Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dapat menghambat pembangunan. Karena berpeluang terjadi hubungan yang tak harmonis antarkepala daerah.

"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik. Karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota," kata Tito dalam rapat kerja (raker) di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Terlebih, lanjut Tito, kalau partainya berbeda. Bahkan, satu partai yang sama antarkepala daerah belum tentu kompak dan terjadi rivalitas.

"Apalagi kalau partainya berbeda, sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," ucap Tito.

Baca: Mendagri Ingin Bandingkan Kinerja Kepala Daerah Hasil Pilkada dengan Penjabat

Mantan Kapolri itu membandingkan dengan kepala daerah yang dipimpin penjabat (Pj). Menurut Tito, Pj minim dengan konflik politik.

"Nah Pj tidak ada, dia bukan kader partai politik, mereka birokrat, sehingga tidak perlu terjadi konflik politik antara bupati atau wali kota," ucap Tito.

Selain itu, Pj juga tidak ada biaya politik yang mesti ditanggung. Kondisi itu berbeda bila kepala daerah dari unsur parpol yang membutuhkan biaya ketika menjadi kontestan.

"Tidak punya biaya politik seperti teman-teman pilkada yang harus keluar biaya politik tinggi untuk bertarung dan lain-lain. Ya mereka enggak boleh bermain-main seperti yang perlu biaya politik, mengembalikan biaya politik, ini kesempatan juga untuk mereka bekerja dengan baik," ucap Tito.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))