Ilustradi (foto medcom)
Ilustradi (foto medcom) (Bakhrul Amal)

Bakhrul Amal

Peneliti di Satjipto Rahardjo Institute & Dosen Fakultas Hukum UNUSIA, Jakarta.

Problem Budaya Hukum

Pilar budaya hukum
Bakhrul Amal • 30 Juli 2020 12:30
INDONESIA adalah negara hukum. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan itu secara jelas dan terang dalam Pasal 1 ayat (3).
 
Persetujuan akan negara hukum tersebut memiliki tiga konsekuensi. Tiga konsekuensi itu terdiri dari pembentukan aturan yang berdasar konstitusi, semua warga dianggap sama di mata hukum, dan supremasi hukum.
 
Pertama, semua aturan di Indonesia harus merujuk pada aturan di atasnya. Artinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan selaras dengan semangat UUD 1945. Apabila tidak, maka konsekuensinya aturan tersebut dapat digugat di Mahkmamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Equality before the law ialah prinsip yang kedua. Prinsip ini dibarengi juga dengan asas nasionalisme dan asas nondiskriminasi. Pelanggaran aparat penegak hukum akan prinsip ini dapat dilaporkan kepada Kompolnas, Komisi Kejaksaan ataupun juga Komisi Yudisial.

Ketiga hal tersebut kadangkala berbenturan ketika dihadapkan pada satu persoalan yang ketiganya dapat terlibat. Sebagai contoh pada bab perzinahan.


 
Terakhir adalah menempatkan hukum sebagai alat penyelesaian sengketa. Kalangan eksekutif biasa menyebut ini dengan istilah "hukum adalah panglima".
 
Hukum adat
 
Kondisi sosiologis masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri memiliki keunikan tersendiri. Adat istiadat masih dijunjung tinggi, agama sangat diagungkan, di sisi yang lain ada kewibawaan yang perlu dijaga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Ketiga hal tersebut kadangkala berbenturan ketika dihadapkan pada satu persoalan yang ketiganya dapat terlibat. Sebagai contoh pada bab perzinahan.
 
Di kalangan etnis Dayak, Kalimantan Tengah setiap lelaki dan perempuan yang belum menikah kemudian tertangkap basah sedang berhubungan badan, mereka akan dihukum. Keduanya dibawa ke balai desa dan diarak telanjang berkeliling kampung.
 
Agama Islam menilai sama bahwa pelaku perzinahan harus dihukum. Khusus pada pelaku yang belum menikah maka hukuman diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama satu tahun seperti halnya yang berlaku di Nangroe Aceh Darussalam.
 
Hukum negara mengatur hal yang berbeda. Perzinahan dalam hukum negara hanya dikenal untuk hubungan di mana salah satunya sudah menikah.
 
Itupun dengan syarat pasangan sahnya adalah pihak yang melaporkan. Seandainya keduanya belum menikah maka akan diarahkan kepada bimbingan keluarga.
 
Perbedaan ini lantas membuat masyarakat bingung. Ketaatan pada hukum negara adalah kewajiban. Di sisi yang lain menegakkan norma adat dan agama juga hal yang perlu dilakukan. Tanggung jawab moral atas ketiganya sama-sama besar.
 
Dan pada keadaan ini, sesuai prinsip negara hukum di mana hukum yang dimaksud adalah undang-undang yang sah dan berlaku, hukum negara adalah yang utama. Tindakan di luar hukum negara maka akan memperoleh konsekuensi. Semisal mengarak dengan telanjang seseorang bisa dikatakan persekusi. Atau main hakim sendiri dengan mencambuk maka dikenakan pasal penganiayaan.
 
Belum muncul budaya hukum
 
Kelemahan negara hukum kita terletak pada belum munculnya budaya hukum di tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat yang belum memahami prinsip negara hukum terkadang masih sering mengambil keputusan sendiri berdasarkan persepsi pribadinya. Persepsi tersebut didasari pada pengaruh adat dan agama yang memang secara faktual masih begitu melekat dibandingkan dengan pemahaman terhadap undang-undang.
 
Kita tentu ingat kasus persekusi oleh enam terdakwa kepada korban MA dan RA yang sudah diputus Pengadilan Negeri Tangerang karena MA dan RA dianggap berzinah. Adapula kasus penganiayaan yang berujung pembakaran di Bekasi karena korban dituduh sebagai pencuri speaker masjid. Ataupun yang terbaru yakni pemukulan terhadap anak di bawah umur dengan dasar Ijtihad Imam Malik yang memperbolehkan memukul keras orang yang mengaku cucu nabi, tapi palsu.


Khusus pidana nantinya polisi dan penuntut umum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila berkas tersebut lengkap, kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.


 
Persoalan-persoalan macam itu adalah persoalan yang kadang membuat tujuan supremasi hukum atas hukum negara tidak terlaksana dengan baik. Pelakunya pun dihukum dari mulai karena dasar perundungan, penganiayaan, hingga kekerasan yang mengakibatkan kematian.
 
Sejatinya inti dari negara hukum, selain dari pembentukan hukum berdasar konstitusi dan kesamaan di mata hukum, adalah tidak ada seorangpun yang bisa menilai tingkah laku atau tindakan seseorang itu "benar atau salah" selain keputusan hakim.
 
Jika warga melihat kejanggalan terhadap tingkah laku warga negara lainnya, maka proses sebelum diputuskan oleh hakim adalah dengan melaporkan dulu ke polisi, atau melayangkan gugatan ke PN dan PTUN apabila terkait persoalan perdata pribadi dan pribadi dengan pemerintah.
 
Khusus pidana nantinya polisi dan penuntut umum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila berkas tersebut lengkap, kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
 
Jika budaya hukum ini terbangun maka tidak akan ada lagi upaya main hakim sendiri (eigenrichting). Tidak ada yang menganggap benar sendiri menurut persepsinya yang didasari pada salah satu kepercayaan adat maupun salah satu keyakinan agama.
 
Tidak ada lagi penggiringan opini yang jatuhnya justru mendeligitimasi posisi negara. Semua persoalan diserahkan menurut proses hukum yang berlaku yang memang secara adat dan agama telah diakui keabsahannya.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.

 
TERKAIT

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif