ASN Terindikasi tak Netral di 5 Provinsi
Ilustrasi surat suara/MTVN
Jakarta: Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan indikasi ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di 5 provinsi. Indikasi ditemukan berdasarkan penelitian melalui proses regulasi dan surat edaran berkaitan netralitas ASN, monitoring media, dan analisis program pemerintah daerah setempat.
Peneliti KPPOD Aisyah Nurrul Jannah mengatakan dugaan ketidaknetralan ASN melibatkan posisi jabatan strategis. Daerah itu ialah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulewasi Tenggara, dan Maluku Utara.
"Pelanggaran ini dilakukan oleh ASN yang memegang jabatan mulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, kepala desa, camat, dan guru," kata Aisyah dalam diskusi 'Netralitas ASN dalam Pilkada 2018' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 24 Juni 2018.
Baca: Pemerintah Diusulkan Cabut Hak Politik ASN
Aisyah menjelaskan pelanggaran paling menonjol ialah keteterlibatan ASN berkampanye melalui media sosial. Mereka kerap mengikuti deklarasi calon dan mempublikasikan baik foto maupun status di Facebook yang menunjukkan dukungan untuk salah satu kandidat.
Keterlibatan politik dan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah memang sulit dihindari. Banyak faktor melatarbelakangi ASN terlibat dalam hingar bingar pilkada.
"Pembenahan reformasi birokrasi menuju ASN yang netral dan profesional mutlak dilakukan," tegas dia.
Baca: Seribu Aparatur Negara Disanksi karena tak Netral
Sebelumnya, Dirjen Otda Kemenedgri Sumarsono menegaskan telah memberi sanksi kepada seribu ASN yang dianggap tak netral. Sebagian besar aparatur negara akhirnya ditegur. Sedangkan 125 orang mendapatkan peringatan keras.
"Polisi 3 orang diberikan sanksi, ada yang diturunkan pangkat. Kalau 125 (aparatur negara) ini sudah saya tanda tangani pemberian sanksi," tegas Sumarsono.
Sumarsono menjelaskan biasanya, aparatur negara tak mengetahui kesalahan yang mereka buat. Ia mencontohkan unggahan pribadi di media sosial berupa foto bersama pasangan calon kepala daerah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
Peneliti KPPOD Aisyah Nurrul Jannah mengatakan dugaan ketidaknetralan ASN melibatkan posisi jabatan strategis. Daerah itu ialah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulewasi Tenggara, dan Maluku Utara.
"Pelanggaran ini dilakukan oleh ASN yang memegang jabatan mulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, kepala desa, camat, dan guru," kata Aisyah dalam diskusi 'Netralitas ASN dalam Pilkada 2018' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 24 Juni 2018.
Baca: Pemerintah Diusulkan Cabut Hak Politik ASN
Aisyah menjelaskan pelanggaran paling menonjol ialah keteterlibatan ASN berkampanye melalui media sosial. Mereka kerap mengikuti deklarasi calon dan mempublikasikan baik foto maupun status di Facebook yang menunjukkan dukungan untuk salah satu kandidat.
Keterlibatan politik dan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah memang sulit dihindari. Banyak faktor melatarbelakangi ASN terlibat dalam hingar bingar pilkada.
"Pembenahan reformasi birokrasi menuju ASN yang netral dan profesional mutlak dilakukan," tegas dia.
Baca: Seribu Aparatur Negara Disanksi karena tak Netral
Sebelumnya, Dirjen Otda Kemenedgri Sumarsono menegaskan telah memberi sanksi kepada seribu ASN yang dianggap tak netral. Sebagian besar aparatur negara akhirnya ditegur. Sedangkan 125 orang mendapatkan peringatan keras.
"Polisi 3 orang diberikan sanksi, ada yang diturunkan pangkat. Kalau 125 (aparatur negara) ini sudah saya tanda tangani pemberian sanksi," tegas Sumarsono.
Sumarsono menjelaskan biasanya, aparatur negara tak mengetahui kesalahan yang mereka buat. Ia mencontohkan unggahan pribadi di media sosial berupa foto bersama pasangan calon kepala daerah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
