Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 rentan perilaku koruptif. Salah satunya, rawan terjadi pada penyelenggara pemilu.

"Suap menyuap yang sering kali terjadi di mana penyelenggara pemilu sangat rentan disuap oleh peserta pemilu yang kedapatan melanggar aturan kampanye," kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2020.

Firli mengatakan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat maupun daerah juga rentan melakukan rasuah. Hal itu juga menjadi pengamatan KPK.

Lembaga Antirasuah telah menyosialisasikan kerawanan praktik korupsi terhadap semua unsur yang terlibat dalam pilkada. Sosialisasi dilakukan sebelum rangkaian tahapan pilkada berjalan.

"Jauh sebelum sampai ke tahapan ini, KPK telah mengamati sekaligus memberikan warning dalam bentuk sosialisasi," ucap Firli.
 
Mantan Deputi Penindakan KPK itu mengungkapkan Lembaga Antirasuah telah menjerat 122 tersangka dan 22 kepala daerah pada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2018. Mereka terjerat kasus suap.

Tindakan gratifikasi juga menjadi perhatian serius KPK. Firli meminta semua pihak melaporkan adanya upaya pemberian uang 'panas' tersebut saat penyelenggaraan pilkada.

"Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK," ujar Firli.

Baca: 499 ASN Dilaporkan Tidak Netral pada Pilkada 2020

Firli menegaskan tahapan pilkada tidak menjadi penghalang proses penegakan hukum pelaku korupsi. Pelaku tetap diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Proses penegakan hukum oleh KPK tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pilkada," kata Firli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))