Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group/ MI/Ebet
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group/ MI/Ebet (Gaudensius Suhardi)

Gaudensius Suhardi

Anggota Dewan Redaksi Media Group

Ganja untuk Medis atas Nama Cinta

Pilar ganja Legalisasi Ganja kesehatan narkoba Wapres mahkamah konstitusi
Gaudensius Suhardi • 30 Juni 2022 06:06
MASIH ingat kasus Fidelis Arie Suderwoto? Ia dipenjara karena meramu ganja untuk istrinya, Yeni Riawati, yang didiagnosis mengidap syringomyelia, suatu penyakit sumsum tulang belakang.
 
Kisah Fidelis dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Putusan yang dibacakan pada 2 Agustus 2017 itu menghukum Fidelis dengan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama satu bulan.
 
Menelaah putusan, tampak hakim berada dalam dilema. Disebutkan bahwa hakim mengutamakan asas keadilan hukum ketimbang kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Majelis hakim melihat tujuan terdakwa menggunakan ganja untuk mengobati orang yang sangat dicintainya yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Putusan hakim itu merefleksikan sikap negara yang gagal memerangi narkoba kemudian berpandangan hitam putih. Tanpa pandang bulu mengkriminalkan semuanya, termasuk pemakai narkoba yang senyatanya pasien yang telah terserang sarafnya dan nyaris tidak tersembuhkan seperti kasus Yeni Riawati. Pengakuan Ridanto Busono Raharjo bisa dijadikan perbandingan. Ia memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digelar di Mahkamah Konstitusi pada 6 Januari 2022.
 
Ridanto mengidap nyeri neuropatik kronis akibat kecelakaan yang dialaminya pada 1995. Tangan kanannya mengalami kelumpuhan dan nyeri hingga saat ini. Ia menerangkan dirinya menggunakan ganja untuk meredakan rasa nyeri.
 
"Efek ketika saya menggunakan ganja saya merasa rileks. Penderitaan nyeri kronis kategori neuropatik seperti saya ini merasakan rasa nyeri yang intensif. Hampir seluruh tubuh saya, kesadaran, otot setiap saat harus mengantisipasi rasa nyeri setiap saat dengan frekuensi yang tinggi. Ketika saya menggunakan ganja, saya menjadi rileks dan saya menghadapi rasa rileks dengan tenang," ujar Ridanto dikutip dari website MK.
 
Sudah dua tahun MK menyidangkan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. Perkara itu dimohonkan Dwi Pertiwi (Pemohon I), Santi Warastuti (Pemohon II), Nafiah Murhayanti (Pemohon III), Perkumpulan Rumah Cemara (Pemohon IV), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (Pemohon V), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) (Pemohon VI).
 
Para pemohon menguji secara materiil Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.
 
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 (1) menyatakan narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 
Narkotika Golongan I berpotensi sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan dilarang untuk pengobatan. Contohnya opium, heroin, dan ganja. Larangan itu dianggap merugikan hak konstitusional pemohon karena menghalangi pemohon untuk mendapatkan pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup anak pemohon.
 
Anak pemohon Dwi Pertiwi pernah diberikan terapi minyak ganja (cannabis oil) yang menderita cerebral palsy semasa terapi di Victoria, Australia, pada 2016. Akan tetapi, sekembalinya ke Indonesia, pemohon menghentikan terapi tersebut karena adanya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Tidaklah berlebihan untuk menyebut Dwi Pertiwi menggugat UU Narkotika atas nama cinta kepada anaknya.
 
Ganja diharamkan di sejumlah negara termasuk Indonesia, tetapi sejumlah negara sudah melegalkan untuk kepentingan medis, misalnya Argentina, Kroasia, Siprus, dan Thailand.
 
Kita memberi apresiasi kepada Wapres Ma’ruf Amin yang meminta Majelis Ulama Idonesia (MUI) segera membuat fatwa untuk dijadikan pedoman terkait dengan penggunaan ganja untuk kesehatan.
 
Elok nian bila pemerintah satu kata terkait dengan ganja untuk kesehatan. Para ahli yang diajukan pemerintah dalam uji materiil UU Narkotika di MK justru tidak setuju ganja dijadikan obat.
 
Saya terharu membaca pleidoi Fidelis Arie Suderwoto pada 19 Juli 2017 berjudul Surat untuk Istriku Tercinta, Yeni Riawati. ‘Semenjak Papa mulai intensif memberikan Mama ekstrak ganja, Mama juga mulai lancar berkomunikasi kembali. Kita jadi sering berbagi cerita kembali. Mama banyak mengingat kenangan-kenangan yang pernah kita lalui bersama’, tulis Fidelis.
 
Biarkan MK memutuskan nasib ganja untuk kepentingan medis, apa pun putusannya wajib diterima.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif