Ilustrasi. (Foto: ANTARA)
Ilustrasi. (Foto: ANTARA) (Firli Bahuri)

Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Periode 2019-2023

Awas, Suap Mengintai Penyelenggara Negara, ASN, dan Peserta Pilkada 2020

Pilar Korupsi Pilkada
Firli Bahuri • 09 September 2020 14:00
SEPERTI yang telah kita ketahui bersama, Pilkada Serentak 2020 akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu kampanye yang cukup panjang, yang dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari.
 
Jauh sebelum sampai kepada tahapan ini, KPK telah mengamati sekaligus memberikan warning dalam bentuk sosialisasi kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu serta partai politik. Warning itu berupa seruan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilkada agar tidak melanggar kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam pesta demokrasi rakyat di daerah pada tahun ini.
 
Perbuatan korupsi dengan bentuk dan jenisnya tidak kurang 7 bentuk dan 30 jenis tindak pidana korupsi, adalah kaidah-kaidah yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Salah satu kaidah tersebut adalah suap-menyuap yang sering kali terjadi yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun ASN di pusat maupun daerah. Mereka sangat rentan disuap oleh peserta pemilu yang kedapatan melanggar aturan kampanye. Perkara korupsi itu berupa suap-menyuap atau memberi hadiah atau menerima hadiah untuk menggerakkan agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau jabatan seseorang. Hal itu termasuk kategori perbuatan korupsi dan melanggar undang-undang tindak pidana Korupsi.

Proses Pilkada merupakan ranah politik, sedangkan penegakkan hukum berada pada ranah yang berbeda. Karena itu, proses penegakan hukum oleh KPK tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan Pilkada.


Sayangnya, tindak pidana korupsi berupa suap menyuap ini sering terjadi dan mewarnai perhelatan Pilkada.
 
Data empiris menunjukkan bahwa tindak pidana yang ditangani KPK terbanyak adalah perkara suap-menyuap. Salah satu jenis kejahatan kemanusiaan (korupsi) tersebut, sering terjadi dan mewarnai perhelatan Pilkada. Satu hal yang pasti, pemberi suap dan penerima sama-sama melakukan korupsi.
 
Data tahun 2018
Berdasarkan data tahun 2018 sewaktu saya bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK, sebanyak 30 kali KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan 122 tersangka dan 22 kepala daerah, terkait tindak pidana korupsi berupa suap-menyuap.
 
Kami mengingatkan jikalau hal itu terjadi, maka KPK akan menjerat mereka (baik penerima maupun pemberi suap) dengan Pasal 5 UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Ancamannya berupa kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 250 Juta.
 
Proses Pilkada merupakan ranah politik, sedangkan penegakkan hukum berada pada ranah yang berbeda. Karena itu, proses penegakan hukum oleh KPK tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan Pilkada.
 
Di samping tindak pidana korupsi berupa suap-menyuap, hal lain yang rentan terjadi dalam tahapan pilkada adalah gratifikasi.
 
Untuk itu KPK telah membangun sistem pelaporan gratifikasi online. Bagi pegawai negeri (ASN) atau penyelenggara negara yang ingin melaporkan hadiah terkait fungsi, tugas dan jabatannya, silakan mengakses tautan www.kpk.go.id/gratifikasi. Mereka juga bisa menghubungi Layanan Informasi Publik di nomor telepon 198.
 
Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL KPK) yang dapat diunduh di Play Store datau App Store dengan kata kunci GOL KPK. Laporan juga bisa dikirim melalui surat elektronik ke
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK.
 
Selain akses-akses tersebut, pelaporan juga bisa juga dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi di instansi masing-masing, kemudian akan diteruskan kepada KPK.
 
Terakhir, kepada rekan-rekanku penyelenggara negara, aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, serta para peserta Pilkada 2020, mari kita patrikan nilai kejujuran dan kebenaran di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita tanamkan bahwa kejujuran adalah kesederhanaan yang paling berharga dan kebenaran akan selalu berteriak memekakkan telinga dari bisikan dan rayuan kejahatan korupsi.
 
Semoga Pilkada Serentak 2020 dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas, sehingga dapat mewujudkan semua cita-cita dan harapan founding fathers kita. Negara ini dibangun dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, sekaligus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.

 
TERKAIT

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif