Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tiap provinsi, kabupaten, dan kota penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) mengumpulkan dokumen untuk disampaikan dalam sidang sengketa hasil pilkada. Dokumen itu meliputi form A pengawasan.

"Pascapemungutan, pascarekapitulasi, yang kami lakukan melalui Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota adalah menghimpun dan mengelola data hasil pengawasan dan penyelenggaraan di setiap tingkatan," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021.

Menurut dia, Bawaslu berkedudukan sebagai pemberi keterangan secara lisan maupun tertulis dalam sengketa hasil pilkada. Keterangan yang akan disampaikan kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ialah hasil pengawasan sejak pencalonan, penanganan pelanggaran, dan persoalan dalam sengketa untuk menjawab pokok permohonan.

Baca: Kualitas Pemilu Dipengaruhi Peran Partai dan Masyarakat

Meski objek yang dipersoalkan dalam permohonan perselisihan hasil pilkada ialah ketetapan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah pelanggaran dipersoalkan dalam permohonan. Bawaslu akan menjawab hal tersebut.

Pelanggaran selama pelaksanaan tahapan pilkada yang dipersoalkan di antaranya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, ada isu politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), daftar pemilih tetap (DPT), pemilih tidak diberikan surat ke tempat pemungutan suara (TPS), dan logistik.

MK menerima 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pemohonan itu terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.

Sidang pemeriksaan pendahuluan diagendakan dilaksanakan pada 26 29 Januari 2021. Sidang bakal mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))