Perbaikan Regulasi Teknis Pilkada Cukup Sebatas Revisi PKPU
Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Perbaikan regulasi teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 harus dilakukan. Namun, perbaikan yang dianggap tepat saat ini melalui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
"Ya sementara ini kita minta revisi PKPU," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu menjelaskan revisi hanya sebatas penegasan penerapan protokol kesehatan. Berbagai kegiatan yang rawan pelanggaran protokol pencegahan covid-19 juga diakomodasi dalam revisi PKPU tersebut.
Dia menyampaikan salah satu alasan perbaikan aturan main pilkada melalui revisi karena keterbatasan waktu. Pasalnya, tahapan kampanye dimulai pada Sabtu, 26 September 2020.
Selain tahapan kampanye, tahapan yang dianggap rawan rawan pelanggaran protokol kesehatan yakni penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon (paslon). Kedua tahapan tersebut dilaksanakan pada Rabu dan Kamis, 23-24 September 2020.
"Nah, sejak tanggal 23 September penetapan paslon sampai masa pencoblosan itu sudah diberlakukan terkait PKPU yang sudah direvisi," ujar dia.
Hal senada juga Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo. Dia menyebut perubahan aturan main pilkada melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dianggap tidak memenuhi syarat.
"Seolah-olah ada kegentingan," kata Arif kepada Medcom.id, Selasa, 22 September 2020.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan permasalahan penerapan protokol kesehatan selama tahapan pilkada yakni minimnya sosialisasi. Penyelenggara dinilai belum mampu memberikan pemahaman kepada peserta pilkada dan simpatisan.
"Penyelenggara belum mampu melakukan sosialisasi insentif dan masif yang bisa dimengerti oleh berbagai kalangan, baik paslon (pasangan calon), tim kampanye maupun masyarakat itu sendiri," ujar dia.
Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai perbaikan aturan main sebaiknya dilakukan melalui perppu. Pasalnya, ruang gerak KPU sangat terbatas menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi kalau hanya sebatas revisi PKPU.
Baca: Bawaslu: Pilkada Kalteng dan Depok Rawan Penyebaran Covid-19
"PKPU merujuk pada UU (undang-undang) pemilihan (pilkada) yang masih mengatur teknis penyelenggaraan dalam situasi normal," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Medcom.id, Selasa, 22 September 2020.
Dia pun meminta agar pengambil kebijakan untuk menunda sejenak Pilkada 2020. Dengan begitu, revisi aturan pilkada bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.
"Regulasi di level UU-nya dibenahi agar lebih adaptif dengan kondisi pandemi," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Ya sementara ini kita minta revisi PKPU," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu menjelaskan revisi hanya sebatas penegasan penerapan protokol kesehatan. Berbagai kegiatan yang rawan pelanggaran protokol pencegahan covid-19 juga diakomodasi dalam revisi PKPU tersebut.
Dia menyampaikan salah satu alasan perbaikan aturan main pilkada melalui revisi karena keterbatasan waktu. Pasalnya, tahapan kampanye dimulai pada Sabtu, 26 September 2020.
Selain tahapan kampanye, tahapan yang dianggap rawan rawan pelanggaran protokol kesehatan yakni penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon (paslon). Kedua tahapan tersebut dilaksanakan pada Rabu dan Kamis, 23-24 September 2020.
"Nah, sejak tanggal 23 September penetapan paslon sampai masa pencoblosan itu sudah diberlakukan terkait PKPU yang sudah direvisi," ujar dia.
Hal senada juga Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo. Dia menyebut perubahan aturan main pilkada melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dianggap tidak memenuhi syarat.
"Seolah-olah ada kegentingan," kata Arif kepada Medcom.id, Selasa, 22 September 2020.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan permasalahan penerapan protokol kesehatan selama tahapan pilkada yakni minimnya sosialisasi. Penyelenggara dinilai belum mampu memberikan pemahaman kepada peserta pilkada dan simpatisan.
"Penyelenggara belum mampu melakukan sosialisasi insentif dan masif yang bisa dimengerti oleh berbagai kalangan, baik paslon (pasangan calon), tim kampanye maupun masyarakat itu sendiri," ujar dia.
Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai perbaikan aturan main sebaiknya dilakukan melalui perppu. Pasalnya, ruang gerak KPU sangat terbatas menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi kalau hanya sebatas revisi PKPU.
Baca: Bawaslu: Pilkada Kalteng dan Depok Rawan Penyebaran Covid-19
"PKPU merujuk pada UU (undang-undang) pemilihan (pilkada) yang masih mengatur teknis penyelenggaraan dalam situasi normal," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Medcom.id, Selasa, 22 September 2020.
Dia pun meminta agar pengambil kebijakan untuk menunda sejenak Pilkada 2020. Dengan begitu, revisi aturan pilkada bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.
"Regulasi di level UU-nya dibenahi agar lebih adaptif dengan kondisi pandemi," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
