Jakarta: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 disarankan ditunda. Penyebaran virus korona (covid-19) yang makin masif memunculkan kekhawatiran, terutama menjelang tahapan kampanye.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menegaskan menunda PIlkada Serentak 2020 bukan bentuk kegagalan. Masyarakat diyakini menerima keputusan pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Pemerintah tidak usah khawatir dianggap gagal menyelenggarakan demokrasi, sebetulnya enggak itu," tegas Khoirunnisa kepada Medcom.id, Jumat, 18 September 2020.

Dia menegaskan penundaan pilkada justru memberikan citra positif bagi pengambil kebijakan. Masyarakat bakal melihat pemerintah cepat tanggap dan bisa membaca situasi.

Baca: Survei: 72,4% Masyarakat Minta Pilkada 2020 Ditunda
 

Penundaan pilkada, terang dia, tak hanya menjadi perhatian lembaga sosial masyarakat (LSM).  Sebagian besar masyarakat juga menginginkan pemilihan kepala daerah di 270 wilayah itu ditunda. 

"Beberapa survei juga melihat bahwa masyarakat sebetulnya ingin ditunda dulu," ujar Khoirunnisa.

Dia juga meminta pemerintah rasional. Peningkatan kasus korona yang konstan di angka 3.000-an dan kemampuan fasilitas maupun tenaga kesehatan juga harus menjadi pertimbangan penting.

"Kita juga harus memikirkan tenaga kesehatan kita masih kuat enggak kalau misal ada lonjakan yang tinggi. RS itu masih bisa menampung atau tidak," ujar dia.

Sebelumnya, Lembaga Survei Polmatrix Indonesia menyebutk 72,4 persen masyarakat meminta pilkada di seluruh daerah ditunda. Responden khawatir agenda lima tahunan ini menjadi klaster baru penyebaran virus korona.