Jakarta: Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mendesak pemerintah segera menyelesaikan proses pembuatan KTP-el. Pasalnya, dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Negara adalah pihak yang mewajibkan penggunaan dokumen kependudukan KTP elektronik (KTP-el) dalam proses pemilu. Untuk itu negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga tak kehilangan hak pilihnya," kata Titi di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Mei 2018. 

Baca juga: Kepala Daerah Diminta Door to Door Melayani Perekaman KTP-el

Menurut Titi, negara harus melakukan segala daya dan upaya untuk melayani warga dalam mengurus administrasi kependudukan. Tak boleh ada satu warga pun yang kehilangan hak pilihnya akibat terkendala masalah administrasi. 

"Negara harus mengambil konsekuensi atas aturan yang ia buat," tegas Titi.

Baca juga: Masyarakat Diminta Proaktif Melakukan Perekaman Data Penduduk

Titi tak setuju jika masyarakat diminta proaktif untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan agar bisa ikut pemilu. Justru, sebutnya, negara yang seharusnya proaktif dalam memenuhi hak pilih warga itu.

"Tak boleh ada satu pun warga yang teralienasi haknya hanya karena problem administasi. Karena aturan yang membuat adalah negara, maka negara yang harusnya proaktif memastikan semua warga memiliki identitas kependudukan sehingga hak pilihnya tidak terkendala," ucapnya. 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((HUS))