PENGALAMAN 32 tahun Tentara Nasional Indonesia di bawah kekuasaan politik sungguh merupakan pelajaran yang sangat pahit. Ketika kekuasaan itu runtuh, maka terpuruk pulalah citra TNI. Harga diri TNI sampai harus berada di titik nadir.
Sepanjang 16 tahun TNI mencoba mereformasi diri. TNI berupaya kembali kepada identitas diri mereka sebagai tentara rakyat. TNI memutuskan untuk menjaga jarak dengan politik praktis.
Dengan kesungguhan untuk lepas dari kepentingan politik praktis, TNI secara perlahan mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat. TNI menjadi salah satu institusi yang dinilai paling berhasil dalam melakukan reformasi.
Tentu bukan berarti hilang sudah ketidakpercayaan kepada TNI. Kadang masih muncul kecurigaan bahwa TNI tidak tulus untuk memperbaiki diri. Orang menduga masih ada agenda tersembunyi yang disimpan TNI dalam melakukan reformasi.
Kecurigaan itu dipicu oleh perilaku militer di negara-negara yang baru mengembangkan demokrasi. Militer di Thailand mudah untuk terpancing kembali ke dalam politik praktis. Itulah yang membuat demokrasi di negeri itu selalu mundur ke belakang.
Atas dasar semua itulah kita memperingatkan TNI untuk tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. TNI tidak boleh tergoda untuk bermain politik lagi. Terlalu mahal harga yang harus dibayar apabila TNI kembali berada di bawah kekuasaan politik.
Kita percaya bahwa TNI tidak akan menyia-nyiakan reformasi yang sudah susah payah mereka kerjakan. Setelah pengalaman pahit Orde Baru, TNI sudah menyatakan hanya akan tunduk kepada politik negara. TNI hanya mau disuruh apabila melaksanakan politik negara yaitu menjaga segenap tumpah darah. TNI tidak akan pernah mau lagi disuruh-suruh seperti di masa lalu.
Oleh karena itu tindakan yang dilakukan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk melakukan kegiatan politik praktis tidak boleh dibiarkan. Harus ada koreksi yang segera dilakukan agar tidak muncul persepsi bahwa tindakan itu dilakukan oleh institusi TNI.
Orang mudah percaya bahwa tindakan itu dilakukan secara terstruktur bukan hanya tindakan segelintir oknum saja. Pasalnya baru awal pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para pimpinan TNI dan Polri karena ia mendapatkan informasi yang sahih bahwa ada perwira tinggi TNI yang terlibat dalam politik praktis.
Presiden sendiri mengingatkan agar TNI dan Polri menjaga netralitas pada Pemilihan Presiden mendatang. Belum lagi bibir Presiden kering ternyata ditemukan di lapangan, petugas Babinsa melakukan pendataan dan mendorong masyarakat untuk memilih calon Presiden Prabowo Subianto.
Pimpinan TNI Angkatan Darat segera bertindak begitu tindakan yang dilakukan Babinsa di Jakarta Pusat itu ramai diberitakan di surat kabar. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman segera memerintahkan dilakukannya pemeriksaan kepada petugas Babinsa yang melakukan pendataan.
Hanya saja karena informasi sudah terlanjur mencuat, maka koreksinya tidak cukup dilakukan secara internal. Harus ada penjelasan kepada publik hasil investigasi kepada aparat di bawah yang dilakukan Asisten Operasi KSAD .
Kita menyampaikan ini karena TNI harus menjaga kepercayaan yang ada di masyarakat. Jangan sampai pekerjaan besar yang sudah dilakukan selama 16 tahun ini buyar hanya karena ada kepentingan politik jangka pendek.
Kita percaya bahwa TNI masih pada komitmennya untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Keputusan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto bahwa TNI belum akan menggunakan hak suaranya pun masih belum direvisi. Artinya, TNI masih menjaga jarak dengan politik praktis dan ingin berada di tengah sebagai pengayom kepentingan bangsa dan negara.
Semua itu tentunya harus ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Bahwa seluruh prajurit TNI bersungguh-sungguh untuk menjaga netralitas dan tidak akan membawa institusi TNI untuk mudah ditarik ke kanan maupun ke kiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
