Ilustrasi Google Trend/triberr
Ilustrasi Google Trend/triberr (Kennorton Hutasoit)

Kennorton Hutasoit

Produser dan Jurnalis Metro TV

Miyabi Versus HAM: Sebabak Perang Kata Kunci

Pilar internet hoax
Kennorton Hutasoit • 16 Desember 2019 12:58
LELAKI berambut panjang itu menampilkan data Google Trend"Hari Hak Asasi Manusia (HAM)" versus "Miyabi Mendukung Timnas" (Tim kesebelasan sepakbola Indonesia). Menurut Anda, berita mana yang paling banyak dicari?
 
"Ternyata berita Miyabi jauh lebih banyak dicari menurut mesin pencari Google," ujar sosok bernama Yosep Suprayogi tersebut.
 
Tempo Managing Editor itu menemani kami berdikusi tentang Techniques of writing infographics about HAM. Perbincangan seputar komparasi kata kunci aktris film dewasa asal Jepang Miyabi atau Maria Ozawa dan HAM membuat suasana ruangan menjadi hangat. Tidak seperti sebelumnya, peserta bolak balik ke toilet lantaran merasakan dinginnya lantai dua kantor Kedutaan Besar Belanda, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Apa yang menarik dan penting? Setidaknya menurut mesin pencari Google, sebegitu menariknya berita seputar Miyabi bagi pembaca. Walaupun kabar tentang peringatan hari HAM yang menyangkut nasib orang banyak jauh lebih penting, tapi secara fakta hanya sedikit yang tertarik membacanya. Perlu kemasan menarik
Peserta diskusi pun sependapat bahwa peringatan hari HAM lebih penting ketimbang Miyabi dukung Timnas. Sesuatu yang penting ini perlu dikemas agar menarik para pembaca. Data-data yang ditampilkan Komisi Nasional HAM perlu disajikan semenarik mungkin.
 
Masih menurut Suprayogi, bagi makhluk visual, salah satu caranya menyajikannya dalam infografis yang keren.

Bagi jurnalis, menyajikan data-data pelanggaran HAM termasuk data pembunuhan serta pemenjaraan wartawan karena menjalankan tugasnya adalah sesuatu yang tidak mudah. Terlebih, jika harus bisa benar-benar menarik perhatian publik.


Sebanyak 550 jurnalis terbunuh saat menjalankan tugasnya pada rentang waktu 2010–2019, di seluruh dunia. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang data yang dirilis Committee to Protect Journalists (CPJ) dan AFP itu. Data ini disampaikan Sara El-Khalili, seorang Media Trainer & Consultant Thomson Reuters Foundation.
 
Di era digital, pembentukan opini publik mengalami pergeseran. Periode sebelumnya, apa yang disampaikan media meanstream atau apa yang penting bagi media arus utama menjadi penting pula dalam perbincangan di publik. Sekarang ini, justru terkesan terbalik. Apa yang menjadi perbincangan di publik termasuk di media sosial, tidak jarang menjadi isu yang dikembangkan atau diberitakan media meanstream.
 
Di sini, jurnalis dituntut melakukan verifikasi yang menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) dalam "Sembilan Elemen Jurnalisme"ditulis, verifikasi merupakan esensi jurnalisme.
 
Di tengah-tengah berlimpahnya informasi dalam ekosistem internet, jurnalis dan warga sama-sama dihadapkan dengan masalah informasi bohong, hoaks, fake news, dan banyak informasi yang belepotan. Pada era yang dikenal dengan pascakebenaran (post-truth), tumbuh industri rekayasa pembentukan opini publik yang dimanfaatkan politisi yang ingin mengalahkan lawan politik dengan segala cara.
 
Di Indonesia, misalnya, ketika kelompok Saracen dengan cyber army menyebarkan hoaks. Dalam konteks internasional, analisis data komputer Cambridge Analytica milik Robert Mercer memanfaatkan sistem algoritma komputer dapat memnggunakan data yang diakses dari Facebook dan mengklaim memiliki profil psikologis dari 220 juta pemilih di Amerika Serikat, diduga terlibat dalam mempengaruhi pembentukan opini publik pada Pilpres AS 2016.
 
Kebebasan pers dan jurnalisme kebenaran
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat mengemukakan masalah hoaks dan kebebasan pers dalam seminar nasional HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis Indonesia.
 
"Pemerintah mendukung kebebasan pers. Kebebasan pers juga mesti diikuti tanggung jawab menjaga kepentingan bangsa. Kita perlu menyampaikan hal-hal yang benar kepada masyarakat. Hal hal yang benar dan baiklah yang perlu ditransmisikan kepada masyarakat. Ini demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan negara," kata Johnny yang juga menceritakan penghentian layanan di internet sementara di Papua ketika terjadi kerusuhan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Soal pers bertanggung jawab, tokoh pers yang juga Ketua Dewan Pers 2000–2003 Atmakusumah Astraatmadja, sependapat dengan Johnny. Pers bertanggung jawab, menurut Admakusumah, pertama-tama berlandaskan pada suara hati nurani, akal sehat (common sense), masyarakat pembaca, pendengar, penonton, dan pada bangsanya.
 
"Kerja jurnalistik dilengkapi dengan seperangkat kode perilaku dan kode etik. Misi pers adalah menjaga agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan, sebagai bentuk kepedulian sosial sehingga perlu menentukan agenda setting, yaitu agenda yang disuarakan masyarakat,” kata penerima penghargaan Ramon Magsaysay Award itu.
 
Tugas-tugas jurnalistik mencari fakta dari dua sisi (cover both side) atau banyak sisi, menurut saya, sebagai sebuah metode mencari kebenaran. Metode pencarian kebenaran yang dimuat dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Indonesia yaitu: harus bersikap independen, akurat, berimbang, professional, menguji informasi, memberitakan secara berimbang, asas praduga tak bersalah, segera mencabut dan meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat disertai dengan permintaan maaf, dan melayani hak jawab serta hak koreksi secara proporsional.
 
Sedangkan larangan dalam pencarian kebenaran adalah: tidak beritikad buruk, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak menghakimi, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, dan tidak menerima suap. Serangkaiatan metode kerja wartawan yang ketat ini tentu harus dijadikan pedoman untuk menyajikan berita yang penting menjadi menarik.
 
Filsuf Richard Rorty dalam "Contingency, irony, and solidarity (1993, 94)" menuliskan, "Jadi para korban kekejaman, orang-orang yang menderita, tidak memiliki banyak cara dalam bahasa. Itulah sebabnya tidak ada hal-hal seperti "suara orang yang tertindas" atau "bahasa para korban."
 
Bahasa yang dulu digunakan para korban sudah tidak berfungsi lagi, dan mereka terlalu menderita untuk menyatukan kata-kata baru. Jadi, pekerjaan menempatkan situasi mereka ke dalam bahasa harus dilakukan untuk mereka oleh orang lain.
 
Novelis liberal, penyair, atau jurnalis jago dalam hal itu. Sedangkan teori liberal, biasanya tidak. Pemikiran Rorty, Kovach, Atmakusumah, dan KEJ meyakinkan kita agar jurnalisme menyuarakan kebenaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM dan voice of voiceless.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id

 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif