Giliran Paslon 03 Gugat Status WNA Orient Kore
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPKada) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) 2020. Sengketa terkait status warga negara pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Orient P Riwu Kore-Thobias Uly.
Gugatan tersebut dilayangkan paslon bupati dan wakil bupati Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba. Paslon nomor urut 3 itu ingin Oreint-Thobias didiskualifikasi.
"Tidaklah tepat mengukuhkan Thobias Uli sebagai wakil bupati, karena calon bupati (Oreint) sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati," ujar kuasa hukum paslon Takem-Herman, Yafet Yosa Wilben Riss, dalam sidang secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.
Baca: Paspor Amerika Orient Aktif Hingga 2027
Yafet mengatakan suara yang diperoleh pasangan Oreint-Thobias tidak serta merta dapat dialihkan untuk pasangan Nikodemus N Rihi Heke-Yohanes Uly Kale. Paslon nomor urut 1 itu menjadi peraih suara terbanyak kedua.
"Proses dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, hukum, dan moral, sehingga seluruh proses pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua harus dinyatakan batal demi hukum," kata Yafet.
Selain itu, Yafet meminta majelis hakim dapat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Dengan syarat, tidak mengikutsertakan pasangan Orient-Thobias.
"Hanya melibatkan paslon 01, yakni Nikodemus N Rihi Heke-Yohanes Uly Kale dan paslon 03 Takem Irianto Radja Pono-Herman Heri Radja Haba," jelasnya.
Pada petitumnya, pemohon meminta MK menunda pelantikan paslon bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua. Kemudian, meminta MK membatalkan keputusan KPU Sabu Raijua terkait penetapan paslon peserta bupati dan wakil bupati Sabu Raijua.
Selanjutnya meminta MK membatalkan tiga keputusan KPU Sabu Raijua. Keputusan itu terkait penetapan nomor urut dan daftar calon peserta, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil, dan penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020.
"Perintahkan KPU Sabu Raijuah melaksanakan putusan atau MK (memiliki) pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya," tuturnya.
Sebelumnya terdapat dua perkara yang diajukan ke MK dalam PHPKada Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Pertama, diajukan petahana paslon Nikodemus-Yohanis dan kedua diajukan Yanuarse Bawa Lomi, atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo).
Seluruh perkara mempersoalkan status WNA pada bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Sebab salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah ialah berkewarganegaraaan Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
Gugatan tersebut dilayangkan paslon bupati dan wakil bupati Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba. Paslon nomor urut 3 itu ingin Oreint-Thobias didiskualifikasi.
"Tidaklah tepat mengukuhkan Thobias Uli sebagai wakil bupati, karena calon bupati (Oreint) sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati," ujar kuasa hukum paslon Takem-Herman, Yafet Yosa Wilben Riss, dalam sidang secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.
Baca: Paspor Amerika Orient Aktif Hingga 2027
Yafet mengatakan suara yang diperoleh pasangan Oreint-Thobias tidak serta merta dapat dialihkan untuk pasangan Nikodemus N Rihi Heke-Yohanes Uly Kale. Paslon nomor urut 1 itu menjadi peraih suara terbanyak kedua.
"Proses dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, hukum, dan moral, sehingga seluruh proses pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua harus dinyatakan batal demi hukum," kata Yafet.
Selain itu, Yafet meminta majelis hakim dapat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Dengan syarat, tidak mengikutsertakan pasangan Orient-Thobias.
"Hanya melibatkan paslon 01, yakni Nikodemus N Rihi Heke-Yohanes Uly Kale dan paslon 03 Takem Irianto Radja Pono-Herman Heri Radja Haba," jelasnya.
Pada petitumnya, pemohon meminta MK menunda pelantikan paslon bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua. Kemudian, meminta MK membatalkan keputusan KPU Sabu Raijua terkait penetapan paslon peserta bupati dan wakil bupati Sabu Raijua.
Selanjutnya meminta MK membatalkan tiga keputusan KPU Sabu Raijua. Keputusan itu terkait penetapan nomor urut dan daftar calon peserta, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil, dan penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020.
"Perintahkan KPU Sabu Raijuah melaksanakan putusan atau MK (memiliki) pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya," tuturnya.
Sebelumnya terdapat dua perkara yang diajukan ke MK dalam PHPKada Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Pertama, diajukan petahana paslon Nikodemus-Yohanis dan kedua diajukan Yanuarse Bawa Lomi, atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo).
Seluruh perkara mempersoalkan status WNA pada bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Sebab salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah ialah berkewarganegaraaan Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
