PADA usia yang ke-70 tahun, Tentara Nasional Indonesia (TNI) seyogianya menjelma menjadi salah satu kekuatan militer yang mumpuni dan disegani di dunia, yaitu dapat mengintegrasikan kehendak politik untuk lebih menjaga setiap jengkal wilayah republik dan unjuk aksi memainkan peran utama di kawasan sebagaimana yang dilakukan militer India, Tiongkok, Iran, dan Pakistan.
Secara historis, India dan Pakistan hampir bersamaan keluar dari belenggu penjajahan, sementara Tiongkok menjadi republik tidak lama setelah Indonesia merdeka.
Ketiga negara tersebut plus Iran memiliki usia kemerdekaan yang kurang lebih sama dengan Indonesia, tapi mereka telah menjadi pemain utama di kawasan dan memainkan peran strategis. Dalam konteks ini, TNI harus diakui tertinggal dalam mengambil peran strategis di kawasan sebagaimana keempat negara tersebut di atas.
Mimpi Soekarno 60 tahun lalu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia hingga saat ini masih terkendala.
Hasrat untuk tetap memiliki peran di ranah politik dan juga ekonomi menjadikan TNI cenderung nyaman dalam urusan politik dalam negeri dan cenderung abai dalam membangun peran strategis di kawasan.
Keterbatasan kemampuan negara dalam memenuhi anggaran pertahanan dan gagap dalam merumuskan strategi politik luar negeri dan pertahanan menjadi pelengkap keadaan TNI yang terpaku pada dinamika politik dalam negeri.
Poros Maritim Dunia, jika dianggap sebagai visi politik pertahanan Indonesia, mensyaratkan tiga hal, yakni kebijakan politik luar negeri dan pertahanan yang terintegrasi, postur pertahanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan visi tersebut, dan perubahan doktrin pertahanan yang menekankan pada penguatan sektor maritim dengan sokongan dua matra lainnya.
Permasalahan yang kemudian mengemuka ialah apakah jika Poros Maritim Dunia ini diimplementasikan, TNI akan menyesuaikan dengan visi politik pertahanan tersebut?
Jika mengacu pada uraian di atas, tentu membutuhkan penekanan-penekanan, khususnya untuk memutus keterkaitan dalam ranah politik.
Salah satu terpenting yang harus dilakukan pemerintah ialah menutup celah untuk peran TNI di ranah politik dan ekonomi dengan memastikan penganggaran dan kebijakan pertahanan yang tegas dan ketat.
Di sisi yang lain, elite politik sipil juga tidak membuka ruang untuk peran-peran nonpertahanan bagi TNI.
Betapa pun inferiornya elite politik sipil, komitmen untuk menjaga jarak TNI dari peran nonpertahanan ialah bagian prasyarat agar TNI yang kita banggakan dapat lebih fokus dalam memainkan peran strategis di kawasan.
Karena itu, militer suatu negara akan dianggap mampu manakala secara institusi dapat berperan secara efektif di kawasan dan tidak terjebak dalam politik keamanan dalam negeri.
Memainkan isu masa lalu seperti menghembuskan ancaman komunisme dengan pendekatan kekinian sejatinya menggambarkan bahwa TNI secara institusi harus segera diberi ruang yang lebih luas dalam bidang pertahanan negara dengan memainkan peran di kawasan.
Gambaran TNI masa depan secara deskriptif ialah tentara profesional yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, kesejahteraannya terpenuhi, alutsista sesuai dengan karakteristik ancaman dan kebutuhan matra, serta yang terpenting ialah adanya kebijakan terintegrasi untuk menjadi rujukan dan panduan TNI dalam memainkan peran di kawasan dan menjaga setiap jengkal wilayah republik.
Tentara masa depan tersebut mensyaratkan agar TNI tidak lagi memiliki hasrat dalam politik praktis dan berupaya untuk menjauhi aktivitas ekonomi yang akan mengurangi keprofesionalannya.
Akan baik jika momen ulang tahun ke-70 TNI ini ditegaskan bahwa ini ialah bagian dari pergeseran paradigma TNI untuk berintegrasi dengan visi Poros Maritim Dunia yang juga diartikan sebagai bagian dari penguatan postur TNI yang membangun sektor maritim dan kedua matra lainnya.
Penguatan peran TNI di kawasan pada derajat tertentu akan memastikan meminimalkan ancaman atas kedaulatan republik.
Pendekatan pengamanan kawasan akan mengedepankan peran Indonesia yang lebih efektif di Asia Tenggara dan Pasifik.
Pada saat yang bersamaan, kita akan memiliki tentara yang tidak lagi mengurusi peran-peran nonpertahanan karena TNI akan banyak fokus pada peran strategis di kawasan dan pengamanan republik.
Kondisi tersebut hanya dapat dimulai jika TNI tidak lagi memainkan peran yang lebih ke dalam dan bukan menjadi bagian permasalahan pertahanan.
Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tidak lagi terjebak pada jargon politik semu.
Akan baik apabila secara bertahap, pemerintah juga memastikan integrasi kebijakan politik luar negeri dan pertahanan dapat beriringan dengan peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan prajurit.
Dengan begitu, tidak ada lagi celah bagi TNI untuk kembali mereproduksi isu masa lalu untuk hanya menegaskan eksistensinya dan berimpitan peran dengan Polri dalam keamanan dalam negeri.
Selamat ulang tahun ke-70TNI. Menjadi tentara profesional adalah keniscayaan!
