MK Registrasi 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020
Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi 132 dari 136 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sebanyak empat permohonan tidak teregistrasi di MK.
"Sudah teregistrasi sesuai laman MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada Medcom.id, Senin, 18 Januari 2021.
Total 132 perkara yang teregistrasi itu terdiri dari tujuh perselisihan hasil pemilihan gubernur. Sebanyak 112 perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan 13 perkara sengketa hasil pemilihan wali kota.
Baca: 21 Januari, Gibran Bakal Ditetapkan Sebagai Wali Kota Solo Terpilih
MK akan mengirim salinan gugatan yang ditujukan kepada termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah. Salinan akan dikirim pada 18-19 Januari 2021.
Sidang pendahuluan dijadwalkan digelar 26 Januari 2021. Sidang kemungkinan besar digelar secara daring sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Area gedung MK juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap tamu mesti menunjukkan tes usap atau swab antigen dengan hasil negatif covid-19. Surat itu berlaku selama tiga hari.
Pengunjung wajib memakai masker dan face shield. Kondisi kesehatan harus baik dan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius. Waktu audiensi dibatasi maksimal 30 menit.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Sudah teregistrasi sesuai laman MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada Medcom.id, Senin, 18 Januari 2021.
Total 132 perkara yang teregistrasi itu terdiri dari tujuh perselisihan hasil pemilihan gubernur. Sebanyak 112 perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan 13 perkara sengketa hasil pemilihan wali kota.
Baca: 21 Januari, Gibran Bakal Ditetapkan Sebagai Wali Kota Solo Terpilih
MK akan mengirim salinan gugatan yang ditujukan kepada termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah. Salinan akan dikirim pada 18-19 Januari 2021.
Sidang pendahuluan dijadwalkan digelar 26 Januari 2021. Sidang kemungkinan besar digelar secara daring sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Area gedung MK juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap tamu mesti menunjukkan tes usap atau swab antigen dengan hasil negatif covid-19. Surat itu berlaku selama tiga hari.
Pengunjung wajib memakai masker dan face shield. Kondisi kesehatan harus baik dan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius. Waktu audiensi dibatasi maksimal 30 menit.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
