NEWSTICKER
Ilustrasi Ujian Nasional (UN)/MI/Angga Yuniar
Ilustrasi Ujian Nasional (UN)/MI/Angga Yuniar (Syah Sabur)

Syah Sabur

Jurnalis Senior Medcom.id & Peneliti di Media Research Center (MRC)

UN, Membiayai Kecurangan Massal

Pilar Ujian Nasional
Syah Sabur • 18 Desember 2019 14:40
KEPUTUSAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 bukan saja mendapat pujian, tapi juga kecaman dari sejumlah pihak.
 
Ada dua tokoh besar yang mengecam keputusan Nadiem Makarim. Mereka adalah mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif.
 
JK, memang sejak lama konsisten mendukung UN. Alasannya, UN berguna untuk mengukur standar pendidikan nasional. Itu pula yang dicontohkannya di banyak negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
"Tanpa UN, bagaimana kita bisa mengukur standar pendidikan?" Begitu kira-kira alasan JK mempertahankan UN yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. JK juga menyebut peniadaan UN bisa berdampak pada penurunan mutu pendidikan. Dia merujuk pada riset oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) lewat Programme for International Student Assessment (PISA). Menurutnya, peringkat Indonesia turun pada 2018 karena UN sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Berbeda dengan tahun 2015 ketika UN masih menjadi penentu kelulusan siswa.
 
Peringkat PISA
 
Masih menurut JK, andai kata UN benar-benar dihapuskan, wajar jika peringkat Indonesia semakin menurun.
 
"Kenapa PISA menerangkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia pada 2018 turun? Apa yang terjadi antara 2015 ke 2018? Itu karena UN pada waktu itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Akhirnya semangat belajar berkurang," kata JK.
 
Kesimpulan JK yang menyatakan peringkat PISA Indonesia turun karena UN tak lagi jadi satu-satunya penentu kelulusan siswa, patut dipertanyakan. Sebab, ada banyak faktor yang menentukan kualitas pendidikan, satu di antaranya yang sangat penting adalah guru. Padahal, UN cenderung hanya mengukur kemampuan siswa dan mengabaikan standar kualitas guru. Belum lagi faktor lain yang bisa menentukan kualitas pendidikan, seperti sarana dan prasarana.
 
Senada dengan JK, mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta Kemendikbud agar berhati-hati dan tidak serampangan dalam kebijakan UN. Sebab, kata dia, UN di berbagai negara tetap digunakan untuk menjaga standar mutu pendidikan.
 
Soal perlunya standar untuk mengukur kualitas pendidikan, JK dan Buya Maarif memang benar. Namun, sepertinya mereka lupa bahwa situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia berbeda dengan di banyak negara, terutama negara maju yang cenderung homogen.
 
Indonesia yang merupakan negara kepulauan, tentu kondisinya pun sangat beragam. Mulai dari kualitas guru, siswa, bangunan sekolah, hingga kualitas dan keberadaan laboratorium IPA maupun bahasa. Banyak sekolah di pelosok yang hanya memiliki dua atau tiga tenaga pendidik. Tidak hanya itu, gajinya pun sering terlambat diterima.
 
Ada juga guru honorer dengan pendapatan yang jauh di bawah upah minimum kota atau kabupaten.
 
Tentu saja saya pribadi sangat menghormati sosok JK dan Buya Maarif yang paham berbagai masalah besar kebangsaan. Namun, membahas masalah pendidikan tidak cukup hanya melihatnya dari jauh. Tidak cukup melihatnya sebagai masalah besar tanpa melihat berbagai aspek kecil di dalamnya. Apalagi perbedaan yang berkaitan dengan kondisi sekolah, guru, dan siswa tidak hanya ada di Jakarta dan pelosok Nusantara.
 
Perbedaan tajam juga hadir di Jakarta dan wilayah-wilayah pinggiran di sekelilingnya.
 
Perbedaan tajam
Lalu, bagaimana mungkin kita menilai kondisi yang beragam dengan alat ukur yang seragam yang bernama UN? Guru yang hanya menangani 40-50 siswa di kelas saja tidak mudah menilai siswa, apalagi pemerintah pusat yang harus menilai jutaan siswa.
 
Selain itu, bakat dan potensi siswa pun sangat beragam. Tidak mungkin pendidikan hanya menghasilkan manusia yang jago dalam matematika atau fisika seperti Albert Einstein dan Isaac Newton. Sebaliknya, siswa yang tidak menguasai matematika, fisika atau bahasa Inggris tetap bisa menjadi ahli di bidang olahraga, seni atau atau agama.
 
Intinya, pendidikan harus membuat semua potensi siswa berkembang dan itu tidak bisa hanya diuji dengan mengedepankan aspek kognitif dengan soal pilihan berganda. Sebab selama ini, soal pilihan berganda sering dihadapi siswa dengan cara "menghitung kancing" alias untung-untungan. Kalau sedang beruntung, siswa pun bisa mendapat nilai yang baik dan sebaliknya.
 
Di sisi lain, pendidikan bukan saja bicara soal aspek kognitif tapi juga ada aspek afektif dan psikomotorik yang sama-sama penting. Bukankah dunia juga memerlukan sosok seperti John Lennon, Bono, Valentino Rossi, Messi atau Ronaldo?
 
Buya juga mengingatkan Nadiem agar tidak memperlakukan UN sebegai Gojek. "Dikaji ulang secara mendalam melibatkan para pakar pendidikan yang mengerti betul-betul itu ya, jangan serampangan. Ini bukan Gojek, pendidikan ini," kata Buya Syafii di UMY, di Bantul, DI Yogyakarta, pada Kamis, 12 Desember lalu.
 
Mungkin, Buya lupa bahwa keputusan Nadiem untuk menghapus UN tidak diputuskan serampangan. Sebelum mengambil keputusan, Mas Menteri berdiskusi dengan para pakar pendidikan, baik yang ada di Kemendikbud maupun di luar instansi tersebut.
 
Masalahnya, sosok yang satu ini memang tipikal anak milenial yang biasa bergerak cepat mengambil keputusan setelah mendapat berbagai masukan. Saya juga percaya, Nadiem tidak melihat UN sebagai Gojek dan Nadiem memang bukan Gojek. Sebab, Gojek hanya salah satu buah dari kreativitasnya.
 
Kecurangan massal
Ada juga yang mungkin luput dari pantauan JK dan Buya. UN yang dibuat secara nasional telah menyuburkan praktik kecurangan massal.

Demi meraih nilai yang tinggi, misalnya, siswa beramai-ramai mencari bocoran soal dan jawabannya. Ada kalanya, aksi tersebut melibatkan guru dan sekolah. Sebab, nilai siswa amat menentukan harga diri guru dan sekolah.

Bagi siswa -juga guru dan orang tua- yang mendewa-dewakan nilai, mereka akan mencarinya dengan berbagai cara. Bisa jadi mereka mendapatkan apa yang dikejar: nilai yang baik. Tapi, sial bagi siswa yang jujur dengan kemampuan akademis yang biasa-biasa saja. Mereka bisa-bisa mendapat nilai buruk atau pas-pasan.
 
Artinya, UN mengabaikan nilai kejujuran secara nasional.
 
Kualitas pendidikan nasional juga tidak harus diukur dengan menggelar ujian setiap tahun. Bisa saja ujian digelar dua atau tiga tahun sekali. Untuk mengukurnya pun tidak harus melibatkan semua sekolah. Sebab, ada sistem random sampling. Itulah yang terjadi pada quick count yang digelar lembaga survei dalam memprediksi hasil Pemilu. Hasilnya pun terbukti sangat akurat dengan margin error yang amat kecil.
 
Itu pula yang dilakukan OECD dalam menentukan kualitas pendidikan yang diberi nama PISA. Untuk tahun 2018 misalnya, OECD hanya melibatkan 12.098 peserta didik dari 399 sekolah di beberapa wilayah Indonesia yang dianggap representatif.
 
UN juga merampas hak guru untuk menilai siswa. Padahal, Bab XVI Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyebut soal evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 58 menyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
 
Lalu, apakah ada jaminan tidak terjadi kecurangan jika penilaian siswa dikembalikan kepada guru dan sekolah? Tentu saja, karena guru manusia biasa, kecurangan masih mungkin terjadi. Walaupun demikian, negara tak perlu lagi menganggarkan dana hingga ratusan miliar untuk menciptakan kecurangan massal[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id


 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif