SUDAH lama dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik mencuat. Dewan Perwakilan Rakyat bahkan pernah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menunjukkan bahwa proyek senilai Rp6 triliun itu berjalan baik. Hari Selasa kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Pengelola Informasi Kependudukan, Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi proyek KTP elektronik.
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Proyek, Sugiharto dituduh merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun. Kerugian itu mencakup pengelembungan jumlah penduduk yang harus didata secara elektronik hingga penggelembungan harga untuk pengadaan perangkat lunak maupun perangkat keras yang dipergunakan.
Ide untuk membuat KTP elektronik sebenarnya baik. Dengan sistem ini diharapkan sistem pendataan kependudukan menjadi lebih baik. Selanjutnya setiap warga memiliki nomor identitas tunggal. Ini akan mempermudah warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kita sebenarnya kagum dengan sistem pendataan yang hendak dilakukan. Data yang dikumpulkan bahkan sampai sidik retina mata dari setiap warga. Jauh lebih canggih dari sekadar data sidik jari yang selama ini dipakai.
Hanya saja sejak awal kita heran melihat aplikasinya di setiap kelurahan. Sistem pendataan yang dibangun tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Dengan sistem yang berdiri sendiri tidak usah heran apabila kemudian terjadi duplikasi dalam pendataan.
Ketika Pemilihan Legislatif hendak dilangsungkan, data kependudukan ternyata menjadi masalah. Proyek KTP elektronik tidak bisa menjadi basis mengenai kependudukan yang ada. Inilah yang membuat kita mempertanyakan proyek KTP elektronik yang sudah kita jalankan.
Apalagi isu korupsi dari proyek KTP elektronik sudah sejak lama dilontarkan terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Partai Demokrat itu bahkan menyebut siapa-siapa yang menikmati korupsi proyek KTP elektronik itu.
Selama ini Nazaruddin tidak pernah salah ketika melontarkan tuduhan. Pasalnya, ia adalah pemain dalam proyek-proyek pemerintah. Selama ini ia bekerja untuk menggarap proyek-proyek yang anggaran besar untuk memenuhi kebutuhan kas partainya.
Hanya saja Nazaruddin cerdik. Ia tidak sepenuhnya bekerja untuk partai. Ia ikut menikmati apa yang diperoleh dari menggarap proyek-proyek pemerintah itu. Sebagai orang yang terlibat langsung, ia tahu bagaimana proyek-proyek itu digarap.
Kita bersyukur bahwa dugaan korupsi proyek KTP elektronik ditindaklanjuti oleh KPK. Mereka menelusuri berbagai informasi yang diterima hingga sampai kepada orang yang diduga menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus yang lebih besar.
Proyek KTP elektronik memang luar biasa besar anggarannya. Negara mengalokasikan hingga Rp6 triliun untuk proyek ini. Kita kecewa bukan hanya karena ternyata anggaran itu diselewengkan, tetapi niatan kita untuk memiliki nomor identifikasi tunggal bagi penduduk negeri ini akhirnya tidak tercapai.
Hal yang kedua itu sebenarnya jauh lebih penting. Kita membutuhkan secara benar data jumlah penduduk negara ini agar kebijakan yang diterapkan bisa lebih tepat. Tanpa ada data kependudukan yang benar, peluang terjadinya penyelewengan menjadi semakin besar.
Di sinilah sebenarnya kita mengharapkan para pejabat Kementerian Dalam Negeri paham. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar membuat KTP elektronik, tetapi saatnya negeri ini tahu berapa sebenarnya jumlah penduduk yang ada.
Tidaklah mungkin kita terus mengira-ngira berapa jumlah penduduk negeri ini. Bahkan Presiden Republik Indonesia tidak pernah bisa menjawab tepat apakah jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 230 juta atau 240 juta atau 250 juta.
Ternyata keserakahan menutup mata bagi dilaksanakannya cita-cita besar berbuat untuk negeri ini. Kita masuk dalam pusaran di mana orang hanya memedulikan dirinya sendiri, tidak peduli akan nasib bangsa dan negara ini.
Di kolom ini kemarin kita menyampaikan, betapa sedihnya kita melihat negeri ini di mana para pemimpinnya hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri sendiri. Korupsi sudah menjadi budaya dari para pemimpin negeri ini. Korupsi terjadi mulai dari pemimpin tingkat paling rendah sampai pemimpin paling tinggi.
Kita harus membongkar praktik yang merugikan negara ini, karena kita tidak bisa membiarkan semua ini terus terjadi. Kita harus menghukum pejabat yang merugikan negara agar kultur yang merugikan itu bisa berubah.
Kita harus mendorong lahirnya pemimpin yang lebih memedulikan nasib rakyatnya daripada nasib dirinya. Kita butuh sosok pemimpin yang menunjukkan sikap asketisme, karena negeri ini sudah dirusak oleh pemimpin yang hanya sekadar ingin kaya dan tanpa malu memamerkan kekayaannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
