PKPU Soal Larangan Berkerumun Dinilai Lembek
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 soal larangan berkerumun untuk mencegah covid-19 (virus korona) dikritisi. Aturan itu dinilai belum kuat untuk menjamin tidak ada kerumunan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Terkait sanksi sangat lembek karena umumnya peringatan tertulis. Tidak ada peringatan yang serius," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius, dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
Lucius mengatakan PKPU tersebut masih membolehkan pertemuan terbatas maksimal 50 orang dalam gedung. Opsi tersebut dikhawatirkan menjadi favorit pasangan calon (paslon) untuk berkumpul.
"Kalau begitu, ketentuan kampanye daring tidak mengikat. Ini sangat mudah dianggap remeh oleh paslon," ujar dia.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, menjelaskan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 lahir dari proses diskusi yang panjang. KPU, Bawaslu, DPR, dan pemerintah terlibat dalam pembahasan.
Salah satu poin pembahasan yakni kampanye daring di wilayah yang akses internetnya terbatas. Pembahasan juga sempat mengalami kebuntuan hingga akhirnya semua pihak menyepakati PKPU tersebut.
Baca: 741 Paslon Melaju ke Pilkada 2020, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal
Afifuddin mafhum keputusan itu tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Paling tidak aturan ini bisa menjadi pegangan penyelenggara pilkada dalam mengatur calon kepala daerah dalam berkampanye.
"Penyelenggara Pilkada berusaha sekuat tenaga (agar pelaksanaan pilkada berjalan baik)," ujar dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang konser musik dan kegiatan yang melibatkan massa pada Pilkada Serentak 2020. Larangan ini tercantum dalam revisi pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid-19 pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.
"Ketentuan Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," kata pelaksana harian Ketua KPU Ilham Saputra di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
Kegiatan yang diatur dalam Pasal 57 huruf g yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, atau konser musik, serta kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai. Perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, dan peringatan hari ulang tahun partai politik juga dilarang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Terkait sanksi sangat lembek karena umumnya peringatan tertulis. Tidak ada peringatan yang serius," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius, dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
Lucius mengatakan PKPU tersebut masih membolehkan pertemuan terbatas maksimal 50 orang dalam gedung. Opsi tersebut dikhawatirkan menjadi favorit pasangan calon (paslon) untuk berkumpul.
"Kalau begitu, ketentuan kampanye daring tidak mengikat. Ini sangat mudah dianggap remeh oleh paslon," ujar dia.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, menjelaskan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 lahir dari proses diskusi yang panjang. KPU, Bawaslu, DPR, dan pemerintah terlibat dalam pembahasan.
Salah satu poin pembahasan yakni kampanye daring di wilayah yang akses internetnya terbatas. Pembahasan juga sempat mengalami kebuntuan hingga akhirnya semua pihak menyepakati PKPU tersebut.
Baca: 741 Paslon Melaju ke Pilkada 2020, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal
Afifuddin mafhum keputusan itu tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Paling tidak aturan ini bisa menjadi pegangan penyelenggara pilkada dalam mengatur calon kepala daerah dalam berkampanye.
"Penyelenggara Pilkada berusaha sekuat tenaga (agar pelaksanaan pilkada berjalan baik)," ujar dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang konser musik dan kegiatan yang melibatkan massa pada Pilkada Serentak 2020. Larangan ini tercantum dalam revisi pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid-19 pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.
"Ketentuan Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," kata pelaksana harian Ketua KPU Ilham Saputra di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
Kegiatan yang diatur dalam Pasal 57 huruf g yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, atau konser musik, serta kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai. Perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, dan peringatan hari ulang tahun partai politik juga dilarang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
