Survei: 72,4% Masyarakat Minta Pilkada 2020 Ditunda
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Jakarta: Publik meminta Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditunda. Penundaan lantaran situasi pandemi covid-19 dan pro kontra pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.
"Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden, karena khawatir kerumunan massa dalam pilkada akan menciptakan klaster baru covid-19," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dikutip dari Antara, Rabu, 17 September 2020.
Sementara itu, 12,1 persen responden memilih pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi covid-19. Sedangkan 10,6 persen responden ingin pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan 4,9 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Dendik menuturkan pada tahapan awal pilkada, seperti pendaftaran bakal calon sudah menimbulkan kerumunan massa pendukung. Apalagi memasuki masa kampanye.
Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebanyak 738 pasangan calon bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.
"Bisa dibayangkan luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu merebut suara pemilih di tiap daerah," tutur dia.
Sebanyak 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif terpapar covid-19. Jumlah ini masih terus bertambah.
(Baca: Protokol Kesehatan Tidak Jamin Pilkada Bebas Covid-19)
Penyelenggara pemilu, dari komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga petugas di tingkat bawah juga terjangkit covid-19. Dendik meragukan protokol kesehatan efektif, sebab terbukti banyak pelanggaran.
Dendik mengatakan tanpa pilkada, penyebaran virus masih terus berlangsung. Apalagi, bila pilkada tetap diselenggarakan.
"Dengan pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat menular. Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat," tutur Dendik.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei melalui wawancara via telepon sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden, karena khawatir kerumunan massa dalam pilkada akan menciptakan klaster baru covid-19," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dikutip dari Antara, Rabu, 17 September 2020.
Sementara itu, 12,1 persen responden memilih pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi covid-19. Sedangkan 10,6 persen responden ingin pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan 4,9 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Dendik menuturkan pada tahapan awal pilkada, seperti pendaftaran bakal calon sudah menimbulkan kerumunan massa pendukung. Apalagi memasuki masa kampanye.
Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebanyak 738 pasangan calon bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.
"Bisa dibayangkan luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu merebut suara pemilih di tiap daerah," tutur dia.
Sebanyak 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif terpapar covid-19. Jumlah ini masih terus bertambah.
(Baca: Protokol Kesehatan Tidak Jamin Pilkada Bebas Covid-19)
Penyelenggara pemilu, dari komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga petugas di tingkat bawah juga terjangkit covid-19. Dendik meragukan protokol kesehatan efektif, sebab terbukti banyak pelanggaran.
Dendik mengatakan tanpa pilkada, penyebaran virus masih terus berlangsung. Apalagi, bila pilkada tetap diselenggarakan.
"Dengan pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat menular. Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat," tutur Dendik.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei melalui wawancara via telepon sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
