Pimpinan Pansus Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun dan Yan Permanes Mandenas berdiskusi dengan Mendagri Tito Karnavian usai raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Pimpinan Pansus Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun dan Yan Permanes Mandenas berdiskusi dengan Mendagri Tito Karnavian usai raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon (Steve Rick Elson Mara)

Steve Rick Elson Mara

Tokoh Muda Papua

Kalibrasi Konsep Pembangunan Papua

Pilar Papua Menuju Papua Damai otonomi khusus papua
Steve Rick Elson Mara • 06 Juli 2021 20:30
INDONESIAterkenal sebagai negara plural karena terdiri atas beraneka ragam budaya, adat, etnis, suku, dan Bahasa. Wilayah geografi Indonesia juga sangat besar, terdiri atas puluhan ribu pulau dengan jumlah penduduk mencapai 270,6 juta jiwa. Hal ini telah menjadi keunikan sendiri bagi Indonesia yang tentunya membawa dampak positif dan juga negatif.
 
Dengan keberagaman yang ada, konflik kadang terpantik. Ini terjadi karena adanya semangat etnonasionalisme. Semangat ini menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah harus memberikan kekhususan kepada beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, alasan lain pemberian kekhususan adalah untuk memberikan perhatian pembangunan agar pemerintah tidak terkesan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris.
 
Beberapa daerah yang diberikan kekhususan dalam bentuk otonomi khusus (otsus) adalah Papua, Papua Barat, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Papua menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemberian otsus sejak 2001 melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Otsus Papua

UU Otsus bagi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Secara umum, otsus diberikan bagi Papua untuk mengurangi gap atau kesenjangan yang terjadi antara Papua dan daerah lain di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Hal mendasar yang menjadi isi dalam UU itu adalah pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Papua. Penerapan kewenangan tersebut juga dilakukan dengan kekhususan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak–hak dasar orang asli Papua. Selain itu, diatur pula pemberdayaan secara strategis dan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Rakyat juga ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan melalui keikutsertaan wakil rakyat di dewan perwakilan.
 
Berdasarkan penjelasan di atas maka otsus bagi Papua diberikan sebagai bentuk mewujudkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan. Terpenting adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam rangka kesetaraan atas kesenjangan yang terjadi.
 
Undang-undang ini menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama. Selain itu, otsus juga mengandung semangat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masa lalu dengan tujuan menjaga kedaulatan Indonesia.

Kalibrasi

Kalibrasi berarti mengembalikan arah kompas ke titik nol. Jika dalam konteks sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut harus dibuat ulang. Kebijakan disesuaikan dengan perkembangan strategi. Jadi, kebijakan tidak hanya direvisi, tetapi dibuat ulang agar dapat menjawab ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kekinian.
 
Jika sebuah kebijakan tidak dikalibrasi, maka kebijakan tersebut menjadi tidak relevan untuk dilaksanakan. Kalibrasi kebijakan dilakukan untuk menata kembali konsep pembangunan di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan disrupsi dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Ada apa dengan otsus Papua?

Otsus menjadi salah satu isu hangat di Indonesia. Semenjak awal 2020, otsus menjadi hangat dibicarakan karena banyak pemuda atau mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo menolakn otsus dilanjutkan di Papua. Beberapa hal yang menjadi pembahasan oleh masyarakat Papua adalah:
  1. Penyelesanian konflik Papua harus dilakukan seperti apa? Jika kita lihat ke dalam otsus, banyak solusi yang ditawarkan, tapi persoalannya tidak bisa dipecahkan.
  2. Dalam Pasal 46 UU Otsus sudah ditegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Papua ini harus dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
  3. Otsus diterapkan dengan dua tujuan, yaitu pembangunan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, selama ini yang dilakukan hanya pembangunan (Infrastruktur). Pendekatan untuk menyelesaikan pelangaran HAM masa lalu masih sangat kurang.
  4. Otsus juga dinilai gagal karena tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
  5. Dalam proses revisi UU Otsus 2021, banyak masyarakat yang merasa tak dilibatkan. Sehingga, apa yang diatur beda dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akar rumput Papua.

Kenapa otsus harus dikalibrasi?

Kalibrasi kebijakan otsus Papua perlu dilakukan untuk menyesuaikan disrupsi perkembangan isu strategis dan dinamika ancaman yang saat ini mengadang di Tanah Air, yaitu upaya balkanisasi Nusantara. Menurut penulis, konsep otonomi perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan keamanan nasional.
 
Selain itu, untuk menjaga kestabilan dan keutuhan NKRI, maka setiap proses yang dilakukan terkait dengan otsus, baik itu masuk dalam pembahasan legislasi atau kajian di tingkat pemerintah pusat, wajib dilakukan berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan apa yang diinginkan pemerintah. Hal ini dilakukan agar mengurangi distrust masyarakat kepada pemerintah.
 
Kalibrasi otsus sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan para tokoh adat (mewakili masyarakat adat Papua). Ajak pula lembaga kajian serta akademisi guna mengurangi kesenjangan berpikir antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.
 
Kalibrasi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Seperti pengelolaan dana yang wajib untuk diaudit setiap tahunnya. Pemekaran provinsi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Papua. Peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan standar nasional. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peruntukannya. Dan penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dan komprehensif.
 
Jadi, pemerintah tidak hanya berbicara tentang revisi pasal per pasal yang sudah diatur di dalam UU Otsus Papua, tetapi melakukan kalibrasi. Mengembalikan konsep ke titik awal (nol) dan melihat dinamika perkembagan ancaman saat ini. Jika UU Otsus hanya direvisi dengan memperhatikan beberapa kekhususan di dalamnya, maka penulis melihat konflik Papua ini hanya akan diredam untuk sementara. Dan ini menjadi bom waktu di kemudian hari (damai negatif).
 
Sebagai saran, perlu disusun sebuah konsep kebijakan baru tentang pemberian jaminan hidup kepada masyarakat Papua. Konsep ini dapat disesuaikan dengan disrupsi ancaman saat ini dan dinamika ancaman 20 tahun ke depan. Konsep baru ini dapat disebut sebagai strategi demokratisasi seperti yang dilakukan pemerintah pada masa sebelum reformasi dalam hal bantuan luar negeri kepada Indonesia.
 
Saat ini, dalam otsus terlihat bahwa hubungan yang dibangun hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti dalam hal pemberian dana dan kegiatan lainnya yang akhirnya terlihat sebagai strategi tata pemerintahan.
 
Maka, konsep baru yang penulis tawarkan adalah strategi demokratisasi, yaitu masyarakat sipil yang mengambil andil. Setiap gagasan dan aktor yang muncul dalam strategi ini bukan hanya pemerintah, melainkan masyarakat sipil. Kebijakan ini dapat menjadikan pemerintah lebih berkualitas dan masyarakat menjadi lebih demokratis karena berbasis pada hukum dan menghargai hak-hak asasi manusia.[]
 
*Steve Rick Elson Mara, Tokoh Muda Papua
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif