Kualitas Pemilu Dipengaruhi Peran Partai dan Masyarakat
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal
Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyebut pemilihan yang demokratis membutuhkan peran partai politik. Partai harus mengusung calon kepala daerah yang berkompeten.
"Seperti di Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan). Setelah mendaftar di KPU, dilakukan pemeriksaan kesehatan terbukti positif narkoba. Nah, ini kita sayangkan," ujar Muhammad dalam diskusi virtual, Selasa, 5 Januari 2021.
Ia berharap peserta pemilu mendapatkan edukasi yang baik dari partai politik. Sehingga, calon pemimpin yang disodorkan kepada masyarakat memenuhi syarat dan memiliki kompetensi mumpuni.
Selain itu, masyarakat perlu aktif terlibat menjaga kualitas pemilu dengan tidak menerima politik uang. Muhammad menyebut praktik kotor tersebut masih ditemukan jelang hari pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Muhammad juga menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi persoalan di setiap penyelenggaran pemilu. ASN kerap memilih calon kepala daerah petahana dengan berharap mendapat balas jasa.
Baca: Pelanggaran Netralitas ASN Tak Diimbangi Sanksi Tegas dari PPK
Terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu berpegang teguh dengan integritas selaku penyelenggara pemilu. DKPP telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat atas pelanggaran integritas atau profesionalitas penyelenggara dan pengawas pemilu.
Ia menyebut pelanggaran intergritas penyelenggara pemilu masih terjadi di setiap pelaksanaan pemilu. Padahal, DKPP tak berhenti mengedukasi penyelenggara pemilu terkait tindakan yang dilarang.
"Kewajiban penyelenggara itu membaca sejumlah putusan DKPP, terutama dalam pertimbangan putusan. Karena dalam pertimbangan putusan dijelaskan modus-modus pelanggaran kode etik dan penilaian majelis etik," terang Muhammad.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Seperti di Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan). Setelah mendaftar di KPU, dilakukan pemeriksaan kesehatan terbukti positif narkoba. Nah, ini kita sayangkan," ujar Muhammad dalam diskusi virtual, Selasa, 5 Januari 2021.
Ia berharap peserta pemilu mendapatkan edukasi yang baik dari partai politik. Sehingga, calon pemimpin yang disodorkan kepada masyarakat memenuhi syarat dan memiliki kompetensi mumpuni.
Selain itu, masyarakat perlu aktif terlibat menjaga kualitas pemilu dengan tidak menerima politik uang. Muhammad menyebut praktik kotor tersebut masih ditemukan jelang hari pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Muhammad juga menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi persoalan di setiap penyelenggaran pemilu. ASN kerap memilih calon kepala daerah petahana dengan berharap mendapat balas jasa.
Baca: Pelanggaran Netralitas ASN Tak Diimbangi Sanksi Tegas dari PPK
Terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu berpegang teguh dengan integritas selaku penyelenggara pemilu. DKPP telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat atas pelanggaran integritas atau profesionalitas penyelenggara dan pengawas pemilu.
Ia menyebut pelanggaran intergritas penyelenggara pemilu masih terjadi di setiap pelaksanaan pemilu. Padahal, DKPP tak berhenti mengedukasi penyelenggara pemilu terkait tindakan yang dilarang.
"Kewajiban penyelenggara itu membaca sejumlah putusan DKPP, terutama dalam pertimbangan putusan. Karena dalam pertimbangan putusan dijelaskan modus-modus pelanggaran kode etik dan penilaian majelis etik," terang Muhammad.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
