Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah

Salinan Digital Sirekap Bisa Jadi Alat Bukti Sengketa di MK

Pilkada mahkamah konstitusi kpu Sengketa Pilkada Pemilu Serentak 2020
Cindy • 14 November 2020 00:48
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan salinan digital atau cetak hasil perhitungan suara lewat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dapat digunakan sebagai alat bukti sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemanfaatan bukti digital ini telah dikoordinasikan dengan MK.
 
"Salinan digital bisa jadi pembuktian, (atau) ketika di-print out. Keduanya dapat digunakan untuk sengketa di MK. Kita sudah mendapat masukan dari MK," kata Komisioner KPU, Evi Novida Ginting, dalam diskusi secara daring, Jumat, 13 November 2020.
 
KPU akan tetap memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan pengawas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Salinan tersebut diberikan secara fisik dan digital melalui aplikasi Sirekap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Salinan secara digital dikirimkan melalui QR code atau link URL. Kalau tidak ada jaringan kita kirim melalui bluetooth. Sudah dalam format PDF," ucap Evi.
 
Dia menuturkan Sirekap dapat menjadi pengganti proses menyalin data ke sejumlah formulir secara manual. Petugas KPPS cukup mengisi formulir C.Hasil-KWK yang memuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 
Baca: Sirekap Mestinya Bisa Menjadi Pilot Project
 
Formulir tersebut yang akan dipotret dan diunggah ke aplikasi Sirekap. Aplikasi ini akan membaca tulisan dalam C.Hasil-KWK dan mengkonversinya menjadi salinan digital formulir model C.Hasil-KWK.
 
"Kita juga siapkan fitur edit, ketika ada kesalahan bisa dikoreksi langsung di TPS dilihat oleh saksi dan pengawas. Ketika selesai di-submit (dimasukkan ke Sirekap), maka salinan tersebut terkunci," terang Evi.
 
Bila terjadi kesalahan hasil rekapitulasi suara, penyelenggara pilkada di masing-masing wilayah dapat melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri saksi dan pengawas setempat. Ini mirip mekanisme rekapitulasi sebelumnya.
 
"Hanya ini (Sirekap) menjadi instrumen kita memperingkas proses rekapitulasi di PPK dan kabupaten/kota, jadi tidak perlu waktu lama C1, DAA1, dan DA1. Itu yang kita peringkas melalui Sirekap," tutup dia.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif