Petugas melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Kawasan Sudirman, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (5/8) - ANT/Dedhez Anggara
Petugas melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Kawasan Sudirman, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (5/8) - ANT/Dedhez Anggara ()

Pembatasan BBM Menuai Masalah

08 Agustus 2014 18:37
BUKAN baru pertama kali pemerintah mengambil kebijakan membatasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi. Setiap kali kuota BBM bersubsidi hampir terlampaui, maka pilihan yang dilakukan pemerintah adalah membatasi pasokan ke masyarakat.
 
Namun berulangkali kebijakan itu tidak pernah bisa berjalan efektif. Alih-alih menyelesaikan masalah, yang terjadi justru menimbulkan masalah. Setiap kali pembatasan pasokan dilakukan, maka antrean pembelian BBM terjadi di mana-mana.
 
Akhirnya yang terjadi biasanya adalah tindakan anarki. Para petugas stasiun pengisian bahan bakar umum biasanya menjadi sasaran kemarahan publik. Bahkan di beberapa daerah akhirnya pemilik SPBU diancam oleh pengguna kendaraan.
 
Setelah terjadi kekacauan, pemerintah biasanya mundur dengan kebijakannya. Mereka melonggarkan kembali pasokan BBM bersubsidi. Ketika pelonggaran dilakukan, terjadi "kebocoran", karena jumlah permintaan biasanya melonjak di atas kebiasaan. Aneh bahwa pemerintah tidak pernah mau belajar dari pengalaman. Kesalahan yang sama selalu diulang-ulang. Padahal jelas-jelas kebijakan ini tidak efektif dan hanya memunculkan persoalan baru.
 
Padahal Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung melontarkan rencana yang tidak seperti ini. Untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan dan sekaligus menyelamatkan anggaran negara, Chairul Tanjung berpendapat bahwa kendaraan pribadi akan dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi. Selanjutnya BBM bersubsidi hanya boleh dipergunakan oleh kendaraan umum dan sepeda motor saja.
 
Pilihan ini jauh lebih realitis karena semuanya menjadi lebih jelas. Tidak seperti sekarang BBM bersubsidi menjadi rebutan semua orang karena pasokan yang terbatas. Orang jadi berlomba untuk bisa menimbun bagi kepentingannya sendiri.
 
Pemerintah tidak bisa bersikap banci. Karena anggaran negara yang memang terbatas pilihannya hanya dua yaitu meminta masyarakat untuk ikut menanggung beban biaya energi atau kalau pemerintah berkorban menanggung seluruh beban itu di pundaknya.
 
Ketidakberanian mengambil sikap akhirnya menjadi bumerang kepada pemerintah sendiri. Bahkan akibatnya kemudian juga kepada masyarakat karena menimbulkan ketidakpastian.
 
Untuk hal yang terakhir ini biayanya seringkali menjadi mahal. Ketidakpastian itu menimbulkan ketidakpercayaan kepada kemampuan pemerintah dalam menanggung beban anggaran.
 
Terutama para investor asing sangat khawatir kepada yang namanya ketidakpastian itu. Untuk menyelamatkan dana mereka, biasanya kemudian menarik dana mereka dan membawanya keluar sementara. Arus modal ke luar itu menambah beban kepada perekonomian karena membuat nilai tukar rupiah melemah dan likuiditas pun menjadi seret.
 
Sekali lagi, kondisi seperti ini bukan pertama kali kita hadapi. Pada kuartal II tahun 2013, kita pernah dihadapkan pada situasi seperti ini. Kondisi perekonomian kita tiba-tiba terguncang ketika defisit neraca transaksi berjalan melonjak hampir mencapai 10 miliar dollar AS.
 
Ketika stabilitas ekonomi terganggu, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Tetapi kerusakan sudah terlanjur terjadi dan untuk mengembalikannya ke kondisi normal membutuhkan waktu yang panjang.
 
Jujur harus kita katakan bahwa dampak dari gejolak yang terjadi pada kuartal II 2013 belum sepenuhnya berakhir. Sekarang kita dihadapkan kepada persoalan yang sama di mana banyak pihak mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggarannya.
 
Anehnya langkah yang ditempuh pemerintah masih juga sama yakni ragu-ragu untuk menaikkan harga BBM. Padahal kebijakan pembatasan pasokan tidak pernah menyelesaikan persoalan, termasuk mengajar masyarakat untuk tidak boros dalam menggunakan energi.
 
Kebijakan harga BBM murah akhirnya merugikan kehidupan kita semua. Masyarakat tidak pernah diajarkan untuk berhemat dan kita semua akhirnya merugi karena anggaran negara yang ada lebih banyak dipakai untuk subsidi BBM daripada membangun negara ini.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase bbm

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif