Pembeli menunggu makanan pesanannya di mall Senayan City, Jakarta, 14 September 2020. Mal masih boleh beroperasi dengan kapasitas separuhnya selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Pembeli menunggu makanan pesanannya di mall Senayan City, Jakarta, 14 September 2020. Mal masih boleh beroperasi dengan kapasitas separuhnya selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. (Ahmad Nurhasim)

Ahmad Nurhasim

Jakarta Bisa Turunkan Angka Covid-19 Jika Syaratnya Dipenuhi

Pilar The Conversation PSBB Jakarta
Ahmad Nurhasim • 16 September 2020 07:00
GUBERNURDKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik rem kembali dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) karena angka kematian di Jakarta terus meningkat. Selain itu, PSBB kembali diberlakukan karena kapasitas tempat tidur isolasi dan ruang di ICU di rumah sakit untuk pasien Covid-19 makin menipis.
 
Tempat tidur isolasi yang tersebar di 63 rumah sakit rujukan, yang jumlahnya 4.053 unit, telah terpakai 77 persen hingga pekan lalu. Menurut hitungan pemerintah DKI Jakarta, jika tidak ada pembatasan ketat, semua tempat tidur terisolasi itu akan penuh pada Kamis 17 September 2020.
 
Mulai Senin 14 September hingga dua pekan ke depan, tempat pendidikan, wisata, dan hiburan di Jakarta ditutup. Seminar, konferensi dan resepsi nikah dibatasi, tapi mal dan pasar tetap diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung hanya boleh separuh. Sebelumnya, pembatasan serupa diberlakukan pada 10 April hingga 4 Juni.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Apakah pembatasan kali ini akan benar-benar mampu mencegah “lumpuhnya” rumah sakit dan memperlambat laju penularan Covid-19 di Ibu Kota? Kami mewawancarai dua ahli kesehatan bidang survailance penyakit dan manajamen rumah sakit. Pengendalian virus makin sulit karena penyebarannya telah luas
 
Iqbal RF Elyazar, peneliti kesehatan masyarakat, Eijkman-Oxford Clinical Research Unit

Berhasil atau tidaknya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Jakarta kali ini untuk memperlambat laju penularan dipengaruhi oleh setidaknya lima hal:
• seberapa besar mobilitas orang antarwilayah dapat dikurangi,
• pengaturan transportasi umum di Ibu Kota dan antarkota yang menghubungkan Jakarta dan kota penyangga,
• memaksimalkan pemakaian masker dan jaga jarak fisik di ruang publik,
• optimalisasi pelacakan dan memaksimalkan pengetesan
• ketegasan dalam eksekusi PSBB dan pemberian sanksi yang memberi efek jera pada para pelanggar.
 
Idealnya adalah mayoritas orang (di antaranya ada orang yang sudah terinfeksi) ditarik ke dalam rumah, maka diharapkan rantai penularan virus corona di luar rumah akan berkurang. Misalnya, dengan pembatasan setidaknya satu bulan, sebagian besar orang yang sudah terlanjur terinfeksi Covid-19 akan terisolasi di rumah, fasilitas karantina atau di rumah sakit sampai virus dalam tubuh melemah setelah “diperangi” oleh antibodi.
 
Bercermin dari PSBB pada awal pandemi (April-Juni), masih banyak orang yang keluar rumah, baik untuk alasan pekerjaan maupun keperluan lainnya. Orang-orang ini mungkin membawa virus tanpa ada gejala atau mungkin akan tertular dari orang lain.
 
Karena itu, jika PSBB kali ini bisa menurunkan mobilitas orang lebih besar dibandingkan level mobilitas saat PSBB April-Juni, ditambahkan dengan patuh pakai masker 100% dan jaga jarak, maka kebijakan ini mungkin akan menurunkan laju penularan di masyarakat. Jika tidak, maka akan sulit menghambat laju penularan.
 
Pada April, misalnya, tingkat kerumunan seperti di stasiun atau terminal lebih sepi 69% dibanding hari biasa. Begitu juga kerumunan di tempat umum dan rekreasi (anjlok 63%), pusat perbelanjaan (turun 34%), taman (turun 61%) dan area bisnis juga berkurang 43%. Sebaliknya, level kerumuman di permukiman meningkat 22%. Itu artinya jumlah orang yang berdiam di rumah meningkat.
 
Transportasi umum di dalam kota Jakarta dan penghubung Jakarta-kota penyangga juga harus dibatasi agar efek pembatasan optimal. Pekan ini, MRT, kereta komuter, LRT dan bus Transjakarta mengurangi kapasitas hingga separuh dari biasanya untuk mendukung kebijakan pembatasan sosial.
 
Sampai sejauh ini, kota-kota penyangga seperti Kota Depok dan Kota Bogor memberlakukan kebijakan pembatasan level rukun warga, sementara Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi masih melanjutkan kebijakan PSBB transisi. Padahal, penduduk di wilayah tersebut yang pulang pergi ke Jakarta untuk bekerja.
 
Dalam kondisi seperti ini pemakaian masker 100% dan jaga jarak fisik di ruang publik menjadi sangat penting untuk mengurangi penularan virus antar-orang. Denda bagi orang-orang yang tidak pakai masker harus ditegakkan.
 
Selama PSBB, pelacakan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan orang yang positif Covid-19 sangat penting agar orang-orang yang diduga telah terinfeksi tidak menyebarkan virus di komunitas yang lebih kecil seperti rukun tetangga dan keluarga. Petugas kesehatan harus mengoptimalkan pelacakan saat orang-orang sedang di rumah.
 
Langkah ini penting karena kini dalam dua pekan terakhir, sekitar 40% dari total kasus di Jakarta disumbang oleh kluster keluarga. Jika yang positif tidak segera ditemukan dan diisolasi, mereka akan menularkan pada orang orang di dalam keluarga.
 
Kini pemerintah DKI Jakarta mewajibkan semua pasien Covid, baik ringan tanpa gejala maupun sedang diisolasi di tempat yang telah ditentukan pemerintah seperti Wisma Atlet Kemayoran. Langkah ini untuk mengurangi penyebaran virus antaranggota keluarga.
 
Sanksi atas pelanggaran kebijakan PSBB juga menjadi kunci untuk menurunkan laju penularan. Karena mal masih diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung separuhnya, pengawasannnya harus lebih ketat. Begitu juga dengan 11 sektor penting yang boleh beroperasi dengan protokol kesehatan dan kapasitas 50%.
 
Tanpa ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar, sulit berharap kebijakan PSBB ini akan menurunkan laju penularan di masyarakat.
 
Ubah sistem rujukan pasien atau tambah rumah sakit darurat
 
Irwandy, Peneliti Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

Salah satu alasan di balik kebijakan pengetatan PSSB kali ini adalah tempat tidur isolasi di rumah sakit makin sedikit seiring dengan makin banyaknya pasien Covid yang dikirim ke rumah sakit. Kunci untuk mencegah kehabisan ruang isolasi adalah menambah daya tampung rumah sakit atau mengurangi pasien masuk dengan cara menurunkan laju penularan di masyarakat dan menata sistem rujukan.
 
Masalahnya, walau kapasitas ruang isolasi ditambah 20% mulai bulan ini, kapasitas tersebut akan penuh pada Oktober karena angka penularan di masyarakat masih tinggi. Kini ruang isolasi tersedia 4.053 unit, yang sudah terisi 77%. Jika ditambah 20% sehingga menjadi 4.807 unit, tetap akan penuh juga pada Oktober.
 
Untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah pusat harus mengubah sistem rujukan untuk pasien Covid-19. Selama ini, rujukan pasien lebih didasarkan pada lokasi pasien ke rumah sakit terdekat, bukan berbasis kapasitas dan kompetensi rumah sakit dalam merawat pasien. Dampaknya, pasien menumpuk di rumah sakit tertentu, sementara rumah sakit lain mungkin masih tersedia ruang untuk pasien.
 
Selama ini pemerintah hanya punya kendali langsung atas rumah sakit milik daerahnya. Masalah besarnya lainnya adalah tidak ada sistem informasi online terintegrasi yang memberitahukan kapasitas semua sakit di Jakarta maupun di berbagai daerah. Sistem informasi tiket terintegrasi penerbangan, yang dikelola perusahaan penyedia tiket online, jauh lebih baik dibanding sistem informasi tempat tidur di rumah sakit saat ini.
 
Pemerintah perlu menyusun sistem informasi online yang terintegrasi antar seluruh rumah sakit untuk mengetahui secara akurat kapasitas rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.
 
Selain itu, guna mengatasi masalah itu dalam jangka pendek, pemerintah DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat jika kapasitas ruang isolasi rumah sakit di Ibu Kota benar-benar penuh. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka rumah sakit darurat di lapangan atau pemanfaatan gedung-gedung milik pemerintah seperti Wisma Atlet dan hotel harus mulai disiapkan.
 
Untuk mencegah laju penularan, selain pembatasan sosial skala besar level provinsi, pemerintah Jakarta mestinya bisa memanfaatkan data pelacakan kasus yang sudah dikumpulkan untuk mencegah pergerakan orang di level yang lebih kecil seperti kecamatan atau kawasan tertentu yang diketahui tingkat penularannya tinggi.
 
Sebenarnya dengan kondisi penularan yang begitu tinggi, akan lebih efektif jika pembatasan juga dilakukan pada level yang lebih kecil seperti kecamatan atau kawasan tertentu yang diketahui merah. Jika laju penularan di level komunitas terkecil bisa diperlambat, maka kedatangan pasien ke rumah sakit bisa dikurangi.[]

Ahmad Nurhasim, Editor Sains + Kesehatan, Kepala Divisi Training, The Conversation


 

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.



 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif