menilai kegiatan kampanye yang diikuti Risma menciderai demokrasi. Rahman menuding Risma melanggar UU.
"Peristiwa ini tentu mencederai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil atau jurdil, karena Risma sebagai wali kota aktif keberadaannya terkait dengan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.
Sebagai wali kota, kata Rahman, harusnya Risma menciptakan demokrasi yang bersih dan mengedepankan netralitas, agar jajaran ASN Pemkot Surabaya memegang teguh netralitas. Bukan memanfaatkan posisinya sebagai wali kota untuk kepentingan paslon tertentu.
Baca: Risma Diklaim Telah Ajukan Cuti Kampanye
"Risma pada perjumpaan virtual itu diduga kampanye karena melakukan penggiringan opini dan mengajak, bahkan menyebut nama Eri-Armuji agar dipilih," jelasnya.
Rahman mengatakan, Risma sebagai kepala daerah terikat dengan undang-undang Pilkada nomor 71 ayat 1, 2, dan 3. Dia menjelaskan, kepala daerah dilarang melakukan atau membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
"Maka kejadian kemarin hari minggu, ada paslon yang diuntungkan yaitu paslon nomor 1, dan yang dirugikan paslon nomor 2. Karena disitu Risma dengan jelas mengajak kepada audien untuk memilih paslon nomor 1," ujarnya.
Baca: Risma Dilaporkan ke Bawaslu
Atas fakta itu, Rahman mendorong komisoner Bawaslu Surabaya berlaku adil dan profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Sehingga, laporan dugaan pelanggaran Risma segera dilakukan investigasi dan penyidikan sesuai mekanisme dan tahapan pelanggaran.
"Kami menduga ada tindak pidana yang dilakukan Risma. Sebagai gambaran pernah terjadi beberapa waktu lalu, kepala desa di Mojokerto mengacungkan dua jari telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana. Apalagi ini kepala daerah yang memiliki dampak besar, baik untuk internal ASN dan masyarakat luas," bebernya.
Senada, disampaikan Wali Kota DPD LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Surabaya, Bambang Assraf HS, menyatakan dalam video tersebut Risma melakukan kegiatan penyeruan dan meminta kepada masa/peserta online untuk memilih paslon nomor urut 1 Eri-Armudji
"Hal tersebut jelas sekali secara hukum masuk dalam kualifikasi kegiatan kampanye pemilihan dalam bentuk pertemuan terbatas atau tatap muka dan dialog secara daring/online sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 39 PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada," tegasnya.
Baca: Risma Ajak Warga Surabaya Tetap Kondusif
Assraf menganggap keterlibatan Risma dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas atau tatap muka dan dialog secara daring untuk paslon nomor urut 1 merupakan pelanggaran kampanye. Jika hal tersebut dilakukan tanpa mengajukan dan izin terlebih dahulu dari Gubenur Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), (2) dan (4) huruf b PKPU No. 11 Tahun 2020.
"Bahwa apa yang dilakukan oleh Tri Rismaharini tersebut adalah pelanggaran kampanye yang serius. Karena dia sebagai pejabat publik secara jelas dan sadar melakukan pelanggaran serta merendahkan terhadap hukum dalam hal ini peraturan hukum pemilihan," tegas dia.
Terpisah, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto, memberikan klarifikasi. Dia mengklaim bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye.
"Tidak benar jika Ibu Wali Kota melanggar aturan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur," kata Irvan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Laporan saya masukkan kepada Bawaslu kemarin Rabu, juga ada tembusan kepada Gubernur Jawa Timur, dan Mendagri sebagai pejabat yang ada di dalam pemerintahan yang memberikan SK kepada Risma," kata Ketua Relawan KIP Progo 5 Rahman, Kamis, 22 Oktober 2020.
Risma diduga menyalahgunakan jabatan wali Kota Surabaya aktif, karena berkampanye untuk pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armudji.
Rahman menyertakan rekaman video, link berita, legal opinion, pendapat hukum, dan juga beberapa foto yang menggambarkan kejadian dugaan pelanggaran. Rinciannya adalah foto dan video kegiatan Roadshow Online, Surabaya Berenerji pada Minggu, 18 oktober 2020.
"Bukti yang saya lampirkan, merupakan fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan Risma wali kota aktif Surabaya yang harusnya memegang teguh netralitasnya sebagai pimpinan di jajaran pemkot," tegasnya.
Baca: Video Risma 'Titipkan' Eri Cahyadi Beredar Luas
Rahman menuturkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.15-16.49 WIB pekan lalu. Risma muncul dalam kegiatan yang bertajuk Roadshow Online, Surabaya Berenerji.
Risma disebut menggiring opini bahkan menyebut paslon Eri-Armuji agar dipilih menjadi wali kota Surabaya pada Pilwali 9 Desember mendatang. Risma dengan tegas melontarkan kalimat, yang menegaskan Eri adalah orang pilihannya.
"Saya tidak ingin yang saya bangun hancur, Eri orang pilihan yang tepat dan terbaik," kata Risma dalam video yang beredar.
Rahman menilai kegiatan kampanye yang diikuti Risma menciderai demokrasi. Rahman menuding Risma melanggar UU.
"Peristiwa ini tentu mencederai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil atau jurdil, karena Risma sebagai wali kota aktif keberadaannya terkait dengan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.
Sebagai wali kota, kata Rahman, harusnya Risma menciptakan demokrasi yang bersih dan mengedepankan netralitas, agar jajaran ASN Pemkot Surabaya memegang teguh netralitas. Bukan memanfaatkan posisinya sebagai wali kota untuk kepentingan paslon tertentu.
Baca: Risma Diklaim Telah Ajukan Cuti Kampanye
"Risma pada perjumpaan virtual itu diduga kampanye karena melakukan penggiringan opini dan mengajak, bahkan menyebut nama Eri-Armuji agar dipilih," jelasnya.
Rahman mengatakan, Risma sebagai kepala daerah terikat dengan undang-undang Pilkada nomor 71 ayat 1, 2, dan 3. Dia menjelaskan, kepala daerah dilarang melakukan atau membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
"Maka kejadian kemarin hari minggu, ada paslon yang diuntungkan yaitu paslon nomor 1, dan yang dirugikan paslon nomor 2. Karena disitu Risma dengan jelas mengajak kepada audien untuk memilih paslon nomor 1," ujarnya.
Baca: Risma Dilaporkan ke Bawaslu
Atas fakta itu, Rahman mendorong komisoner Bawaslu Surabaya berlaku adil dan profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Sehingga, laporan dugaan pelanggaran Risma segera dilakukan investigasi dan penyidikan sesuai mekanisme dan tahapan pelanggaran.
"Kami menduga ada tindak pidana yang dilakukan Risma. Sebagai gambaran pernah terjadi beberapa waktu lalu, kepala desa di Mojokerto mengacungkan dua jari telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana. Apalagi ini kepala daerah yang memiliki dampak besar, baik untuk internal ASN dan masyarakat luas," bebernya.
Senada, disampaikan Wali Kota DPD LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Surabaya, Bambang Assraf HS, menyatakan dalam video tersebut Risma melakukan kegiatan penyeruan dan meminta kepada masa/peserta online untuk memilih paslon nomor urut 1 Eri-Armudji
"Hal tersebut jelas sekali secara hukum masuk dalam kualifikasi kegiatan kampanye pemilihan dalam bentuk pertemuan terbatas atau tatap muka dan dialog secara daring/online sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 39 PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada," tegasnya.
Baca: Risma Ajak Warga Surabaya Tetap Kondusif
Assraf menganggap keterlibatan Risma dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas atau tatap muka dan dialog secara daring untuk paslon nomor urut 1 merupakan pelanggaran kampanye. Jika hal tersebut dilakukan tanpa mengajukan dan izin terlebih dahulu dari Gubenur Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), (2) dan (4) huruf b PKPU No. 11 Tahun 2020.
"Bahwa apa yang dilakukan oleh Tri Rismaharini tersebut adalah pelanggaran kampanye yang serius. Karena dia sebagai pejabat publik secara jelas dan sadar melakukan pelanggaran serta merendahkan terhadap hukum dalam hal ini peraturan hukum pemilihan," tegas dia.
Terpisah, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto, memberikan klarifikasi. Dia mengklaim bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye.
"Tidak benar jika Ibu Wali Kota melanggar aturan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur," kata Irvan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
