Kemendagri Diminta Mempercepat Pencetakan KTP-el di 270 Penyelenggara Pilkada
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta mempercepat pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di 270 daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sebanyak 22,7 juta daftar pemilih tetap (DPT) belum memiliki KTP-el.
"Segera memastikan perekaman KTP-el 100 persen. Setidaknya diprioritaskan di 270 daerah ini," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.
Dia menegaskan KTP-el sangat dibutuhkan. Sebab, surat keterangan (suket) tidak bisa digunakan sebagai dokumen pengganti bagi DPT yang tidak memiliki KTP-el.
Nisa menyampaikan penghapusan suket merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Penggunaan suket terkahir digunakan pada Desember 2018. Sehingga, 22,7 juta DPT terancam tidak bisa menggunakan hak pilih.
"Kalau UU tidak bisa pakai suket lagi, mau tidak mau jadi harus pakai KTP-el," ungkap dia.
Masalah lainnya, ketentuan KTP-el sebagai satu-satunya dokumen saat pencoblosan bagi pemilih yang berulang tahun saat hari pemilihan. Pemilih tidak bisa merekam data dan mencetak KTP-el sebelum ulang tahun. Sedangkan mereka memiliki hak suara karena sudah berumur 17 tahun saat hari pemilihan.
"Jadi memang ada masalah di situ karena UU mengharuskan KTP-el," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Segera memastikan perekaman KTP-el 100 persen. Setidaknya diprioritaskan di 270 daerah ini," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.
Dia menegaskan KTP-el sangat dibutuhkan. Sebab, surat keterangan (suket) tidak bisa digunakan sebagai dokumen pengganti bagi DPT yang tidak memiliki KTP-el.
Nisa menyampaikan penghapusan suket merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Penggunaan suket terkahir digunakan pada Desember 2018. Sehingga, 22,7 juta DPT terancam tidak bisa menggunakan hak pilih.
"Kalau UU tidak bisa pakai suket lagi, mau tidak mau jadi harus pakai KTP-el," ungkap dia.
Masalah lainnya, ketentuan KTP-el sebagai satu-satunya dokumen saat pencoblosan bagi pemilih yang berulang tahun saat hari pemilihan. Pemilih tidak bisa merekam data dan mencetak KTP-el sebelum ulang tahun. Sedangkan mereka memiliki hak suara karena sudah berumur 17 tahun saat hari pemilihan.
"Jadi memang ada masalah di situ karena UU mengharuskan KTP-el," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
