Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi/MI/Ebet
Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi/MI/Ebet (Gaudensius Suhardi)

Gaudensius Suhardi

Anggota Dewan Redaksi Media Group

2022 Menjemput 2024

Pilar pemilu Pilpres Podium Pemilu 2024 Pilpres 2024
Gaudensius Suhardi • 03 Januari 2022 06:35
HARI H Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memang belum disepakati. Meski demikian, satu yang pasti, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai pada tahun ini. Atmosfer politik 2024 dihadirkan pada 2022.
 
Ada dua agenda politik yang dilaksanakan pada 2024. Pertama, pemilu serentak pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kedua, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada) di 516 kabupaten/kota dan 33 provinsi pada November 2024.
 
Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah masih mendiskusikan jadwal pemilu. KPU mengusulkan pelaksanaan hari pemungutan suara untuk pilpres dan pileg pada 21 Februari 2024, sedangkan pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024. Adapun pemerintah, disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, mengusulkan pileg dan pilpres digelar pada 15 Mei 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Terlepas dari jadwal yang diusulkan KPU atau pemerintah yang akan disepakati, tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelumnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 167 ayat (6) menyebutkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Baca:Timsel Tak Berencana Buat Pakta Integritas Calon Anggota KPU-Bawaslu
 
Jika mengacu pada jadwal pemilu versi KPU, pertengahan April 2022 merupakan jadwal tahapan pertama. Tahapan pertama adalah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
 
Tahapan pemilu paling krusial pada 2022 ialah pendaftaran partai politik yang menurut UU Pemilu dilaksanakan KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara atau sekitar Agustus 2022.
 
Ada dua jenis kegiatan terkait pendaftaran partai politik, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 harus mengikuti verifikasi administrasi. Terkait verifikasi faktual, berdasarkan putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, partai politik yang sudah lolos dalam ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya tidak lagi mengikuti proses verifikasi faktual. Partai yang dimaksud ialah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat.
 
Partai yang tidak lolos ambang batas parlemen Pemilu 2019 dan partai baru wajib mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Partai yang tidak lolos ambang batas ialah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, PSI, PBB, Hanura, dan PKPI.
 
Adapun pendatang baru untuk Pemilu 2024 antara lain Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Ummat, Partai Masyumi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Usaha Kecil Menengah (PUKM), Partai Indonesia Terang (PIT), Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Nusantara, dan Partai Indonesia Damai (PID).
 
Tahapan untuk pilpres baru dimulai 2023. Akan tetapi, pada 2022, atmosfer politik disesaki manuver para bakal capres dan cawapres. Mereka bermanuver untuk dilirik partai politik yang memegang monopoli pencalonan. Tidak ada calon perseorangan seperti dalam pilkada.
 
Sedikitnya ada tiga nama yang merajai survei selama ini, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 
Halaman Selanjutnya
Ganjar dan Anies belum pernah…
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif