Beda Anies dan Ahok soal Reklamasi Teluk Jakarta
Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama/MI/Galih Pradipta
medcom.id, Jakarta: Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama memastikan menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan reklamasi Teluk Jakarta. Tapi, tetap ada pilihan banding bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Apabila Pemprov DKI naik banding atas satu pulau kemudian dikabulkan, semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Ahok mencoba menjelaskan keuntungan bagi nelayan apabila reklamasi berjalan. Pemprov DKI telah mendesain tanggul utara dengan tinggi 3,8 meter. Semua nelayan, akan berada di bagian depan, termasuk kapal dari Cilincing dan Tanjung Priok.
"Di Muara Baru ada 12,6 hektare (yang akan dijadikan tempat nelayan). Nelayan (ditempatkan) di sana, termasuk pengolahan ikan. Muara Angke sama," terang Ahok dalam Babak Final Pilkada Jakarta di program Mata Najwa, Metro TV, Senin 27 Maret 2017.
Ahok menegaskan, apabila reklamasi dilanjutkan, 15 persen hasil penjualan lahan tersebut lah yang digunakan membangun fasilitas bagi nelayan. Apalagi, dalam proyek reklamasi, Pemprov DKI bisa mengklaim 5 persen hasilnya untuk dikembalikan kepada warga.
Hasil pulau reklamasi, termasuk kehidupan di dalamnya, bisa menyerap sejuta tenaga kerja. Nilai finansial yang didapat pun bisa mencapai Rp158 triliun.
"Sayangnya, ada anggota DPR yang ditangkap itu loh (M Sanusi). Kalau tidak ribut-ribut, tidak ada sogok menyogok menghilangkan 5 persen itu (semua akan berjalan lancar)," klaim Ahok.
Anies kemudian menimpali. Anies mengaku tak akan berupaya banding atas putusan PTUN. Ia justru ingin mengubah Kepres soal reklamasi untuk kepentingan warga, bukan bisnis.
Seluruh penjelasan Ahok dimentahkan Anies dengan tudingan calon petahana lebih cepat bergerak pada urusan komersil, namun lamban ketika menyangkut rakyat kecil.
"Reklamasi harus mencerminkan keadilan, kepentingan publik. Saya tidak akan naik banding. Gubenur (nonaktif Ahok), cepat ketika orientasi komersil, kalau warga kecil lambat. Di situ kami katakan berbeda. Tidak akan banding," tegas bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Pemaparan Anies langsung dibantah Ahok. Ia mengaku selalu dituduh tak memihak rakyat kecil, terutama soal reklamasi.
Ahok menjelaskan, pulau reklamasi akan menarik orang membangun rumah mewah. Sementara 5 persen luas tanah digunakan membuat apartemen pegawai yang bekerja di lokasi itu.
"Kalau nelayan, tinggal di pulau dengan subsidi. Itu adalah mengambil uang developer kaya, membangun untuk yang miskin. Di mana mengatakan bela yang kaya? Itu tanah orang kaya. Sekitar 20 tahun dia sambung sertifikat, kena 5 persen dair NJOP," terang Ahok.
Nilai 5 persen itu lah yang nantinya digunakan menyejahterakan nelayan di sekitar pulau reklamasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
Apabila Pemprov DKI naik banding atas satu pulau kemudian dikabulkan, semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Ahok mencoba menjelaskan keuntungan bagi nelayan apabila reklamasi berjalan. Pemprov DKI telah mendesain tanggul utara dengan tinggi 3,8 meter. Semua nelayan, akan berada di bagian depan, termasuk kapal dari Cilincing dan Tanjung Priok.
"Di Muara Baru ada 12,6 hektare (yang akan dijadikan tempat nelayan). Nelayan (ditempatkan) di sana, termasuk pengolahan ikan. Muara Angke sama," terang Ahok dalam Babak Final Pilkada Jakarta di program Mata Najwa, Metro TV, Senin 27 Maret 2017.
Ahok menegaskan, apabila reklamasi dilanjutkan, 15 persen hasil penjualan lahan tersebut lah yang digunakan membangun fasilitas bagi nelayan. Apalagi, dalam proyek reklamasi, Pemprov DKI bisa mengklaim 5 persen hasilnya untuk dikembalikan kepada warga.
Hasil pulau reklamasi, termasuk kehidupan di dalamnya, bisa menyerap sejuta tenaga kerja. Nilai finansial yang didapat pun bisa mencapai Rp158 triliun.
"Sayangnya, ada anggota DPR yang ditangkap itu loh (M Sanusi). Kalau tidak ribut-ribut, tidak ada sogok menyogok menghilangkan 5 persen itu (semua akan berjalan lancar)," klaim Ahok.
Anies kemudian menimpali. Anies mengaku tak akan berupaya banding atas putusan PTUN. Ia justru ingin mengubah Kepres soal reklamasi untuk kepentingan warga, bukan bisnis.
Seluruh penjelasan Ahok dimentahkan Anies dengan tudingan calon petahana lebih cepat bergerak pada urusan komersil, namun lamban ketika menyangkut rakyat kecil.
"Reklamasi harus mencerminkan keadilan, kepentingan publik. Saya tidak akan naik banding. Gubenur (nonaktif Ahok), cepat ketika orientasi komersil, kalau warga kecil lambat. Di situ kami katakan berbeda. Tidak akan banding," tegas bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Pemaparan Anies langsung dibantah Ahok. Ia mengaku selalu dituduh tak memihak rakyat kecil, terutama soal reklamasi.
Ahok menjelaskan, pulau reklamasi akan menarik orang membangun rumah mewah. Sementara 5 persen luas tanah digunakan membuat apartemen pegawai yang bekerja di lokasi itu.
"Kalau nelayan, tinggal di pulau dengan subsidi. Itu adalah mengambil uang developer kaya, membangun untuk yang miskin. Di mana mengatakan bela yang kaya? Itu tanah orang kaya. Sekitar 20 tahun dia sambung sertifikat, kena 5 persen dair NJOP," terang Ahok.
Nilai 5 persen itu lah yang nantinya digunakan menyejahterakan nelayan di sekitar pulau reklamasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
