ILUSTRASI: Deklarasi Tolak Politisasi SARA dalam Pilkada 2018 di Jalan Pajajaran, Kota Bogor (14/2)/ ANTARA/Arif Firmansyah
ILUSTRASI: Deklarasi Tolak Politisasi SARA dalam Pilkada 2018 di Jalan Pajajaran, Kota Bogor (14/2)/ ANTARA/Arif Firmansyah (Abaz Zahrotin)

Abaz Zahrotin

 

SARA dan Peluang Konflik Konstruktif Pilkada

Oase rasisme pilkada serentak
Abaz Zahrotin • 01 Maret 2018 20:26
PILKADA Serentak 2018 masih memungkinkan adanya gaung dari Pilkada DKI Jakarta pada tahun sebelumnya, yakni konflik bernuansa SARA. Potensi ini perlu dikembangkan dan diarahkan untuk mencapai keluaran konflik yang lebih konstruktif. Dengan mengarahkan keluaran konflik dan proses terjadinya konflik, maka kerusuhan, kekerasan dan tindakan represif pada pesta demokrasi dapat lebih ditekan.
 
Konflik tidak selalu mengarah pada hal yang bersifat destruktif, di mana ia selalu memancing timbulnya kerusuhan dan kekerasan. Konflik juga dapat diarahkan menjadi hal yang membangun. Sayangnya, konflik negatif cenderung lebih populer di masyarakat ketimbang yang sifatnya konstruktif. Demikian halnya dengan Pilkada, konflik yang ditimbulkan, baik sengaja atau tidak selalu saja konflik yang sifatnya negatif, kecurangan, kelicikan dan upaya untuk menjatuhkan lawan cenderung lebih diutamakan ketimbang mengunggulkan potensinya sendiri.
 
Lebih parahnya, sebagian masyarakat juga mudah termakan konflik negatif. Mereka cenderung menelan mentah-mentah isu yang diguliarkan tanpa perlu melakukan klarifikasi terhadap sumber dan isi-isu yang ditebarkan untuk memulai proses konflik. Lebih lagi, isu yang dimakan secara cuma-cuma itu disebarkan dan ditelankan kepada orang lain agar memiliki keyakinan yang sama, demikian seterusnya, isu dimainkan tanpa peduli proses klarifikasi. Kalau isunya baik dan membangun, tampaknya itu tidak menjadi masalah, namun yang dipersoalkan adalah, isu itu biasanya cenderung negatif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Dalam konflik destruktif, para pelaku konflik biasanya bersifat tidak fleksibel, hal ini dipengaruhi oleh pemahaman mereka bahwa konflik didefinisikan secara sempit yakni mengalahkan lawan konfliknya. Jika interaksi konflik negatif ini terus berlanjut, makan siklus konflik akan tidak bisa terkontrol dan cenderung menghindari inti konflik yang sesungguhnya. Semakin lama konflik berlangsung, semakin jauh pula dari inti konflik dan pihak-pihak terlibat juga semakin banyak. Pihak yang berkonflik sangat jarang menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang saling menguntungkan, sebaliknya model seperti kompetisi, ancaman, konfrontasi, agresi dan penyelesaian konflik yang sifatnya destruktif lebih diunggulkan sebagai metode. Konflik semacam ini sangat sulit untuk diselesaikan karena siapapun yang terlibat akan mencoba menyelamatkan muka masing-masing. Konflik konstruktif SARA
 
Hildred Greetz dalam penelitiannya membaca bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengutamakan keharmonisan dalam kehidupannya. Masyarakat Indonesia memiliki dua prinsip pokok untuk mencapai tujuan itu, yakni prinsip rukun dan prinsip hormat. Mereka banyak membuat konflik untuk mempertahankan kehidupan yang harmonis. Harmonis terhadap diri sendiri, terhadap orang lain maupun terhadap lingkungan.
 
Sejarah membuktikan, perbedaan suku, agama, ras dan cara pandang telah akrab bagi masyarakat Nusantara. Perbedaan ajaran pada zaman Mataram Kuno, hingga pada era setelahnya muncul saloka Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Perbedaan tidak menjadi konflik dan perpecahan bangsa, dalam perjalanan Majapahit misalnya, yang memecah bangsa justru ambisi-ambisi politik dan ambisi kuasa segelintir orang. Pemberontakan yang timbul dimulai dari keinginan untuk berkuasa bukan dari perbedaan SARA.

Semakin maju, sedianya bangsa ini sudah harus menyadari bahwa perbedaan SARA bukan merupakan titik perpecahan bangsa.


Ambisi kuasa para negarawan seharusnya sudah mengarah pada perkembangan jangka panjang, bukan sekadar untuk mencapai kursi pimpinan dengan menghalalkan cara negatif. Pada dasarnya, di pelosok desa perbedaan sudah dapat disikapi dengan arif. Mereka tidak mempersoalkan agama, ras apa dan atau suku apa seseorang berasal. Namun ambisi kuasa itulah yang kemudian mengorek perbedaan itu sebagai jembatan menuju kursi kuasa, dengan memainkan mayoritas dan minoritas.
 
Semakin kecil lingkup pesta demokrasi dan semakin sedikit kontestan, maka tingkat konflik akan semakin tinggi. Pilkades (tingkat desa) dan pilpres justru akan lebih tinggi eskalasi konfiknya pilkades. Apalagi jika pilkades dengan hanya dua kontestan. Semakin kecil dan semakin sedikit itu pula yang rentan memainkan konflik negatif untuk mencapai tujuan kuasa.
 
Konflik berlandaskan agama menjadi hal yang paling manjur untuk dikelola sebagai bahan konflik. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat religius, jika agama secara langsung ‘disentuh’ dengan negatif, maka konflik destruktif langsung tersebar. Sedangkan konflik etnis, khususnya Tionghoa, mudah sekali juga disulut lantaran anggapan adanya dominasi ekonomi yang banyak dipegang mereka.
 
Memang tidak mudah untuk membangun konflik konstruktif, apalagi jika perbedaan terus digaungkan sebagai bahan perpecahan. Namun demikian, penyadaran publik tentang kebinekaan harus terus digaungkan sebagai dasar dari upaya membangun kebersamaan. Perbedaan akan bisa diterima dengan terbuka manakala antarelemen dalam perbedaan itu memiliki relasi saling menguntungkan. Seorang beragama A bisa menerima tetangganya yang beragama B lantaran keduanya memiliki hubungan saling menguntungkan. Seorang dari etnis A bekerja pada orang etnis B yang keduanya saling memberikan keuntungan. Perbedaan laki-laki dan perempuan bisa diterima karena keduanya bisa saling memberikan keuntungan.
 
Kunci dasarnya adalah saling memberikan keuntungan. Keuntungan disini tidak hanya dimaknai secara material, tetapi dalam skala yang lebih luas. Jika pada ranah masyarakat sebenarnya sudah tidak menjadi masalah tentang perbedaan yang saling menguntungkan itu, maka kedewasaan para pemilik relasi kuasa seyoganya juga tidak menyentuh ranah itu. Kontestasi pilkada yang sehat juga harus diarahkan untuk membuat isu, misalnya kandidat A adalah kandidat yang paling bisa memberikan keuntungan untuk publik tanpa memandang unsur SARA. Tentu tanpa melihat negatif kandidat B yang berasal dari ruang SARA berbeda.
 
Dalam pilkada, publik harus benar-benar disadarkan tentang pentingnya membaca kandidat berdasarakan visi misi, bukan hanya pada background dan partai pengusung. Visi-misi yang menguntungkan dan menunjang bagi kebinekaan yang harus diterima. Kandidat yang tidak menggaungkan isu negatif yang harus dipilih. Visi dan misi juga tidak boleh ditimbang berdasarkan tingkat fenomenalnya, karena banyak visi-misi yang terlalu tinggi, namun tidak realistis untuk diejawantahkan.
 
Membangun konflik konstruktif dimulai dari penguatan penyadaran publik tentang visi dan misi kebinekaan yang diusung oleh kandidat. Jika visi dan misi ternyata menguntungkan untuk kepentingan bersama, maka ditimbang kembali tentang cara kampanye mereka. Jika memang tidak menggunakan isu-isu negatif untuk menjatuhkan kandidat lainnya, maka kandidat tersebut pantas untuk dipilih.
 
Bagi kandidat, lebih penting dari menjatuhkan popularitas dan elektabilitas lawan adalah bagaimana membangun citra positif diri sendiri. Lebih menguntungkan jika publik menyadari tentang visi misi, background dan semangat yang diusung kandidat, ketimbang publik dijejali dengan isu-isu negatif.
 
Publik harus memiliki nilai tawar. Tawarannya jelas, siapa kandidat yang dinilai mampu secara visi-misi dan tegas dalam menyikapi kebinekaan, maka itulah yang akan dipilih. Nilai tawar dari publik ini harus disuarakan secara lantang agar terdengar oleh kandidat serta kandidat saling berlomba untuk membeli tawaran tersebut. Selama ini, Pilkada banyak dinilai dari nilai tawar publik yang rendah, sehingga cukup dengan sedikit praktik money politic, maka tawaran dapat dibeli.
 
Konflik konstruktif dimulai dari meningkatkan nilai tawar yang diukur dari penyikapan terhadap perbedaan SARA. Bukan dilihat dari seberapa tebal amplop yang dijejalkan para kandidat kepada para pemilih. Jika publik mampu melantangkan nilai tawar tersebut, maka kandidat akan berupaya untuk merangkul perbedaan SARA tidak sebagai hal yang perlu dipecahkan, melainkan disatukan.
 
Setelah melalui tahapan penjualan nilai tawar, publik juga harus mampu mengkampanyekan tentang tindak kampanye yang sehat. Kampanye yang sehat dinilai dari seberapa tinggi politik kebangsaan dan politik kebhinekaan yang digaungkan, bukan hanya mengedepankan politik kuasa. Semakin kandidat berkomitmen dengan langkah-langkah yang sehat untuk menjaga persatuan dalam perbedaan, maka kandidat tersebut semakin dinilai layak menjadi pemimpin. Langkah ini adalah langkah untuk memancing kandidat untuk menggulirkan isu-isu negatif yang cenderung menjadi root of conflict dalam pilkada.[]
 

 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif