Bawaslu Koreksi 2 Juta Pemilih di Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan sejumlah rekomendasi untuk mewujudkan data pemilih akurat, mutakhir, dan komprehensif pada proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu mengkoreksi jutaan data pemilih.
"Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan kinerja pengawas pemilihan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, setidaknya terdapat 2.000.163 pemilih yang mengalami perbaikan dalam proses penyusunan daftar pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujar anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2020.
Afifuddin memerinci 523.910 pemilih tidak memenuhi syarat menjadi pemilih, direkomendasikan dihapus dalam DPT. Pemilih tersebut sudah meninggal, di bawah umur, pindah alamat, berubah status menjadi TNI/Polri, dan warga negara asing (WNA).
(Baca: Penggunaan Suket Dimasukkan Dalam Perubahan PKPU)
Kemudian 572.022 pemilih yang memenuhi syarat menjadi pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT. Bawaslu merekomendasikan mereka dimasukkan dan didaftar dalam DPT. Pemilih ini sebagian besar berasal dari pemilih pemula dan pemilih yang baru merekam KTP-Elektronik.
Selanjutnya 384.434 pemilih elemen informasi dalam daftar pemilih masih keliru. Bawaslu merekomendasikan perbaikan, misalnya NIK tidak standar, alamat kurang lengkap, umur tidak benar, dan tanggal lahir salah.
Perbaikan informasi pemilih juga berkontribusi dalam perbaikan administrasi kependudukan. Bawaslu juga merekomendasikan menghapus pemilih ganda sebanyak 519.797.
"Rekomendasi ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan daftar pemilih tersebut untuk digunakan lebih dari satu kali serta melakukan penghematan terhadap surat suara yang disediakan," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan kinerja pengawas pemilihan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, setidaknya terdapat 2.000.163 pemilih yang mengalami perbaikan dalam proses penyusunan daftar pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujar anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2020.
Afifuddin memerinci 523.910 pemilih tidak memenuhi syarat menjadi pemilih, direkomendasikan dihapus dalam DPT. Pemilih tersebut sudah meninggal, di bawah umur, pindah alamat, berubah status menjadi TNI/Polri, dan warga negara asing (WNA).
(Baca: Penggunaan Suket Dimasukkan Dalam Perubahan PKPU)
Kemudian 572.022 pemilih yang memenuhi syarat menjadi pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT. Bawaslu merekomendasikan mereka dimasukkan dan didaftar dalam DPT. Pemilih ini sebagian besar berasal dari pemilih pemula dan pemilih yang baru merekam KTP-Elektronik.
Selanjutnya 384.434 pemilih elemen informasi dalam daftar pemilih masih keliru. Bawaslu merekomendasikan perbaikan, misalnya NIK tidak standar, alamat kurang lengkap, umur tidak benar, dan tanggal lahir salah.
Perbaikan informasi pemilih juga berkontribusi dalam perbaikan administrasi kependudukan. Bawaslu juga merekomendasikan menghapus pemilih ganda sebanyak 519.797.
"Rekomendasi ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan daftar pemilih tersebut untuk digunakan lebih dari satu kali serta melakukan penghematan terhadap surat suara yang disediakan," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
