ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat RUU Perlindungan PRT siudah 16 tahun belum juga disahkan oleh DPR-RI
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat RUU Perlindungan PRT siudah 16 tahun belum juga disahkan oleh DPR-RI (Atang Irawan)

Atang Irawan

Stafsus Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Partai Besar Pupuskan Harapan Rakyat Kecil di RUU PRT

Pilar ruu pekerja rumah tangga
Atang Irawan • 17 Juli 2020 09:30
DERETAN RUU yang berimplikasi kepada kepentingan rakyat terkikis habis dengan alasan yang tidak signifikan. Setelah RUU PKS, kini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) menjadi kisah memilukan karena tidak ditetapkan dalam paripurna DPR.
 

Padahal RUU itu sudah 16 tahun menunggu untuk ditetapkan. Ironisnya, narasi-narasi partai politik yang mengklaim memperjuangkan hak-hak fundamental rakyat, namun dengan alasan yang sangat sederhana (masalah administratif), mereka tidak mengagendakan RUU PRT dalam Paripurna DPR tanggal 16 Juli 2020.
 

Lelucon ini tentunya bukan hanya soal moral obligation tetapi menunjukkan tradisi legisferitis semakin akut, bahkan cenderung menjadi candu dalam proses legislasi. Bahwa politik legislasi terkesan hanya sebatas kepentingan pragmatis semata, tidak menyandarkan pada kepentingan strategis rakyat sebagai wujud perlindungan atas hak-hak fundamental rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 

Ketidakseriusan mengawal RUU yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat, dapat dilihat dari lemahnya tanggung jawab politik legislasi terhadap prioritas kepentingan rakyat. Seharusnya politik legislasi menyandarkan pada tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu social defence (perlindungan terhadap rakyat), social welfare (kesejahteraan rakyat), dan justice for all (keadilan untuk seluruh rakyat).


Bahkan sejak dalam terminologi (baca: pengertian), PRT telah termarjinalkan karena mereka sama sekai tidak diletakkan sebagai pekerja (workers). PRT hanya dimasukkan ke dalam kelas pembantu (helper) atau dalam terminologi tertentu, pesuruh.


Kedudukan PRT sangatlah signifikan untuk diakselerasi dalam UU sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat. Apalagi UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak menjangkau PRT ke dalam sistem hubungan kerja karena majikan pekerja rumah tangga tidak tergolong “pemberi kerja”. Majikan pekerja juga bukan badan usaha sehingga tidak digolongkan ke dalam “pengusaha”.
 

Artinya, tidak ada hubungan kerja antara majikan (baca: pemberi kerja) dengan pekerja rumah tangga. Bahkan sejak dalam terminologi (baca: pengertian), PRT telah termarjinalkan karena mereka sama sekai tidak diletakkan sebagai pekerja (workers). PRT hanya dimasukkan ke dalam kelas pembantu (helper) atau dalam terminologi tertentu, pesuruh.
 
Mengingkari hak rakyat
 
Memilukan jika memerhatikan narasi yang dibangun dalam Pasal 28 UUD 1945 yang mengharuskan seluruh elemen bangsa (organ negara dan rakyat) untuk tidak mengingkari hak-hak rakyat. Misalnya saja Pasal 28D ayat (1) yang menekankan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 

Lebih miris jika dibaca ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil sekaligus layak dalam hubungan kerja”.
 

Tak terbayangkan terhisapnya hak-hak PRT jika kita menelusuri puluhan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Misalnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convenants on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW), dan konvensi untuk menekan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi. Selain itu, ada pula Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi ILO tentang Usia Minimum, Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak, serta Konvensi ILO tentang Kesetaraan Pendapatan, dan Konvensi ILO tentang Diskriminasi (pekerjaan dan jabatan.
 

Konstitusi melarang segala penghisapan atas hak-hak fundamental rakyat oleh siapapun dalam bentuk apapun. Bahkan hal itu harus dimaknai bahwa konstitusi memerintahkan kepada organ negara untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat.
 

Jika negara melakukan pembiaran maka sesungguhnya hal itu merupakan kejahatan atas keamanusiaan. Sebab, pelanggaran terhadap perintah konstitusi, termasuk ketika organ negara tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan hal itu merupakan bentuk pembiaran (delik omissionis).


Artinya, partai politik tidak bisa begitu saja untuk mendepak RUU seperti itu dengan alasan teknis dan administratif.


 

Ironisnya partai-partai besar malah menolak keberadaan RUU PRT untuk dilanjutkan dalam pembahasan paripurna. Hal ini bertentangan dengan salah satu fungsi partai politik untuk mengakselerasi aspirasi dan partisipasi rakyat. Padahal daftar (whistlist) RUU yang berimplikasi kepada kepentingan rakyat hanya sebagain kecil dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020, jika dibandingkan dengan RUU yang beririsan dengan kepentingan konfigurasi politik.
 
Dengan demikian, whistlist prolegnas harus menegaskan proporsi RUU kepentingan rakyat sebagai prioritas pembahasan RUU di DPR. Artinya, partai politik tidak bisa begitu saja untuk mendepak RUU seperti itu dengan alasan teknis dan administratif.
 

Selain itu, mesti juga disadari, jangan sampai keliaran politik legislasi di DPR menodai rasa keadilan rakyat. Jangan sampai satu pengkhianat rakyat berdampak pada lembaga legislatif secara keseluruhan.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id
 


 
TERKAIT

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif