Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan karhutla di Riau, Selasa (17/9. Foto: ANT/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan karhutla di Riau, Selasa (17/9. Foto: ANT/Puspa Perwitasari (Charles Meikiansyah)

Charles Meikiansyah

Anggota DPR RI 2019-2024

Gerak Bersama Tangani Karhutla

Oase kabut asap Kebakaran Lahan dan Hutan bencana asap
Charles Meikiansyah • 22 September 2019 14:40
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi persoalan publik yang serius dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Pada 2015 saja, kerusakan karhutlah mencapai 9,75 juta hektare dengan kerugian sebesar USD16,1 miliar. Sementara merujuk data karhutla dari sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, hingga Agustus 2019, kerusakan sudah mencapai 328.722 hektare.
 
Kondisi karhutla diperparah dengan cuaca yang tengah cenderung kering dan panas. Dampak bencana asap mengakibatkan korban dari masyarakat sekitar.
 
Pemerintah RI pun terus bekerja keras lintas sektoral untuk menangani secepat mungkin kebakaran yang kian parah, baik di Riau, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Banyaknya lahan gambut yang terbakar menambah berat proses pemadaman api., terutama di Riau dan Kalimantan Tengah. Kedalaman lahan gambut, bahkan bisa mencapai 10 meter. Belum lagi jika terdapat kanal yang dibuat di area lahan tersebut. Lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah memiliki tanggungjawab dan andil besar dalam mengatasi persoalan karhutla. Lembaga negara tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kompleksitas permasalahan yang ada membutuhkan kerjasama, koordinasi, serta kesamaan pandangan.
 
Sinergisitas lembaga negara
Melalui koordinasi lintas lembaga negara, Pemerintah memang sudah tampak berupaya mencegah dan menangani karhutla.
 
Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatra bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri, telah melakukan Patroli Terpadu (Patdu) sejak Juli 2019 lalu – bahkan sejak 2016– demi engantisipasi terjadinya karhutla.
 
Namun, bencana ini masih belum bisa dihentikan, sebagaimana digambarkan dalam kondisi hingga saat ini.
 
Karhutla, disinyalir diakibatkan ulah manusia yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Hal ini, dibenarkan dalam serangkaian pernyataan dan pembuktian yang telah dilakukan pihak berwenang. Akan tetapi andil dari proses perubahan iklim, terutama El Nino 2019, tidak bisa diabaikan. El Nino semakin mempercepat proses penyebaran dan membesarnya karhutla di beberapa daerah.

Kerenanya, menindak tegas pelaku dengan berat dan memberikan efek jera harus dilakukan agar tidak terulang kejadian serupa di tahun-tahun mendatang.


Polri sudah menetapkan 185 orang tersangka dan 4 korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla. Kita memiliki perangkat hukum yang lengkap dan baik dalam menindak pelaku. Sudah seharusnya, para pelaku yang terbukti bersalah dihukum sesuai aturan yang ada dengan tegas tanpa pandang bulu.
 
Pemerintah pusat melalui KLHK, TNI, Polri, BNPB, dan sebagainya, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus bahu-membahu dan saling bersinergi mengatasi karhutla.
 
Karhutla adalah persoalan bersama yang membutuhkan sumbangsih dari seluruh stakeholder. Peran serta dari masyarakat (civil society) dan korporasi (market) pun penting demi mengatasi persoalan ini secara serius.
 
Keselarasan pilar Governance
Dibutuhkan penanganan yang komprehensif dalam menangani persoalan karhutla. Pilar dalam governance, yaitu state, civil society, dan market memiliki andil besar dalam menangani masalah pelik ini, bukan sebatas aspek reaktif dari bencana, akan tetapi juga aspek preventif yang perlu terus didiskusikan dan dipecahkan bersama.
 
Tiga pilar governance tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus saling menguatkan dan mendorong untuk meminimalisir – malah menghentikan – Karhutla yang terjadi hampir setiap tahun.
 
Sinergisitas dari pilar governance akan memberikan hasil yang optimal dan berganda dalam upaya mengatasi karhutla secara komprehensif.
 
Masyarakat harus dilatih dan diberdayakan dalam upaya memahami upaya pencegahan terhadap karhutla. Mereka yang hidup di sekitar hutan dan lahan harus diajak bersama-sama memahami pentingnya pencegahan kebakaran. Mereka mesti bisa turut ambil bagian dalam memonitoring dan menjaga lingkungan sekitarnya agar terbebas dari karhutla.
 
Yang juga tidak kalah perlu adalah bagaimana para korban kahutla saat ini bisa dibantu pemerintah. Bantuan pengobatan, oksigen, masker, dan lain sebagainya sangat penting dan dibutuhkan. Ibu hamil, bayi, anak kecil dan lansia harus menjadi prioritas utama.
 
Korporasi yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian, harus ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Pemberian sanksi, denda, hukuman pidana, dan sebagainya harus diberikan secara adil dan tegas. Tidak hanya itu, korporasi juga harus turut bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan berwawasan keberlangsungan lingkungan hidup secara nyata.
 
Terakhir, keberlangsungan lingkungan hidup bergantung pada cara kita hidup, bertindak, dan bersikap, terhadap lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan hidup adalah sumbangsih yang tidak ternilai terhadap keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif