Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group.
Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group. (Jaka Budi Santosa)

Jaka Budi Santosa

Jaka Budi Santosa

Jual Beli WTP

Pilar KPK Kasus Suap kasus korupsi Ade Yasin OTT Bupati Bogor Bupati Bogor Ditangkap KPK OTT Bupati Bogor Ade Yasin
Jaka Budi Santosa • 29 April 2022 06:05
SIAPA yang tak suka dengan yang mulus-mulus? Kulit mulus, mobil mulus, dan suami atau istri mulus adalah idaman semua orang. Bahkan untuk mendapatkan yang mulus-mulus, tidak sedikit yang berani menggelontorkan banyak fulus.
 
Itulah kodrat manusia. Di ranah penyelenggaraan negara pun, pejabat suka yang mulus-mulus. Kinerja mereka ingin terlihat mulus. Termasuk soal tata kelola keuangan dan pemerintahan.
 
Karena itu, opini termulus dari auditor negara bernama Badan Pemeriksa Keuangan menjadi incaran mereka. Di situs www.bpk.go.id disebutkan ada empat opini yang biasa diberikan BPK dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Pertama ialah WTP. Wajar tanpa pengecualian. Istilah kerennya unqualified opinion. Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, WDP atau wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Ketiga, TW alias tidak wajar (adversed opinion). Keempat, TMP, yakni tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Dari keempat jenis opini tersebut, WTP yang paling mulus, paling apik, paling glowing.
 
Ia menjadi dambaan setiap pejabat. Saking kesengsemnya pada predikat WTP, ada yang nekat menempuh cara tercela untuk memetiknya. Membeli, itulah yang dilakukan. Kebetulan ada yang menjual. Itulah, profesi sampingan, profesi menyimpang dari pemeriksa BPK.
 
Klop sudah untuk sama-sama berbuat rasuah. Jual beli WTP bukan mitos lagi. Ia fakta. Buktinya kembali mengemuka dengan ditangkapnya Bupati Bogor Ade Yasin oleh KPK, Selasa, 26 April 2022. Ditersangkakan pula Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubbid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.
 
Dari BPK Perwakilan Jawa Barat, empat orang juga jadi pesakitan KPK. Mereka ialah Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah, selaku pemeriksa. Tuduhan kepada mereka jelas.
 
Ade Yasin dan anak buahnya disangka menyuap Anthon dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021. Mereka ingin membeli opini WTP. Uang yang dibelanjakan Rp1,9 miliar. Jumlah yang tak sedikit.
 
Bukan kali ini saja jual beli WTP terjadi. Pada 2017, pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan hal yang sama. Irjen Kemendes saat itu, Sugito, dan pejabat eselon III Jarot Budi Prabowo ditangkap KPK karena menyuap auditor BPK, Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli.
 
Keduanya membeli WTP untuk laporan keuangan Kemendes 2016 seharga Rp240 juta. Begitulah, pemeriksaan BPK yang semestinya menjadi dasar penerapan prinsip good governance dan clean governance malah dijadikan komoditas. Penjual memanfaatkan hasrat tinggi pembeli untuk mendapatkan WTP.
 
Bukan tak mungkin pula, pedagang dari BPK memaksa pembeli dengan macam-macam alasan. Begitu memikatkah WTP? Tentu saja. Ia kebanggaan setiap kepala daerah, setiap pemimpin institusi negara.
 
Ia punya banyak manfaat. Predikat WTP membuat citra kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah baik, yang tentu juga berdampak baik bagi pemimpinnya. Dengan WTP, mereka bisa dianggap berhasil menjalankan roda pemerintahan.
 
Itulah modal berharga untuk terus berkuasa atau naik pangkat. Opini WTP pun menjadi sarana pamer diri bahwa pejabat telah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Padahal, predikat itu bukanlah jaminan bahwa institusinya steril dari korupsi.
 
WTP diburu kepala daerah, juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan insentif dari pusat. Kiranya pembeli WTP memegang teguh prinsip ekonomi.
 
Tidak apa-apa keluar uang, yang penting dapat cuan. Tidak ada yang salah dari manfaat WTP. Yang salah ialah mereka yang menginginkannya dengan cara yang salah.
 
Dengan cara membeli, dengan menyuap, bukan dengan mengelola keuangan dan melaporkannya dengan baik. Yang mulus terkadang memang membuat orang lupa diri. Ade Yasin dan kawan-kawan contohnya. Terpaksa deh mereka berlebaran di Rutan KPK.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif