Kewenangan Menumpuk Bawaslu Dinilai Perlu Dikaji
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menilai peran menangani permasalahan pemilu di Indonesia menumpuk di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hadirnya pengadilan khusus pemilu diprediksi mengurangi kinerja Bawaslu.
"Kewenangan Bawaslu saat ini kalau misalnya dianalogikan dia polisi, jaksa dan hakim. Jadi ada kewenangan yang memang menumpuk di satu lembaga," kata Saan dalam diskusi virtual bertajuk 'Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu', Minggu, 2 Agustus 2020.
Saan mengatakan, Bawaslu punya kewenangan dari hulu sampai hilir. Mulai dari proses pengawasan, penindakan, pelanggaran, sampai ajudikasi menjadi 'paket komplit' tugas Bawaslu.
"Kewenangan yang menumpuk di satu lembaga ini harus coba kita diskusikan plus minusnya," ujar Saan.
Sekretaris Fraksi NasDem ini mengatakan, situasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut jika ingin menempelkan pengadilan khusus pemilu ke Bawaslu. Komisi II berencana untuk membahas peradilan itu dalam revisi Undang Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pengadilan khusus pemilu telah diwacanakan sejak 2009. Saan mengungkapkan, pengadilan khusus pemilu juga sempat digagas saat dirinya menjadi anggota panitia khusus RUU Pemilu pada 2014.
"Tapi Mahkamah Agung (MA) waktu itu mungkin beban kerjanya masih terlalu banyak. Maka isu tentang peradilan khusus pemilu ini tidak sampai tercapai, tidak jadilah," ucap Saan.
Indonesia hingga saat ini belum mempunyai lembaga peradilan khusus menangani Pemilu. Sengketa pemilu saat ini ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Kewenangan Bawaslu saat ini kalau misalnya dianalogikan dia polisi, jaksa dan hakim. Jadi ada kewenangan yang memang menumpuk di satu lembaga," kata Saan dalam diskusi virtual bertajuk 'Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu', Minggu, 2 Agustus 2020.
Saan mengatakan, Bawaslu punya kewenangan dari hulu sampai hilir. Mulai dari proses pengawasan, penindakan, pelanggaran, sampai ajudikasi menjadi 'paket komplit' tugas Bawaslu.
"Kewenangan yang menumpuk di satu lembaga ini harus coba kita diskusikan plus minusnya," ujar Saan.
Sekretaris Fraksi NasDem ini mengatakan, situasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut jika ingin menempelkan pengadilan khusus pemilu ke Bawaslu. Komisi II berencana untuk membahas peradilan itu dalam revisi Undang Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pengadilan khusus pemilu telah diwacanakan sejak 2009. Saan mengungkapkan, pengadilan khusus pemilu juga sempat digagas saat dirinya menjadi anggota panitia khusus RUU Pemilu pada 2014.
"Tapi Mahkamah Agung (MA) waktu itu mungkin beban kerjanya masih terlalu banyak. Maka isu tentang peradilan khusus pemilu ini tidak sampai tercapai, tidak jadilah," ucap Saan.
Indonesia hingga saat ini belum mempunyai lembaga peradilan khusus menangani Pemilu. Sengketa pemilu saat ini ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
