Penggunaan Suket Dimasukkan Dalam Perubahan PKPU
Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penggunaan surat keterangan (suket) tetap diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Penggunaan dokumen pengganti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) itu sudah dimasukkan dalam perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
"Itu juga memang sudah diatur ya, baik dalam proses pemutakhiran data pemilih maupun di dalam revisi PKPU," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.
Mantan Ketua KPU Bali itu menyebutkan KPU masih mengakomodasi penggunaan suket untuk menjamin hak pemilih yang belum memiliki KTP-el. Pasalnya, jumlahnya mencapai 22.727.942 orang.
"Prinsipnya KPU memberikan perlindungan ya, karena hak pilih itu sangat prinsip," ungkap dia.
Dia menyampaikan penggunaan suket ini hanya bagi pemilih yang memenuhi syarat. Salah satunya, sudah merekam data mereka di sisitem KTP-el.
Baca: KPU Dibantu Kominfo Terapkan Rekapitulasi Elektronik
Jika dilihat dari syarat tersebut, jumlah orang dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum merekam data di sistem KTP-el sangat besar, mencapai, 20.788.320 pemilih. Pemilih yang sudah merekam data di sistem, namun belum mengantongi KTP-el mencapai 1.939.622.
Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali itu meminta agar perekaman sekaligus pencetakan KTP-el dikebut. Dengan begitu, pemilih bisa menggunakan hak pilihnya.
"Saya pikir ini perlu segera diselesaikan karena kita masih punya waktu. Jadi kami berharap ini (sisa waktu) bisa dioptimalkan," sebut dia.
Dia mengakui perekaman dan pencetakan KPT-el tidak gampang. Ada beberapa kendala yang dihadapi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yakni kesadaram masyarakat yang rendah dan keterbatasan alat pencetakan KTP-el.
Dia mengharapkan dukungan dari seluruh pihak. Dengan begitu, polemik pemilih yang belum merekam data di sistem KTP-el bisa segera diselesaikan.
"Jadi upaya pelayanan bagi masyarakat yang memiliki hak pilih itu perlu menjadi perhatian dan komitmen dan tanggung jawab semua pihak," ujar dia.
Penggunaan suket menjadi problem baru menjelang Pilkada 2020. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berencana menghilangkan suket pada Pilkada 2020.
Proses pencoblosan hanya memperkenankan penggunaan KTP-el. Di sisi lain, jumlah pemilih di DPT Pilkada 2020 yang belum memiliki KTP-el mencapai 22,7 juta pemilih.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Itu juga memang sudah diatur ya, baik dalam proses pemutakhiran data pemilih maupun di dalam revisi PKPU," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.
Mantan Ketua KPU Bali itu menyebutkan KPU masih mengakomodasi penggunaan suket untuk menjamin hak pemilih yang belum memiliki KTP-el. Pasalnya, jumlahnya mencapai 22.727.942 orang.
"Prinsipnya KPU memberikan perlindungan ya, karena hak pilih itu sangat prinsip," ungkap dia.
Dia menyampaikan penggunaan suket ini hanya bagi pemilih yang memenuhi syarat. Salah satunya, sudah merekam data mereka di sisitem KTP-el.
Baca: KPU Dibantu Kominfo Terapkan Rekapitulasi Elektronik
Jika dilihat dari syarat tersebut, jumlah orang dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum merekam data di sistem KTP-el sangat besar, mencapai, 20.788.320 pemilih. Pemilih yang sudah merekam data di sistem, namun belum mengantongi KTP-el mencapai 1.939.622.
Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali itu meminta agar perekaman sekaligus pencetakan KTP-el dikebut. Dengan begitu, pemilih bisa menggunakan hak pilihnya.
"Saya pikir ini perlu segera diselesaikan karena kita masih punya waktu. Jadi kami berharap ini (sisa waktu) bisa dioptimalkan," sebut dia.
Dia mengakui perekaman dan pencetakan KPT-el tidak gampang. Ada beberapa kendala yang dihadapi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yakni kesadaram masyarakat yang rendah dan keterbatasan alat pencetakan KTP-el.
Dia mengharapkan dukungan dari seluruh pihak. Dengan begitu, polemik pemilih yang belum merekam data di sistem KTP-el bisa segera diselesaikan.
"Jadi upaya pelayanan bagi masyarakat yang memiliki hak pilih itu perlu menjadi perhatian dan komitmen dan tanggung jawab semua pihak," ujar dia.
Penggunaan suket menjadi problem baru menjelang Pilkada 2020. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berencana menghilangkan suket pada Pilkada 2020.
Proses pencoblosan hanya memperkenankan penggunaan KTP-el. Di sisi lain, jumlah pemilih di DPT Pilkada 2020 yang belum memiliki KTP-el mencapai 22,7 juta pemilih.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
