Risma Dilaporkan ke Bawaslu
Ketua Relawan KIP Progo 5, Rahman saat melaporkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Bawaslu, Rabu, 21 Oktober 2020.
Surabaya: Relawan KIP Progo 5 melaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, ke Bawaslu Surabaya. Laporan itu berkaitan dengan kegiatan bertajuk Roadshow Online Berenerji yang dihadiri Risma dan berisi ajakan memilih paslon.
Ketua Relawan KIP Progo 5, Rahman, mengatakan sebagai wali kota Surabaya aktif, Risma diduga menyalahgunakan wewenang untuk mengkampanyekan salah satu paslon wali kota Surabaya. Risma seharusnya menciptakan demokrasi bersih dengan mengedepankan netralitas pejabat negara dan juga memberi contoh kepada bawahannya (ASN).
"Laporan saya masukkan hari ini kepada Bawaslu, Gakkumdu, juga ada tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Mendagri sebagai pejabat yang ada di dalam pemerintahan yang memberikan SK kepada Risma," ungkap Rahman, Rabu, 21 Oktober 2020.
Sebagai bukti, Rahman juga menyertakan rekaman video, link berita, legal opinion, pendapat hukum dan beberapa foto kegiatan. Kegiatan yang bertemakan Roadshow Online Berenerji yang diikuti Risma benar adanya.
Baca: Video Risma 'Titipkan' Eri Cahyadi Beredar Luas
"Bukti yang saya lampirkan fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan Risma yang merupakan wali kota aktif. Dimana seharusnya memegang teguh netralitas sebagai pimpinan di jajaran pemkot, Surabaya," tegasnya.
Menurut Rahman, peristiwa itu terjadi pada Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar pukul 16.15 -16.49 WIB. Dalam kegiatan yang menggunakan aplikasi zoom, Risma hadir ditengah-tengah audience dan mengajak agar audience memilih Eri Cahyadi pada Pilwali mendatang.
"Peristiwa ini tentu menciderai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). karena Risma sebagai wali kota aktif dan keberadaannya berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Sebagai wali kota, lanjut Rahman, Risma seharusnya menciptakan demokrasi yang bersih dan mengedepankan netralitas. Sehingga pemilihan wali kota Surabaya berjalan secara demokratis.
Baca: Bawaslu Jatim Catat 28 ASN Langgar Netralitas
"Bukan malah memanfaatkan posisinya sebagai wali kota untuk kepentingan paslon tertentu, apalagi sampai memanfaatkan infrastruktur di bawahnya. Pada perjumpaan virtual itu, Risma diduga kampanye melakukan penggiringan opini dan mengajak, bahkan menyebut nama Eri-Armuji agar dipilih," tambahnya.
Sebagai kepala daerah Risma terikat dengan undang-undang Pilkada nomor 71 ayat 1, 2, dan 3. Di mana kepala daerah dilarang melakukan atau membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
"Maka kejadian kemarin hari minggu, ada paslon yang diuntungkan dan dirugikan," jelasnya.
Rahman mendorong komisoner Bawaslu Surabaya berlaku adil dan profesional dalam menindak lanjuti temuan atau laporan masyarakat. Sehingga, laporan dugaan pelanggaran Risma segera diinvestigas sesuai mekanisme dan tahapan pelanggaran.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Ketua Relawan KIP Progo 5, Rahman, mengatakan sebagai wali kota Surabaya aktif, Risma diduga menyalahgunakan wewenang untuk mengkampanyekan salah satu paslon wali kota Surabaya. Risma seharusnya menciptakan demokrasi bersih dengan mengedepankan netralitas pejabat negara dan juga memberi contoh kepada bawahannya (ASN).
"Laporan saya masukkan hari ini kepada Bawaslu, Gakkumdu, juga ada tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Mendagri sebagai pejabat yang ada di dalam pemerintahan yang memberikan SK kepada Risma," ungkap Rahman, Rabu, 21 Oktober 2020.
Sebagai bukti, Rahman juga menyertakan rekaman video, link berita, legal opinion, pendapat hukum dan beberapa foto kegiatan. Kegiatan yang bertemakan Roadshow Online Berenerji yang diikuti Risma benar adanya.
Baca: Video Risma 'Titipkan' Eri Cahyadi Beredar Luas
"Bukti yang saya lampirkan fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan Risma yang merupakan wali kota aktif. Dimana seharusnya memegang teguh netralitas sebagai pimpinan di jajaran pemkot, Surabaya," tegasnya.
Menurut Rahman, peristiwa itu terjadi pada Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar pukul 16.15 -16.49 WIB. Dalam kegiatan yang menggunakan aplikasi zoom, Risma hadir ditengah-tengah audience dan mengajak agar audience memilih Eri Cahyadi pada Pilwali mendatang.
"Peristiwa ini tentu menciderai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). karena Risma sebagai wali kota aktif dan keberadaannya berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Sebagai wali kota, lanjut Rahman, Risma seharusnya menciptakan demokrasi yang bersih dan mengedepankan netralitas. Sehingga pemilihan wali kota Surabaya berjalan secara demokratis.
Baca: Bawaslu Jatim Catat 28 ASN Langgar Netralitas
"Bukan malah memanfaatkan posisinya sebagai wali kota untuk kepentingan paslon tertentu, apalagi sampai memanfaatkan infrastruktur di bawahnya. Pada perjumpaan virtual itu, Risma diduga kampanye melakukan penggiringan opini dan mengajak, bahkan menyebut nama Eri-Armuji agar dipilih," tambahnya.
Sebagai kepala daerah Risma terikat dengan undang-undang Pilkada nomor 71 ayat 1, 2, dan 3. Di mana kepala daerah dilarang melakukan atau membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
"Maka kejadian kemarin hari minggu, ada paslon yang diuntungkan dan dirugikan," jelasnya.
Rahman mendorong komisoner Bawaslu Surabaya berlaku adil dan profesional dalam menindak lanjuti temuan atau laporan masyarakat. Sehingga, laporan dugaan pelanggaran Risma segera diinvestigas sesuai mekanisme dan tahapan pelanggaran.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
