Maraknya varian Omicron menjadi pertimbangan suatu negara memberikan vaksin booster kepada warganya. Pemberian vaksin booster katanya menghasilkan 75 persen efektivitas vaksin terhadap serangan Omicron.
Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama bergegas melakukan vaksin booster gara-gara Omicron. Booster dilakukan terhadap warga berumur 16 tahun atau lebih. Israel bahkan sebelum Natal mengumumkan memberikan vaksin keempat kepada warga berumur 60 tahun lebih.
Baca:27 Desember, 8,7 Juta Lansia Terima Vaksin Dosis Lengkap Varian Omicron dominan di AS. Sebanyak 73 persen kasus terinfeksi korona yang dilaporkan di AS akibat Omicron. Menurut Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, Dr Rochelle Walensky, varian Omicron memiliki lebih 50 mutasi. Karena mutasi yang banyak itu, hanya divaksinasi dua kali mungkin tidak cukup.
Inggris Raya termasuk terparah terpapar Omicron. Pada 18 Desember 2021 dilaporkan total 90 ribu orang terinfeksi Omicron. Jerman memutuskan melakukan karantina selama dua pekan bagi mereka yang datang dari Inggris Raya hingga 3 Januari 2022. Ketentuan ini berlaku bagi mereka sekali pun telah divaksinasi dua kali.
Pemerintah kita bahkan mengambil langkah lebih keras. Inggris termasuk dalam daftar 11 negara yang penduduknya dilarang masuk ke Indonesia. Pemerintah juga melangkah lebih jauh mulai 1 Januari 2022 melakukan vaksin booster. Yang menjadi pertanyaan siapa yang mendapatkannya? Siapa gratis, siapa pula berbayar?
Vaksin booster kemewahan bagi negara miskin. Kita bukan negara miskin. Kita mampu membeli vaksin. Kita pun percaya diri mampu membuat vaksin.
Meski kita mampu membeli vaksin, faktanya masih jutaan warga yang belum divaksinasi atau belum divaksinasi kedua kali. Kita percaya pemerintah tahu benar bahwa yang harus dituntaskan ialah mencapai kekebalan komunitas, yaitu sedikitnya 70 persen warga telah dua kali divaksinasi. Prioritas kiranya pada dua kelompok umur.
Pertama, warga berumur 60 tahun atau lebih. Warga lanjut usia rentan meninggal dunia bila terinfeksi korona. Kedua, anak-anak berumur 6-11 tahun agar mereka semua dapat kembali ke sekolah. Terlalu lama bersekolah virtual tak bergaul dengan sebaya, tak sehat bagi perkembangan kehidupan sosial anak.
Demi tegaknya keadilan bagi warga, apakah pemerintah menunggu kita mencapai kekebalan komunitas barulah pemerintah melakukan vaksin booster? Tidak kah bakal 'terlambat', menilik varian Omicron jauh lebih cepat menular jika dibandingkan dengan varian delta?
Jawabnya jelas pemerintah tak akan menunggu sampai tercapai kekebalan komunitas barulah vaksin booster dilaksanakan. Dalam banyak perkara, Presiden Jokowi cenderung mengambil langkah serentak. Jokowi tak suka kebijakan 'saling tunggu', kebijakan 'urut kacang'. Contohnya, pandemi dikendalikan, serentak pula ekonomi dipulihkan. Vaksinasi pertama dan kedua dilanjutkan, serentak dengan itu booster pun dilakukan mulai 1 Januari 2022.
Sejauh yang terbaca di media, vaksin booster gratis diperuntukkan bagi lansia dan kelompok rentan yang tak mampu membayar. Inilah warga yang iurannya sebagai peserta program jaminan kesehatan dibayar pemerintah. Selebihnya warga yang berbayar.
Otoritas kesehatan dunia (WHO) menentang vaksin booster. Katanya, vaksin booster malah bakal memperpanjang pandemi. Di negara miskin yang kebanyakan warganya belum divaksinasi, di situ rawan muncul varian baru korona yang kemudian dapat menyebar ke mana-mana. Oleh karena itu, lebih bijak negara yang mampu melakukan vaksin booster agar menahan diri. Vaksin ketiga itu lebih diperlukan untuk negara miskin yang rakyatnya belum divaksinasi.
Kenyataan mobilitas manusia zaman sekarang sulit dibatasi. Bergeraknya manusia bukan hanya dari negara kaya ke negara kaya, melainkan juga dari negara kaya ke negara miskin dan kembali ke negara kaya dengan mengidap varian baru yang tertular di negara miskin. Afrika Selatan mengekspor Omicron sampai ke Inggris. Pandemi covid-19 akan berakhir tak hanya bila kekebalan komunitas terjadi di semua negara dengan dua kali vaksinasi, tapi juga vaksin booster.
WHO tentu harus bicara tegaknya keadilan/pemerataan vaksin, karena itu vaksin booster dinyatakan tak perlu, sedangkan pemimpin suatu negara harus bicara menyelamatkan warganya dengan memberi vaksin booster. Demikianlah isi dunia ini, ada atau tak ada korona, kemiskinan dekat dengan kematian. Korona membuatnya sama rata. Korona tak pandang kelas, yang kaya pun mati seketika disengatnya. Bila demikian halnya, adakah negara yang mampu melakukan vaksin booster menundanya demi mengindahkan seruan moral WHO?
