Solo: Wali kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadaptasi konsep pembagian bantuan sosial tunai (BST) di Solo dalam memberikan undangan pencoblosan. Hal tersebut dinilai lebih baik dibanding Pilkada 2020 ditunda.

"Namun itu (penundaan) tergantung dari KPU. Sebenarnya sepanjang KPU mau menggunakan strategi yang saya pakai saat membagi BST, saya yakin tidak akan ada persoalan," kata Rudy di Solo, Senin, 21 September 2020.

Baca: KPU Siap Eksekusi Segala Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Rudy menjelaskan petugas yang menyebarkan undangan tersebut harus mengedepankan protokol kesehatan dengan ketat. Di sisi lain, para petugas KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) juga harus dipastikan bebas dari covid-19. Kemudian akan lebih baik lagi setiap pemilih memakai sarung tangan masing-masing saat mencoblos di TPS.

"Kalau memang harus dijalankan ya harus dipastikan sterilisasinya. Pemilih mencoblos memakai sarung tangan, lebih baik lagi kalau sarung tangannya diberikan dari KPU," jelasnya.

Menanggapi wacana soal kotak suara keliling, Rudy tidak menyepakatinya. Hal itu dinilai akan mengurangi roh demokrasi dari Pilkada itu sendiri. "Tidak bagus itu, mengurangi arti demokrasi itu sendiri," ungkapnya.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Putut Gunawan, mengungkapkan risiko yang harus dihadapi jika pilkada 2020 kembali ditunda.

"Yang paling utama nanti akan menimbulkan sikap apatis baik bagi pemilih ataupun kandidat. Karena semakin mundur pilkada, semakin pendek masa jabatannya. Ini yang kita waspadai. Karena Pemilu serentak 2024 itu mandat UU, jadi tidak bisa dirubah selama Undang-undangnya tidak dirubah," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DEN))