Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menemukan desa yang terang-terangan bersedia menerima politik uang dalam bentuk 'serangan fajar'. Situasi sejenis dikhawatirkan bertambah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi virus korona (covid-19).

"Tulisan masyarakat dan kampung ini siap menerima serangan fajar. Ini (ada) apa?" kata Ketua DKPP Muhammad Alhamid dalam webinar bertajuk 'Potensi dan Jalan Keluar dari Kerawanan Pilkada Serentak 2020', Selasa, 17 November 2020. 

Tak hanya di desa, kondisi serupa terjadi di perkotaan. Namun, warga tidak terang-terangan seperti di desa.

"Kalau di kota-kota lebih keren NPWP, nomor piro wani piro (nomor berapa, berani berapa). Kalau di kota sangat rasional cara berpikir dalam perspektif," ucap Alhamid.

Baca: Cegah Cawe-Cawe, Penyelenggara Pilkada Dilarang Nongkrong di Warkop

Dia tak ingin fenomena jual beli suara itu marak di masa pandemi. Ia mencontohkan masalah yang dapat terjadi saat libur saat hari pemungutan suara, Rabu, 9 Desember 2020, yang menghentikan aktivitas dan kegiatan ekonomi.

"Karena ini diliburkan, (ada alasan) 'Saya tidak kerja, dapur harus nyala, dari mana saya dapatkan makanan untuk hari ini?' Maka datanglah cukong-cukong politik menawarkan Rp50 ribu, Rp100 ribu dan seterusnya. Terlalu murah suara kita yang sangat terhormat," tutur Alhamid.

Menurut dia, situasi tersebut dipengaruhi minimnya pendidikan politik di tengah masyarakat. Peserta pilkada mestinya mampu mencerdaskan pemilih dengan tidak memanfaatkan jual beli suara.

Peserta pilkada bisa menggaungkan visi misi kepada pemilih. Warga perlu diingatkan bila waktu mereka selama lima menit di tempat pemungutan suara (TPS) menentukan nasibnya lima tahun ke depan.

"Jadi pemilih harus diajak cerdas untuk memilih atau berdasarkan potensi-potensi dari pada calon pemimpinnya," kata Alhamid.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))