Majelis Ulama Indonesia pada 31 Desember 2014 mengeluarkan fatwa tentang LGBT. Homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah). Fatwa itu menyebutkan orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual ialah bukan fitrah, melainkan kelainan yang harus disembuhkan.
Salah satu rekomendasi fatwa MUI ialah pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
Sejauh ini, pemerintah berusaha untuk mencegah LGBT. Sudah banyak aplikasi dan situs terkait LGBT yang diblokir. Pada 2016, sebanyak 477 situs yang mengandung konten radikalisme dan LGBT diblokir pemerintah. Selain itu, ada 73 aplikasi yang dimintakan ke Google untuk tidak dimunculkan di Indonesia.
Gereja Katolik juga menolak LGBT. Yohanes Servatius Lon dalam bukunya, Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik (2019), menyebutkan Gereja Katolik tidak pernah mengesahkan perkawinan di antara sesama jenis karena di dalam kitab suci perbuatan homoseksual dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima gereja. Namun, tulis Yohanes Servatius Lon yang sudah dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu religi dan budaya, Gereja Katolik tetap berusaha memahami realitas yang terjadi dengan menunjukkan sikap hormat, belas kasih, dan sensitivitas terhadap mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual. Gereja tetap melawan semua tindakan diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka.
Perilaku menyimpang memang perlu dibimbing, bukan dihukum. Tindakan LGBT mesti tegas ditolak, tapi tidak menolak pribadinya sebagai penghormatan atas harkat dan martabat luhur manusia.
Banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan memilah informasi secara baik sehingga banyak di antara mereka terpapar oleh informasi yang tidak benar terkait dengan LGBT.
