Rusdi Mastura Bertekad Perjuangkan Program Prorakyat
Calon Gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir. Dokumentasi/ istimewa
Palu: Calon gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura bertekad untuk selalu memperjuangkan semua program pro rakyat. Dia menegaskan, Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) bukanlah kebohongan.
Dia menilai, program KSS adalah komitmen yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tujuan utama kehadiran pemerintah adalah menjadi pelayan masyarakat.
"Apapun yang terjadi KSS akan saya perjuangkan. Program ini adalah komitmen saya untuk masyarakat ketika jadi gubernur, masyarakat bisa tagih saya dengan kartu ini," tegas Rusdy saat ditemui di Kota Palu, Sulteng, Rabu, 25 November 2020.
Dia memastikan keyakinannya untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat tidak akan berubah. Termasuk melalui KKS, mengingat semua pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
"Tujuan kita pembangunan ini adalah rakyat. Soal apa yang dibangun dikatakan tidak rasional dan pembohongan itu bukan pembohongan itu program saya," ucapnya.
Baca: Unggul Debat Pilgub Sulteng, Rusdi-Ma'mun Dinilai Menguasai Persoalan
Dia menerangkan, pada tahun pertama masa kepemimpinannya bila terpilih menjadi Gubernur Sulteng, Rusdy bersama Ma'mun akan fokus untuk meningkatkan fiskal daerah dari Rp4 triliun, menjadi Rp10 triliun. Salah satunya, dengan menegakkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
Rusdy optimistis dengan bantuan dari seluruh elemen, dapat menarik hak masyarakat Sulteng dari para perusahaan pertambangan. Karena menurutnya, hal tersebut belum sempat dilakukan oleh gubernur sebelumnya.
"Kalau saya jadi gubernur pasti saya akan lakukan, duitnya dari mana ya duitnya saya cari. Kalau sekarang gubernur mantan birokrat jadi kepikirannya yah ada aturan-aturan," tuturnya.
Rusdy pun telah menyiapkan konsep yang bisa menjadi sumber pemasukan lain fiskal daerah. Seperti membuat perusahaan daerah yang akan mengelola semua kekayaan alam Sulteng, dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah.
Baca: Rusdi-Ma'mun Bakal Revolusi Sektor Pendidikan Sulteng
Rencana tersebut dia lontarkan, lantaran melihat perusahaan milik daerah belum bisa bekerja maksimal. Sehingga kini hanya menjadi beban tanggungan yang menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.
"Lima tahun perusahaan daerah tidak menghasilkan di mana untungnya. Saya yakin kalau dikelola serius perusahaan daerah bisa membuat tambak udang seribu hektare kemudian menghasilkan 300 ribu ton kalau dikali 50 ribu berarti ada 15 triliun," terangnya.
Lebih lanjut mantan Wakil Wali Kota Palu dua priode ini menyebut, seorang pemimpin perlu juga berinovasi untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Bukan cuma ketelitian dan kecakapan admistrasi.
"Tapi karena saya seorang politikus berpikir out of the box. Karena fiskal daerah itukan bukan dari Pemasukan Asli Daerah (PAD) saja ada masih banyak sumber yang bisa kita jadikan pemasukan daerah," tukasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Dia menilai, program KSS adalah komitmen yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tujuan utama kehadiran pemerintah adalah menjadi pelayan masyarakat.
"Apapun yang terjadi KSS akan saya perjuangkan. Program ini adalah komitmen saya untuk masyarakat ketika jadi gubernur, masyarakat bisa tagih saya dengan kartu ini," tegas Rusdy saat ditemui di Kota Palu, Sulteng, Rabu, 25 November 2020.
Dia memastikan keyakinannya untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat tidak akan berubah. Termasuk melalui KKS, mengingat semua pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
"Tujuan kita pembangunan ini adalah rakyat. Soal apa yang dibangun dikatakan tidak rasional dan pembohongan itu bukan pembohongan itu program saya," ucapnya.
Baca: Unggul Debat Pilgub Sulteng, Rusdi-Ma'mun Dinilai Menguasai Persoalan
Dia menerangkan, pada tahun pertama masa kepemimpinannya bila terpilih menjadi Gubernur Sulteng, Rusdy bersama Ma'mun akan fokus untuk meningkatkan fiskal daerah dari Rp4 triliun, menjadi Rp10 triliun. Salah satunya, dengan menegakkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
Rusdy optimistis dengan bantuan dari seluruh elemen, dapat menarik hak masyarakat Sulteng dari para perusahaan pertambangan. Karena menurutnya, hal tersebut belum sempat dilakukan oleh gubernur sebelumnya.
"Kalau saya jadi gubernur pasti saya akan lakukan, duitnya dari mana ya duitnya saya cari. Kalau sekarang gubernur mantan birokrat jadi kepikirannya yah ada aturan-aturan," tuturnya.
Rusdy pun telah menyiapkan konsep yang bisa menjadi sumber pemasukan lain fiskal daerah. Seperti membuat perusahaan daerah yang akan mengelola semua kekayaan alam Sulteng, dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah.
Baca: Rusdi-Ma'mun Bakal Revolusi Sektor Pendidikan Sulteng
Rencana tersebut dia lontarkan, lantaran melihat perusahaan milik daerah belum bisa bekerja maksimal. Sehingga kini hanya menjadi beban tanggungan yang menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.
"Lima tahun perusahaan daerah tidak menghasilkan di mana untungnya. Saya yakin kalau dikelola serius perusahaan daerah bisa membuat tambak udang seribu hektare kemudian menghasilkan 300 ribu ton kalau dikali 50 ribu berarti ada 15 triliun," terangnya.
Lebih lanjut mantan Wakil Wali Kota Palu dua priode ini menyebut, seorang pemimpin perlu juga berinovasi untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Bukan cuma ketelitian dan kecakapan admistrasi.
"Tapi karena saya seorang politikus berpikir out of the box. Karena fiskal daerah itukan bukan dari Pemasukan Asli Daerah (PAD) saja ada masih banyak sumber yang bisa kita jadikan pemasukan daerah," tukasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
