Petugas rumah sakit merawat bayi yang baru dilahirkan secara sesar di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien (RSUD CND) Aceh Barat, Aceh, 17 Agustus 2020. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.
Petugas rumah sakit merawat bayi yang baru dilahirkan secara sesar di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien (RSUD CND) Aceh Barat, Aceh, 17 Agustus 2020. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp. (Sofia Al Farizi)

Sofia Al Farizi

Persalinan Sesar yang Naik Drastis Sejak Ada JKN Membahayakan Ibu

Pilar The Conversation persalinan sesar
Sofia Al Farizi • 26 Oktober 2020 07:00
PERSALINAN melalui operasi sesar di Indonesia kini menjadi lebih populer dibanding sebelum pemerintah memberlakukan kebijakan asuransi sosial melalui programJaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 
Tingginya angka persalinan melalui pembedahan dinding perut ini bukan hanya meningkatkan beban BPJS Kesehatan, tapi juga bisa berdampak buruk pada kesehatan ibu jika dilakukan tanpa indikasi medis yang kuat.
 
Riset yangsaya lakukan di empat rumah sakitrujukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan ada kenaikan signifikan proporsi persalinan melalui operasi sesar sebelum dan setelah JKN diimplementasikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Sebelum JKN (2012-2013), sekitar 45% dari 4.435 persalinan di sana dilakukan lewat operasi sesar. Setelah implementasi JKN (2014-2016) proporsi ini meningkat signifikan di atas 10 persen, menjadi 53% dari 4.241 persalinan. Yang mengkhawatirkan, proporsi kematian pada persalinanoperasi sesarjuga melonjak tinggi di sana.
 
Sebelum JKN, tindakan sesar menyumbang 50% (empat dari delapan kematian saat bersalin) dari keseluruhan kasus kematian ibu bersalin di empat rumah sakit rujukan di Banyuwangi.
 
Sedangkan, selama JKN, operasi sesar berkontribusi terhadap 60% (enam dari sepuluh kematian) dari keseluruhan kematian ibu bersalin. Memang, WHO menyatakan peningkatan persalinan sesar secara drastistidak terbuktimenurunkan kematian ibu maupun bayi yang dilahirkan.
 
Komplikasi obstetrik menjadi penyebab yang mendominasi kematian ibu pada tindakan persalinan sesar, seperti perdarahan pascapersalinan, rahim robek, kejang dalam kehamilan (preeklampsia/eklampsia) dan infeksi pasca persalinan.
 
Agar masalah ini tidak makin membesar, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan harus mengevaluasi standar operasi sesar dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan standar tersebut.
 
Bukan hanya di Banyuwangi
Lebih dari222 juta pendudukkini mengikuti program asuransi sosial yang dikelola BPJS Kesehatan ini sehingga JKN menjadi salah satu asuransi sosial terbesar di dunia.
 
Secara nasional, persalinan sesar sejak implementasiJKN cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada 2014, 52% dari 673.917 persalinan mendapatkan tindakan sesar. Operasi serupa, berturut-turut menjadi 55% tahun berikutnya, 57% pada 2016, dan pada 2017 naik jadi 59% dari sekitar 1,2 juta persalinan.
 
Padahal, organisasi kesehatan dunia (WHO)merekomendasikanbahwa persalinan sesar hanya 10-15% dari seluruh total persalinan.
 
Di tengahBPJS Kesehatan yang selalu defisit setiap tahun, klaim pembayaranpersalinan sesar merupakan salah satu pelayanan yangmenyedot anggaran terbesar BPJSdari 2014 sampai 2018.
Pada 2018 saja, persalinan sesar menghabiskan biaya Rp4,7 triliun.
 
Sedangkan biaya total untuk persalinan normal hanya Rp1,2 triliun. Klaim pembayaran tindakan sesar menempatiurutan pertama dalam INA-CBG (aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim).
 
Di level rumah sakit, sejumlah riset menunjukkan lonjakan operasi sesar tidak hanya terjadi di Banyuwangi tapi jugadi daerah lain sepertiYogyakarta,Semarang, danManado.
 
Secara administratif, peningkatan tindakan sesar menjadi sebuah bukti bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan sudah berjalan lebih baik. Namun, jika peningkatan pemanfaatan pelayanan ini tidak disertai kualitas pelayanan yang baik, maka akan menimbulkan dampak yang buruk pada kesehatan ibu.
 
Mengapa melonjak drastis
Dalam riset di Banyuwangi, terungkap ada beberapa penyebab melonjaknya operasi sesar dan kasus kematian ibu terkait persalinan.
 
Pertama, keterlambatan rujukan. Kurangnya deteksi dini oleh bidan wilayah menyebabkan komplikasi kehamilan tidak dapat diketahui sejak dini, sehingga rujukan berencana tidak dapat dilakukan.
 
Penyebab lain keterlambatan rujukan adalah permasalahan komunikasi antara Puskesmas dan bidan praktik mandiri mengenai indikasi rujukan. Kondisi ibu yang sudah dalam komplikasi adalah dampak dari keterlambatan rujukan. Parahnya komplikasi menjadi indikasi untuk dilakukan tindakan persalinan sesar.
 
Kedua, banyaknya riwayat persalinan sesar yang menjadi bom waktu pada persalinan berikutnya. Jika persalinan anak pertama lewat sesar, maka persalinan anak kedua dan seterusnya kemungkinan besar juga lewat sesar karena ibu memiliki indikasi untuk disesar. Dampaknya, metode persalinan ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tren serupa juga terjadi disebuah rumah sakit di Aceh.
 
Ketiga, ada indikasi kecurangan pada fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Tidak sesuainya tarif yang ditetapkan dalam INA-CBGs dengan biaya riil menjadi indikasi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan diduga berbuat curang.
 
Rumah sakit mengeluhkanbeberapa peraturan yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. Misalnya, rumah sakit menghindari tindakan induksi persalinan untuk persalinan normal dan sebaliknya mendorong ibu untuk bersalin dengan metode persalinan sesar. Sebab, rumah sakit tidak mendapatkan penggantian biaya dari BPJS Kesehatan pada tindakan induksi yang diberikan kepada ibu yang ujungnya dilakukan tindakan sesar.
 
Padahal, rumah sakit sudah mengeluarkan biaya untuk tindakan induksi. Secara teknis, persalinan sesar cenderung dipilih oleh dokter karena waktunya lebih pasti dibanding persalinan normal yang butuh waktu lebih lama untuk mengobservasi.
 
Dalam praktiknya, pembayaran uang jasa untuk dokter saat menginduksi untuk persalinan normal lebih kecil dibandingkan dengan persalinan sesar. Apalagi, jika kondisinya ibu yang sejak awal direncanakan melahirkan normal dan ujungnya bersalin dengan sesar, maka dokter tidak mendapatkan pembayaran jasa saat melakukan observasi persalinan normal.
 
Jadi secara ekonomi, bagi dokter persalinan sesar lebih menguntungkan dibanding persalinan normal.
 
Karena itu, Kementerian Kesehatan perlu mengevaluasi tentang sistemreimbursementbagi fasilitas kesehatan danfeeyang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam sebuah sistem jaminan kesehatan. Sebab, permasalahan pendanaan memang menjadi indikasi terjadinyapemilihan tindakan yang merugikan pasiendanperilaku tenaga kesehatan yang berpotensi menabrak kode etik.
 
Dampak ledakan sesar
Dalam konteks asuransi kesehatan, peningkatan persalinan sesar memang menjadi sebuah gambaran bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan semakin baik. Namun, pemanfaatan ini akan memberikan dampak buruk kepada ibu jika dilakukan tanpa indikasi medis.
 
WHO menyatakanoperasi sesar dapat memberikan dampak positif kepada ibu dan bayi, selama tindakan ini dilakukan dengan indikasi medis -sepertiari-ari menutupi jalan lahir, kelainan letak, janin besar, janin dalam posisi sungsang, denyut jantung janin melemah saat proses kelahiran, panggul sempit, dan lainnya.
 
Sebaliknya, persalinan sesar dapat memberikan dampakkomplikasi, kecacatan sampai dengan kematianjika dilakukan tanpa indikasi medis. Diagnosis maupun tindakan yang tidak tepat pada proses pelayanan kebidanan akanmenurunkan kualitas pelayanan, dan dampaknya akan meningkatkan risiko kematian ibu.
 
Sebuah riset di Belanda berkesimpulanpersalinan sesar tidak selamanya memberikan dampak positif kepada ibukarena dapat meningkatkan risiko kematian ibu tiga kali lebih besar dibandingkan persalinan normal. Tindakan ini juga dapat menambah risiko infeksi pasca persalinan. Riset lain menyebutkan operasi sesar dapat meningkatkanrisiko kematian pasca persalinan akibat perdarahan.
 
Beban psikologis juga akan dirasakan ibu ketika mereka dalam proses adaptasi setelah operasi sesar, khususnya pada operasi sesar darurat. Ibu akan mengalami trauma, kecemasan, sampai dengan kendala dalam memberikan air susu eksklusif kepada bayinya.
 
Karena itu, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan perlu kembali mengevaluasi tentang parameter yang lebih jelas mengenai indikasi untuk pengambilan tindakan persalinan sesar.
 
Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menjadi peluang untuk terjadinya kecurangan di kalangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
 
Kecurangan ini bukan hanya menjebol anggaran BPJS Kesehatan, tapi juga berpotensi membahayakan nyawa ibu jika operasi sesar dilakukan tanda adanya indikasi medis yang memadai.

Sofia Al Farizi, Lecturer in midwifery, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif