Jokowi hadir di Senayan menggunakan pakaian adat suku Baduy dari Banten. Bukan suatu hal yang spesial lagi bagi Presiden menggunakan baju adat dalam acara-acara kenegaraan.
Ia pernah menggunakan baju adat Bugis pada sidang tahunan MPR tahun 2017, baju adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019, baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020, dan sederet baju adat lain dari berbagai daerah di Indonesia.
Seperti biasa, aksi Presiden kali ini menuai berbagai komentar dari warganet, bahkan sempat menjaditrendingdi linimasa Twitter Indonesia. Berbagai tafsir pun muncul mengenai pilihan Jokowi menggunakan baju adat Baduy pada agenda penting bersama perwakilan rakyat Indonesia di Senayan. Saya melihat adanya komunikasi semiotika sederhana dilakukan oleh Presiden untuk menyikapi isu-isu yang melibatkan wakil rakyat baru-baru ini. Sebelum saya bergeser ke pesan yang coba disampaikan Jokowi, mari kita telaah sedikit mengenai komunikasi semiotika.
Semiotika sendiri berasal dari kata Yunani: Semeion, yang berarti tanda. Ilmu yang dipelajari dalam semiotika adalah hal-hal terkait tanda (sign), berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain.
Menurut seorang pakar linguistik Prancis Roland Barthes, semiologi (ilmu yang mempelajari semiotika) hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai suat hal. Objek tersebut tidak saja menjadi medium dalam menyampaikan pesan, namun juga berperan sebagai komunikator.
Dalam konteks ini, Saya melihat penggunaan baju adat Baduy jenis ‘Jamang Hideung’ dengan warna hitam polos dan minim ornamen merupakan simbol kesederhanaan. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai respon terhadap maraknya kontroversi rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang yang menganggarkan Rp675 juta untuk pakaian dinas anggotanya. Tak tanggung, anggaran jumbo tersebut dikabarkan akan dipergunakan untuk membeli pakaian dinas dengan merek ternama Louis Vuitton atau LV.
Penafsiran ini tentu menjadi suatu bentuk sarkasme yang sangat berbudaya dari Presiden Jokowi. Hal ini harusnya menjadi suatu kritik keras bagi mereka yang glamor di tengah masa sulit ini, terlebih jika menggunakan ekuitas negara.
Berbicara kritik, saat ini perkembangan teknologi mendukung ruang kritik untuk berkembang sehingga tidak melulu ditumpahkan lewat demonstrasi atau unjuk rasa. Misalnya kritik yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia terhadap Presiden, atau yang baru-baru ini viral di media sosial soal mural soal Presiden Jokowi di Tangerang.
Kritik sarkasme seperti ini juga bentuk semiotika yang sepatutnya diapresiasi. Hal ini lebih baik ketimbang perang sumpah serapah tanpa substansi yang lazim kita jumpai dewasa ini di kolom komentar media sosial. Indonesia adalah negara bermartabat, dengan sopan santun sebagai budaya yang mengakar luhur. Saya percaya unsur kesopanan terdapat dalam setiap hati nurani warga Indonesia.
Sudah saatnya kita mulai bijak dalam menyampaikan kritik terhadap suatu persoalan. Berbicara baik bukanlah hal yang sulit, jika memang diniati dari diri sendiri. Penyampaian pesan yang cerdas tentu akan mendapatkan tempat tersendiri bagi mereka yang dikritik ketimbang melemparkan ujaran tidak bertanggungjawab.
Tentu predikat “Netizen Paling Tidak Sopan se-Asia” bukanlah cerminan budaya kita, bukan? Momen kemerdekaan di tengah pandemi Saya pikir dapat menjadi titik balik untuk mengembalikan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan keramahan dan kesantunannya.
Jayalah Indonesiaku dengan kesopansantunannya, salam Indonesia Bicara Baik
