Jakarta: Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Evi Novida Ginting Manik, menilai calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan berdampak buruk bagi demokrasi. Partisipasi pemilih akan menurun karena tak diberi banyak pilihan.

"Tentu mengurangi adanya kompetisi sangat buruk bagi demokrasi ya, menurunkan partisipasi pemilih," kata Evi dalam webinar bertajuk 'Menggugat Fenomena Calon Tunggal Pilkada Serentak 2024', Minggu, 4 Agustus 2024.

Evi mengatakan kontestan pilkada mestinya jadi ajang meningkatkan partisipasi pemilih. Namun ketika hanya tersedia calon tunggal, pemilih justru tak diberikan pilihan beragam.

"Terkesan partisipasi yang pemilik yang hadir di TPS ini seakan-akan tidak punya pilihan lain gitu ya," ujar Evi.

Baca:  Calon Tunggal di Pilkada Menguat, Ada Fenomena Tukar Guling Pencalonan

Dosen Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini mengatakan calon tunggal di pilkada sudah terjadi sejak 2015. Dia mencatat pada 2015 sebanyak 3 calon tunggal mengikuti pilkada dan seluruhnya menang.

Pada 2017, terdapat 9 calon tunggal dan seluruhnya menang. Berlanjut di 2018 ada 16 calon tunggal tetapi 1 diantaranya kalah.

Pada Pilkada 2020, makin melejit 25 calon tunggal dan seluruhnya menang. Sehingga, dari total 53 calon tunggal sebanyak 52 diantaranya menang dan 1 kalah. Titi mengatakan data itu dipengaruhi petahana yang menjadi calon tunggal.

"Jadi petahana yang sangat kuat lalu juga didorong oleh mesin politik yang dimiliki, membuat kemudian kecenderungan calon tunggal meningkat. Karena 80 persen lebih dari calon tunggal dari 53 calon tunggal sejak 2015-2020, itu adalah petahana," jelas Titi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))