Polri Identifikasi Daerah Rawan dalam Pemungutan Suara Ulang
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Polri siap mengamankan proses pemungutan sura ulang (PSU) di 15 daerah. Khususnya daerah-daerah yang dinilai rawan terjadinya kericuhan.
"Kerawanan itu sudah diidentifikasi oleh polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada Medcom.id, Rabu, 24 Maret 2021.
Rusdi mengatakan strategi pengamanan yang akan dilakukan mengacu pada hasil identifikasi. Sehingga, pengamanan dapat dilakukan secara optimal.
"Mengenai (kerawanan pada) PSU itu sudah diantisipasi, sehingga Polri siap amankan PSU pada beberapa tempat," kata dia.
Sejumlah personel kepolisian akan ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar PSU. Proses demokrasi itu diharap berjalan dengan aman dan damai.
Kesiapan Polri dalam mengawal PSU merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja. Operasi yang dikhusukan mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 itu telah berjalan sejak 3 September 2020.
Baca: Tingginya Pemungutan Suara Ulang Menjadi Refleksi Profesionalitas KPU
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 17 gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020. Sebagian besar putusan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang (PSU), baik di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) hingga pengulangan di satu wilayah tertentu.
"(Sebanyak) 16 putusan MK memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Sedangkan satu putusan MK perintahkan penghitungan suara ulang," ujar peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.
Sementara itu majelis hakim MK memerintahkan Bawaslu pusat hingga daerah mengawal jalannya PSU. Aparat kepolisian dan TNI di daerah setempat juga diminta membantu pengamanan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"Kerawanan itu sudah diidentifikasi oleh polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada Medcom.id, Rabu, 24 Maret 2021.
Rusdi mengatakan strategi pengamanan yang akan dilakukan mengacu pada hasil identifikasi. Sehingga, pengamanan dapat dilakukan secara optimal.
"Mengenai (kerawanan pada) PSU itu sudah diantisipasi, sehingga Polri siap amankan PSU pada beberapa tempat," kata dia.
Sejumlah personel kepolisian akan ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar PSU. Proses demokrasi itu diharap berjalan dengan aman dan damai.
Kesiapan Polri dalam mengawal PSU merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja. Operasi yang dikhusukan mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 itu telah berjalan sejak 3 September 2020.
Baca: Tingginya Pemungutan Suara Ulang Menjadi Refleksi Profesionalitas KPU
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 17 gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020. Sebagian besar putusan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang (PSU), baik di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) hingga pengulangan di satu wilayah tertentu.
"(Sebanyak) 16 putusan MK memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Sedangkan satu putusan MK perintahkan penghitungan suara ulang," ujar peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.
Sementara itu majelis hakim MK memerintahkan Bawaslu pusat hingga daerah mengawal jalannya PSU. Aparat kepolisian dan TNI di daerah setempat juga diminta membantu pengamanan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
